Zona Berita

Misi Bilateral Pemerintah Indonesia di KTT G20 Osaka

ZONADAMAI.COM – Ekonomi digital dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) bakal menjadi dua isu utama yang akan diangkat Indonesia dalam konferensi tingkat tinggi (KTT) G20 di Osaka, Jepang, 28-29 Juni 2019.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Arrmanatha Nasir menjelaskan, isu ekonomi digital dipilih lantaran perkembangan industri tersebut telah berhasil menelurkan sejumlah perusahan rintisan (startup) nasional berstatus unicorn.

Harapannya, agenda G20 ini bisa menjadi pintu gerbang membangun kerja sama dengan negara anggota G20 untuk meningkatkan platform digital ekonomi dalam negeri, utamanya terkait data free flow with trust (DFFT) yang selama ini dikritisi Indonesia.

Sementara, fokus pengembangan SDM yang akan dibahas oleh Presiden Joko “Jokowi” Widodo dalam agenda tersebut bakal mengacu pada indikator yang terdapat pada pakem Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs).

“Presiden akan berbicara sebagai lead speaker di sesi tentang kesetaraan, pendidikan, dan infrastruktur. Intinya mengenai inklusivitas dan pembangunan berkelanjutan,” kata Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi di Kompleks Istana Kepresidenan Bogor, Rabu (26/6/2019).

Retno optimistis Indonesia mampu mengambil banyak keuntungan dari agenda KTT esok. Pasalnya, sebanyak 16 kepala negara dan pimpinan lembaga internasional telah mengajukan diri untuk bertemu langsung dengan Jokowi.

“Permintaan untuk pertemuan bilateral sangat banyak kali ini. Sudah kita terima 16 permintaan, tapi akan kita sesuaikan dengan waktunya,” ucap Retno.

Adapun beberapa negara dan lembaga internasional yang dikabarkan mengajukan proposal pertemuan adalah Turki, Korea Selatan, Australia, Kongo, Kanada, Brasil, Senegal, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan Presiden Bank Dunia.

Jepang juga dikabarkan mengajukan permohonan untuk bertemu. Namun, Retno mengaku kesulitan mengatur waktunya lantaran Jepang merupakan Ketua KTT G20 untuk tahun ini.

“Kita masih bahas apakah jadi melakukan pertemuan bilateral dengan Jepang atau tidak. Sekali lagi, ini banyak masalah yang perlu dicocokkan,” tegas Retno.

Di luar dari itu, Retno juga enggan memerinci masalah-masalah apa yang akan dibahas dalam pertemuan bilateral dengan para pemimpin negara dan juga lembaga internasional tersebut.

Pertemuan Indonesia dengan Jepang bakal menjadi momentum yang tepat untuk membahas persoalan DFFT. Hal ini lantaran Jepang—bersama Amerika Serikat (AS)—merupakan inisiator kebijakan yang memberi akses bagi pertukaran data secara gratis antarnegara anggota G20.

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menegaskan penerapan kebijakan DFFT tersebut sebaiknya tetap menghormati payung hukum yang ada di negara masing-masing.

Oleh karenanya, Indonesia mengusulkan agar semua negara mengajukan kerangka kerja kebijakan DFFT terlebih dahulu sebelum benar-benar diberlakukan.

Kerangka kerja itu bisa mengacu pada intellectual property right, keamanan, hingga rujukan atas praktik keberhasilan dari negara yang mengusulkan.

Rudiantara beralasan, saat ini data dipandang sebagai komoditas minyak masa depan. Data akan menjadi komoditas yang memiliki nilai tinggi ke depannya. Negara yang penduduk besar, maka datanya juga besar.

Contohnya, 175 juta penduduk Indonesia bertransaksi menggunakan ponsel sebanyak 20 kali sehari. Dari jumlah tersebut, maka sebanyak 3,5 miliar transaksi akan terjadi pada hari yang sama.

“Tidak bisa disamakan antarnegara yang besar maunya memaksakan kepada yang kecil,” kata Rudiantara, pekan lalu di Istana Negara, Jakarta.

Dirinya mengaku, usul Indonesia sudah mendapatkan dukungan dari negara-negara berpenduduk besar lainnya seperti India dan Tiongkok.

Dari pihak Indonesia, Rudiantara mengakui bahwa pemerintah memerlukan waktu setidaknya dua sampai tiga tahun untuk mempersiapkan ekosistem pertukaran data digital tersebut. Salah satunya dengan melakukan pengembangan SDM yang akan dipakai ketika ekosistem bisa dijalankan.

Untuk mencapai hal itu, pemerintah perlu mendorong perusahaan untuk menyediakan program pendidikan pelatihan berbasis digital. Pemerintah berjanji bakal memberikan insentif melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

Desakan membahas lingkungan

Pegiat lingkungan Indonesia berharap para kepala negara yang tergabung dalam G20 menyempatkan waktu mereka untuk membuat komitmen bersama menghentikan energi batu bara.

Sejauh ini komitmen untuk mengakhiri penggunaan energi batu bara hanya berlangsung di negara mereka saja. Namun, banyak negara maju—melalui perbankan atau pemerintahnya—yang masih terus membiayai proyek-proyek yang menggunakan batu bara di negara berkembang.

Tiga negara maju di Asia yang menjadi penyandang dana proyek energi kotor itu adalah Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok.

Manager Kampanye Iklim Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Yuyun Harmono mengakui, komitmen ini pasti akan sulit terwujud.

Beberapa penyebabnya lantaran hingga saat ini belum ada hukuman atau sanksi kepada negara yang belum beralih ke energi bersih. Selain itu, negara besar seperti Tiongkok hingga kini belum juga berekspansi ke energi alternatif yang rendah emisi dan karbon.

Untuk diketahui, pada 2010, sektor energi menyumbang emisi global sebanyak 41 persen. Persentasenya meningkat pada 2017 menjadi 49 persen.

“Bila dibiarkan seperti ini dalam jangka waktu lama dan tidak ada tindakan, maka akan mempercepat siklus emisi energi,” tukas Yuyun.

Categories: Zona Berita

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s