Zona Berita

Komitmen Jokowi Berantas Korupsi Tetap Dinantikan Masyarakat

ZONADAMAI.COM – Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin telah menyampaikan Pidato Visi Indonesia Sentul International Convention Centre, Sentul, Bogor, Minggu (14/7). Dalam pidato tersebut, Jokowi memaparkan lima agenda besar yang akan dilakukannya bersama Ma’ruf Amin dalam memimpin Indonesia lima tahun mendatang.

Dari lima agenda yang disampaikannya tersebut, Jokowi tidak secara eksplisit membeberkan agendanya dalam penegakan hukum, terutama pemberantasan korupsi. Meski demikian, masyarakat tetap menanti komitmen dan tindakan nyata Jokowi dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Hal ini disampaikan Direktur Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (Puskapsi) Universitas Jember Bayu Dwi Anggono kepada SP, Senin (15/7/2019).

Bayu mengatakan, penegakan hukum dan pemberantasan korupsi bukan hanya soal pidato. Banyak pemimpin dunia yang berpidato soal penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, namun nihil tindakan nyata.

“Untuk itu ketimbang memperdebatkan soal isi pidato maka publik sebenarnya lebih mengharap dan menunggu lanjutan aksi nyata Presiden Jokowi untuk terus memimpin upaya pemberantasan korupsi termasuk memberi keteladanan untuk tidak korupsi seperti yang telah dilakukannya hampir lima tahun terakhir,” kata Bayu.

Bayu mengaku dalam pidato Visi Indonesia, Jokowi-Ma’ruf tidak secara eksplisit dan khusus menyebut penegakan hukum atau pemberantasan korupsi sebagai agenda utama. Untuk itu, wajar jika kemudian muncul persepsi atau penafsiran di masyarakat bahwa Jokowi-Ma’ruf belum meletakkan agenda pembangunan dan penegakan hukum sebagai prioritas.

Namun, Bayu mengatakan agenda penegakan hukum dan pemberantasan korupsi bukan berarti tidak dibahas sama sekali oleh Jokowi. Jika disimak dengan seksama, agenda penegakan hukum dan pemberantasan korupsi dalam pidato Jokowi tersebar di beberapa topik agenda utama.

Dicontohkan, saat membahas agenda menarik investasi, Jokowi menegaskan akan mengejar dan bahkan menghajar siapapun yang melakukan pungutan liar (pungli) dalam kaitannya dengan pengurusan izin investasi.

“Pemberantasan Pungli pada dasarnya adalah bentuk komitmen pemberantasan korupsi. Kemudian komitmen pemberantasan korupsi juga muncul saat Jokowi-Maruf akan menindak menteri-menteri yang bermasalah. Terakhir komitmen pemberantasan korupsi utamanya melalui pencegahan juga disampaikan terkait menjamin penggunaan APBN yang fokus dan tepat sasaran,” katanya.

Hal senada dikatakan Guru Besar Hukum Pidana dari Universitas Krisnadwipayana, Indriyanto Seno Adji yang meyakini agenda pemberantasan korupsi masih menjadi perhatian Jokowi-Ma’ruf lima tahun mendatang. Dikatakan agenda keempat, yakni reformasi birokrasi dan reformasi struktural merupakan sinyal sekaligus atensi Jokowi terhadap permasalahan korupsi birokrasi. Dalam agenda tersebut, Jokowi menyatakan akan mengevaluasi secara tegas pejabat yang mengganggu pelaksanaan program investasi dan ekonomi seperti infrastruktur dan lainnya.

“Jadi, agenda pemberantasan korupsi dipastikan masih menjadi perhatian utama pemerintahan Jokowi-Ma’ruf lima tahun mendatang,” katanya.

Dalam pidatonya terkait reformasi birokrasi, Jokowi menekankan akan memangkas secara tegas birokrasi yang tidak efisien dan efektif. Hal ini, menurut Indriyanto bertujuan menciptakan pemerintahan yg bersih, lepas dari permasalahan koruptif yang ada pada beberapa lini investasi dan perekonomian.

“Reformasi birokrasi dan struktural Inilah yang menjadi bagian sinyal atensi Jokowi pada pemberantasan korupsi,” katanya.
Indriyanto mengakui pidato Jokowi terkait reformasi birokrasi dan struktural lebih mengarah pada trending politics topic.

Menurutnya, hal ini tidak terlepas sebagai usaha dan semangat untuk persatuan bangsa dan negara. Apalagi setelah adanya pertemuan bersejarah Jokowi dan Prabowo pasca-pilpres dan putusan MK.

“Jadi walau tidak disebutkan isu pemberantasan korupsi, tidaklah bisa diartikan sebagai sinyal kurang baik dan pemberantasan korupsi tidak lagi jadi prioritas, karenat rending politics topic itu akan selalu dimaknai secara tersirat isu korupsi sebagai politik hukum dan kebijakan negara yang tetap mengakui dan menghendaki adanya suatu pemberantasan korupsi secara berkelanjutan,” katanya.

Indriyanto menegaskan, politik hukum pemberantasan korupsi akan selalu menjadi bagian berkelanjutan bagi Negara yang tetap menghendaki adanya suatu Pemerintahan yang bersih atau clean governance yaitu adanya penegakan hukum melalui Reformasi Birokrasi dan Struktural.

“Inilah sinyal atensi Jokowi bagi penegakan hukum terhadap korupsi melalui reformasi kelembagaan yang tidak efisien dan efektif. Bahkan Jokowi akan melakukan tindakan pencopotan pejabat yang tidak on the track terhadap pelaksanaan reformasitersebut,” tegasnya.

Categories: Zona Berita

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s