Zona Berita

Program Bansos Berlanjut Hingga Desember 2020

ZONADAMAI.COM – Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara mengatakan program bantuan sosial (bansos) berupa sembako maupun uang tunai, akan dilanjutkan hingga Desember 2020. Hal tersebut, katanya, sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), sebagai bantuan kepada masyarakat terdampak selama masa pandemi Covid-19.

“Sesuai persetujuan Bapak Presiden. Program bansos sembako maupun uang tunai ini akan dilanjutkan hingga Bulan Desember,” ujar Mensos saat menyerahkan bantuan bagi pekerja/buruh terdampak PHK, di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Rabu (17/6/2020)

Namun demikian, Juliari membenarkan ada pengurangan nominal yang semula dibagikan Rp 600 ribu per bulan, menjadi Rp 300 ribu per bulan.

“Nilainya memang dikurangi dari Rp 600 ribu per bulan menjadi Rp 300 ribu per bulan,” tambahnya.

Bantuan uang tunai tersebut diberikan kepada pekerja terdampak di luar Jabodetabek. Sedangkan untuk wilayah Jabodetabek, Kemensos memberikan bantuan berupa paket sembako.

Hari ini Kemensos kembali memberikan bantuan sembako untuk pekerja/buruh terdampak yang di-PHK atau dirumahkan karena pandemi Covid-19. Ada 223.213 bantuan paket dibagikan kepada para pekerja/buruh terdampak PHK maupun dirumahkan yang sudah tervalidasi di Kemnaker. Bantuan diberikan langsung oleh Menaker Ida Fauziyah bersama Mensos di kantor Kemenaker, Jakarta Selatan.

Paket bantuan tersebut diberikan secara simbolis pada 13 penerima yang diwakili ketua serikat pekerja masing-masing sektor pekerja.Mensos meyakini bantuan sosial yang disalurkan melalui Kemenaker tidak akan salah sasaran.

“Saya bangga bisa bekerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan.”

“Karena saya yakin, kementerian ini adalah salah satu kementerian yang paling repot.”

“Begitu Bu Menteri menghubungi saya, saya langsung menyanggupi karena kalau disalurkan Kemenaker bantuan ini saya yakin tidak akan salah sasaran,” ujarnya

Berdasarkan data yang di validasi Kemenaker, ada sekitar 1,7 juta pekerja / buruh yang terdampak di-PHK maupun dirumahkan, dan 1,2 juta pekerja/buruh yang masih dalam proses validasi.

Mensos masih akan membuka ruang jika diminta untuk kembali memberikan bantuan kepada pekerja/ buruh ter-PHK atau dirumahkan yang datanya sudah divalidasi.

“Kami berbicara pada Bu Menteri, jika ada tambahan data yang sudah divalidasi, kita akan kembali berikan bantuan,” paparnya.

Sebelumnya, pemerintah merevisi Perpres 54/2020 yang salah satunya memuat postur APBN 2020.

Dalam Perpres hasil revisi, biaya penanganan pandemi Covid-19 mencapai Rp 677,2 triliun.

Sebelumnya, pemerintah pada April lalu memutuskan menambah alokasi APBN 2020 sebesar Rp 405,1 triliun untuk menangani Covid-19.

“Biaya penanganan Covid-19 yang akan tertuang dalam revisi Perpres adalah diidentifikasikan sebesar Rp 677,2 triliun,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani seusai rapat terbatas bersama Presiden, Rabu (3/6/2020).

Total anggaran Covid-19 tersebut terdiri dari bidang kesehatan sebesar Rp 87,55 triliun.

Dana itu digunakan untuk belanja penanganan Covid-19, tenaga medis, santunan kematian, bantuan iuran untuk jaminan kesehatan nasional, pembiayaan gugus tugas, dan insentif perpajakan di bidang kesehatan.

“Lalu untuk perlindungan sosial yang menyangkut program PKH, sembako, bansos untuk Jabodetabek, bansos nonJabodetabek, kartu prakerja.”

“Diskon listrik yang diperpanjang menjadi enam bulan, dan logistik untuk sembako serta BLT dana desa, itu mencakup Rp 203,9 triliun,” tuturnya.

Ketiga, untuk dukungan kepada UMKM dalam bentuk subsidi bunga, penempatan dana untuk restrukturisasi, dan mendukung modal kerja bagi UMKM yang pinjamannya sampai Rp 10 miliar.

Serta, belanja untuk penjaminan terhadap kredit modal kerja darurat.

“Kalau pakai kata-kata Presiden, kredit modal kerja yang diberikan untuk UMKM di bawah Rp 10 miliar pinjamannya.”

“Itu dukungan di dalam APBN mencakup Rp 123,46 triliun,” terangnya.

Keempat, untuk insentif dunia usaha agar mereka mampu bertahan dengan melakukan relaksasi di bidang perpajakan dan stimulus lainnya, mencapai Rp 120,61 triliun.

Kelima, untuk bidang pembiayaan dan korporasi termasuk di dalamnya PMN, penalangan untuk kredit modal kerja darurat untuk non-UMKM padat karya.

Serta, belanja untuk premi risiko bagi kredit modal kerja bagi industri padat karya yang pinjamannya Rp 10 miliar-Rp 1 triliun, termasuk penjaminan untuk beberapa BUMN, dana talangan sebesar Rp 44,57 triliun.

“Itu masuk kategori pembiayaan korporasi, baik BUMN, korporasi padat karya di atas Rp 10 miliar-Rp 1 triliun, dan untuk non padat karya,” jelasnya.

Terakhir, anggaran Covid-19 diperuntukkan juga bagi dukungan bagi sektoral maupun kementerian dan lembaga serta pemda, dengan nilai mencapai Rp 97,11 triliun.

“Jadi total penanganan covid-19 adalah Rp 677,2 triliun,” ucap Sri Mulyani.

Tampung Program PEN

Pemerintah merevisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 tahun 2020 yang memuat postur APBN, setelah adanya Pandemi Covid-19.

Perpres direvisi untuk menampung program Pemulihan Ekonomis Nasional (PEN) yang sebelumnya tidak diatur.

“Karena dalam perpres awal lebih fokus pada krisis bidang kesehatan dan bansos kepada masyarakat.”

“Serta bagian ketiga mengenai ekonomi dan keuangan serta pemulihannya akan tertuang dalam revisi perpres ini,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani seusai rapat terbatas, Rabu (3/6/2020).

Pemulihan Ekonomi Nasional nantinya akun diatur secara tekni melalui PP 23 tahun 2020.

Terdapat 4 modalitas ditambah instrumen APBN untuk mendukung program pemulihan tersebut.

“Kita bahas pada hari ini mengenai PEN itu melalui 4 modalitas.”

“Yakni PMN (penanaman modal negara), penempatan dana pemerintah di perbankan, investasi pemerintah, penjaminan,”

“Plus belanja-belanja negara yang ditujukan untuk menjaga dan memulihkan ekonomi nasional akibat Covid-19,” paparnya.

Sri Mulyani menegaskan, pemerintah telah melakukan konsultasi dengan sejumlah lembaga dalam merevisi Perpres 54/2020 mengenai postur APBN, serta penetapan program pemulihan ekonomi nasional tersebut.

Baik itu dengan Komisi XI DPR, maupun antar-lembaga di dalam pemerintah itu sendiri.

“Dilakukan melalui proses konsultasi baik di lingkungan pemerintah sendiri melalu rapat kabinet, oleh Menko Ekonomi, Menko Maritim dan Investasi.”

“Dan berbagai lembaga seperti BI, OJK dan LPS yang terlibat dalam pembahasan desain tersebut.”

“Dan juga melalui konsultasi dengan DPR.”

“Meskipun sedang reses, kami dapat izin untuk konsultasi melalui pimpinan DPR, dengan Banggar dan Komisi XI.”

“Yang karenanya, masukan mereka tertuang dalam desain pemulihan ekonomi nasional,” beber Sri Mulyani.

Categories: Zona Berita

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s