Zona Berita

Minta Ketegasan Pemerintah Australia, Mahfud MD: Papua Bagian Sah NKRI yang Tak Boleh Diganggu Gugat

ZONADAMAI.COM – Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD bertemu Menteri Dalam Negeri dan Menteri Luar Negeri Australia Peter Dutton dan Marise Payne di Australia, Kamis (7/11/2019).

Dalam pertemuan tersebut, Mahfud meminta ketegasan pemerintah Australia dalam mengakui bahwa Papua merupakan bagian dari NKRI.

“Ya, kami berbicara tentang kerja sama negara-negara Indo-Pasifik dan tentu saja tentang menguatkan dukungan Australia bahwa Papua adalah bagian yang sah dari NKRI yang tak boleh diganggu gugat,” kata Mahfud melalui pesan singkat, Kamis (7/11/2019) malam.

Selain meminta ketegasan sikap Australia terkait Papua, Mahfud juga berbicara mengenai kerja sama pemberantasan terorisme bersama pemerintah negeri kangguru itu.

Sebabnya, saat ini aksi terorisme jauh lebih canggih perkembangannya dan telah menyebar ke seluruh penjuru dunia.

Oleh sebab itu, pemberantasan terorisme membutuhkan kerja sama antarnegara.

“Dengan Menlu Marise, kami berbicara juga tentang kerja sama hukum sekaligus sikap yang sama untuk menghadapi terorisme,” lanjut dia.

Selain bertemu dengan dua menteri dari Australia, Mahfud juga menghadiri konferensi internasional tentang antiterorisme.

Dalam pidato di konferensi tersebut, ia menyinggung potensi kemudahan pembiayaan aksi terorisme seiring perkembangan teknologi informasi.

Hal itu disampaikan Mahfud dalam pidatonya di Konferensi Internasional yang bertajuk “No Money For Terror” di Melbourne, Australia, pada 7-8 November.

“Dalam pidato sebagai Menko Polhukam saya menekankan bahwa sekarang ini dunia teknologi informasi dan komunikasi memudahkan orang di seluruh dunia melakukan transaksi keuangan melalui internet,” kata Mahfud melalui pesan singkat, Kamis (7/11/2019).

“Pada saat yang sama kemajuan teknologi informasi itu sering juga digunakan oleh kelompok terroris unuk kegiatan terorisme, seperti transfer uang untuk jual beli senjata secara illegal, pelatihan militer serta untuk kelompok teroris dan lain-lain,” lanjut dia.

Soal Pendekatan Militer dalam Penanganan Konflik Papua

Mahfud MD menegaskan, pendekatan kultural dan kemanusiaan akan lebih difokuskan dalam menangani permasalahan di Papua tanpa menghilangkan pendekatan aspek lain.

“Pendekatan yang dilakukan tentu saja tetap komprehensif,” kata Mahfud MD di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (30/10/2019).

Pendekatan keamanan dan penegakan hukum, kata dia, dilakukan untuk menangani kelompok kriminal bersenjata (KKB).

Akan tetapi, akan berbeda pendekatannya jika menghadapi gerakan separatis.

Berbeda lagi, kata dia, pendekatan yang dilakukan terhadap kebanyakan masyarakat biasa di Papua yang sebenarnya tidak mengetahui apa-apa.

“Kemudian, yang lebih banyak rakyat biasa yang tidak tahu apa-apa. Itu juga harus melalui pendekatan yang berbeda-beda lagi,” kata dia.

Menurut Mahfud, pendekatan kultural dan kemanusiaan harus tetap menjadi fokus utama tanpa menghilangkan pendekatan hukum dan keamanan.

“Pendekatan militer kalau diperlukan, misalnya, ada separatis,” kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu.

Selama ini, kata dia, berbagai kementerian dan instansi terkait juga sudah melakukan pemetaan, seperti Polri, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertahanan, dan TNI.

Nantinya, kata dia, seluruh jajaran kementerian dan instansi terkait akan diajak untuk melakukan pemetaan persoalan secara lebih komprehensif.

“Besok hari Kamis (31/10/2019), saya mau rapat dulu, mau lihat bagaimana menteri lain melihat itu,” kata Mahfud.

Mahfud MD: KKB di Papua Sudah Teridentifikasi

Mahfud MD menyatakan, dirinya bertemu Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk mencocokkan informasi soal politik dan keamanan, termasuk soal kondisi di Papua.

“Ya untuk mencocokkan informasi masalah politik dan keamanan, utamanya menyangkut Papua,” ujar Mahfud saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (29/10/2019).

“Nah, situasi di Papua sekarang relatif lebih kondusif dan sudah dapat diidentifikasi pelaku gerakan kelompok kriminal bersenjata (KKB).”

Mahfud menambahkan, ia bersama Tito membicarakan pembangunan kondusivitas politik di Papua, seperti soal pembentukan provinsi baru.

Diakuinya, hingga saat ini dirinya belum memetakan secara komprehensif permasalahan di Papua.

Sejauh ini, lanjut Mahfud, pendekatan keamanan dan budaya masih diutamakan.

Categories: Zona Berita

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s