Zona Berita

Respons Mendagri Atas Pernyataan Eks Jubir HTI Terkait Tinggalkan Demokrasi

ZONADAMAI.COM – Agenda Ijtima Ulama IV yang digelar kemarin, Senin (5/8) memunculkan sejumlah pernyataan yang memicu kontroversi. Selain para ulama di agenda tersebut mengajak pembentukan NKRI bersyariah, muncul pula ajakan agar masyarakat menjauhi demokrasi.

Adalah mantan Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Ismail Yusanto yang menyampaikan pernyataan tersebut. Menurutnya, sistem negara yang demokratis justru mempersempit jalur Islam di Indonesia.

“Demokrasi tidak memberikan jalan leluasa, (justru) jalan sempit bagi Islam,” kata Ismail ketika ditemui wartawan usai acara, dilansir dari laman Suara. “(Demokrasi) hanya untuk Islam yang sedikit, bukan Islam yang banyak.”

Menurutnya, demokrasi akan meredup dengan sendirinya apabila Islam dijadikan jalur politik tersendiri. Sebagai contoh, tutur Ismail, adalah negara Mesir dan Aljazair.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengaku tak ambil pusing. Ia juga tak akan melarang pernyataan Ismail itu. Namun Tjahjo mengingatkan bahwa sistem negara yang dijalankan saat ini sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Dalam undang-undang, jelas Tjahjo, sistem negara yang dianut Indonesia adalah demokrasi. Dengan sistem demokrasi justru pemimpin yang amanah lebih mudah didapatkan.

“Pendapat silakan, tetapi sistem negara kita sesuai dengan UU yang ada,” kata Tjahjo saat ditemui di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Selasa (6/8). “(UU yang ada) sudah mengatur ada hak secara demokrasi, karena seluruh proses rekrutmen yang amanah demi kemaslahatan masyarakat (dicapai) lewat proses yang demokratis.”

Lebih lanjut, menurut Tjahjo, sistem demokrasi juga menjamin pemimpin yang amanah dipilih langsung oleh masyarakat. Bahkan sistem demokrasi Indonesia juga mengharuskan seluruh jajaran pemerintah dipilih langsung oleh masyarakat.

“Negara kita negara yang demokratis,” katanya. “Memilih pemimpin juga amanah, mencari pemimpin juga yang amanah. Dari bawah, mulai dari kepala daerah, DPR, DPRD, itu kan baik.”

Sebelumnya, sekelompok ulama menggelar Ijtima Ulama IV di Hotel Lorin, Sentul, Bogor, Jawa Barat, pada Senin (5/8). Dalam pertemuan tersebut dihasilkan empat poin pertimbangan dan delapan poin rekomendasi. Salah satunya adalah menolak kekuasaan yang berdiri atas dasar kecurangan dan kezaliman serta mengambil jarak dengan kekuasaan tersebut.

Categories: Zona Berita

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s