Zona Berita

Ancaman Demo Buruh hingga Omnibus Law Cipta Kerja Akhirnya Ditunda

ZONADAMAI.COM – Kelompok buruh mengancam akan menggelar demo pada peringatan hari buruh meski di tengah masa pandemi virus Corona (COVID-19). Ancaman demo pun urung dilakukan karena Presiden Joko Widodo memutuskan menunda pembahasan RUU Cipta Kerja (Ciptaker).

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), dan Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) sempat mengancam akan menurunkan 50 ribu orang dari Jabodetabek sebagai aksi demonstrasi peringatan hari buruh atau mayday yang jatuh setiap tanggal 1 Mei.

Demo yang sedianya digelar pada 30 April 2020 itu menuntut pembahasan omnibus law di tengah pandemi Corona (COVID-19) dihentikan. Khusus untuk RUU Ciptaker, pembahasan hal-hal yang berkaitan dengan buruh berada di klaster ketenagakerjaan.

“Kami minta DPR setop dululah bahas omnibus law di pandemi Corona. Lebih baik DPR dan pemerintah fokus pada dua hal yang serius,” kata Presiden KSPI Said Iqbal saat dihubungi, Rabu (22/4/2020).

Dua hal serius yang dimaksud kelompok buruh adalah, pertama mengenai nasib buruh yang belum juga diliburkan di tengah pandemi Corona dan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Kemudian yang kedua adalah potensi banyaknya buruh yang akan di-PHK karena pandemi ini.

“Satu, nyawa buruh yang sampai hari ini tidak diliburkan di tengah pandemi Corona dan PSBB. Ini jutaan buruh darurat PHK, bukan lagi ratusan ribu. Itu kan data dari lembaga internasional dan laporan dari anggota kami potensi PHK jutaan. Jadi fokus di dua hal ini daripada membahas omnibus law yang tidak urgen,” ucap Said.

Sebanyak 50 ribu orang itu disebut akan berdemo di depan DPR dan kantor Kemenko Perekonomian. Tak hanya di pusat, kelompok buruh juga mengancam akan menggelar aksi di 20 provinsi di Indonesia dengan perkiraan massa sebanyak 20 ribu orang. Said menyatakan, aksi tersebut akan mematuhi protokol kesehatan saat pandemi Corona dengan menerapkan physical distancing.

“Dikarenakan adanya PSBB dan Maklumat Kapolri, hal itu akan menjadi pertimbangan kami dalam melakukan aksi. Maksudnya protokol physical distancing akan kami penuhi dalam aksi, antara lain memakai masker wajib, kami akan menyiapkan. Kemudian setiap lima orang akan menyiapkan hand sanitizer, satu botol kecil,” jelasnya.

Soal RUU Ciptaker ini, DPR pun sudah membentuk panitia kerja (panja) untuk membahas RUU bagian dari omnibus law tersebut pada 7 April lalu. Dari 10 fraksi yang ada, hanya PKS yang tidak mengirimkan perwakilan di Panja. Alasannya, PKS tak mau omnibus law dibahas di tengah pandemi Corona.

Belakangan, Fraksi Demokrat menarik anggotanya dari panja dengan alasan yang sama. Bukan hanya untuk RUU Ciptaker saja, bahkan Demokrat juga menarik anggotanya dari Panja RUU Minerba, dan RUU Haluan Ideologi Pancasila. Sikap Fraksi Demokrat itu disebutnya sebagai dukungan agar pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) fokus dalam penanganan virus Corona.

“Sikap F-PD ini juga untuk mendukung upaya Presiden Jokowi agar para menteri dan jajarannya dapat fokus dalam penanggulangan pandemi COVID-19 yang telah menghantam seluruh sendi-sendi kehidupan dalam berbangsa dan bernegara,” ungkap Sekjen Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya, Rabu (22/4).

Namun demikian, Rieky menyatakan tidak terlibatnya Demokrat dalam pembahasan sejumlah RUU itu hanya sementara. Menurutnya, Demokrat ingin keterlibatan public tetap terwakili dalam pembahasan tersebut.

“Prinsipnya sikap kami ini bersifat sementara, hingga masa darurat Corona terlewati. Hal ini penting agar keterlibatan publik layaknya pembahasan sebuah RUU tetap terwakili, sehingga proses check and balance tetap terjaga,” kata Riefky.

Panja RUU Ciptaker pun melempar ‘bola’ ke pemerintah atas desakan penghentian pembahasan omnibus law di tengah masa pandemi. Saat ini, pembahasan RUU Ciptaker masuk ke tahap RDPU, yang itu berkaitan dengan Bab I (ketentuan umum) dan Bab II (maksud dan tujuan). Panja RUU Ciptaker akan mengundang sejumlah pihak untuk didengarkan masukan dan sarannya mengenai Bab I dan Bab II.

“Jadi kalau penghentian pembahasan (RUU Ciptaker) juga tergantung sikap pemerintah,” kata Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Ciptaker, Supratman Andi Agtas kepada wartawan, Kamis (23/4/2020).

Menanggapi ancaman demo, Presiden Jokowi mengadakan pertemuan dengan beberapa perwakilan serikat buruh di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (22/4). Perwakilan serikat buruh yang hadir di antaranya Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea, Presiden KSPI Said Iqbal, dan Presiden KSBSI Elly Rosita Silalaban. Kelompok buruh ini mengaku memberikan masukan ke Jokowi.

“Intinya yang pertama 3 presiden buruh bertemu dengan pak Jokowi memberikan masukan soal omnibus law cluster ketenagakerjaan. Kita ingin serikat buruh bisa dilibatkan secara lebih aktif dalam pembahasan dan Presiden mendengar dengan sangat-sangat baik,” kata Andi Gani usai bertemu Jokowi.

Sehari usai bertemu perwakilan serikat buruh, Jokowi akhirnya mengambil sikap. Jokowi memastikan pembahasan RUU Ciptaker akan ditunda, berdasarkan kesepakatan pemerintah dan DPR. Penundaan ini juga terkait dengan pembahasan klaster ketenagakerjaan dalam RUU itu.

“Kemarin pemerintah telah menyampaikan kepada DPR dan saya juga mendengar Ketua DPR sudah menyampaikan kepada masyarakat bahwa klaster Ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja ini pembahasannya ditunda, sesuai dengan keinginan pemerintah,” kata Jokowi dalam keterangannya, Jumat (24/4/2020).

Jokowi mengatakan penundaan tersebut untuk memberikan kesempatan kepada pemerintah dan DPR mendalami substansi omnibus law itu. Selain itu, untuk mendapatkan masukan dari berbagai pihak.

“Hal ini juga untuk memberikan kesempatan kepada kita untuk mendalami lagi substansi dari pasal-pasal yang terkait dan juga untuk mendapatkan masukan-masukan dari para pemangku kepentingan,” ujarnya.

Kelompok buruh menyambut sukacita keputusan tersebut. Presiden KSPI Said Iqbal lalu menyatakan serikat buruh membatalkan aksi demo pada 30 April 2020.

“Dengan demikian, serikat buruh dengan ini menyatakan batal atau tidak jadi aksi pada 30 April di Kemenko Perekonomian,” ungkap Said.

Menurut Said, Presiden Jokowi setuju membahas ulang klaster ketenagakerjaan dengan melibatkan serikat buruh. Pembahasan ulang tersebut akan dilakukan setelah pandemi COVID-19 berlalu.

“Hal ini tercermin dari pernyataan Presiden yang menyatakan akan mendengarkan pandangan semua pemangku kepentingan,” ujar Said.

“Harus ada pembahasan ulang draf RUU Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Pembahasan tersebut dilakukan setelah pandemi Corona selesai,” tutupnya.

Categories: Zona Berita

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s