Zona Berita

Polisi Tolak Pengajuan Izin Acara Halal Bihalal Massa PA 212 di Depan MK

ZONADAMAI.COM – Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya menolak pengajuan izin menggelar acara halal bihalal dari massa Persaudaraan Alumni (PA) 212 di depan gedung Mahkamah Konstitusi (MK).

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono mengatakan, pihaknya sempat menerima surat pemberitahuan acara halal bihalal dari massa PA 212 yang akan digelar di depan Gedung MK pada Rabu (26/6/2019) dan Kamis (27/6/2019).

Pihaknya telah mengeluarkan surat penolakan atas rencana aksi tersebut kepada koordinator PA 212.

Surat penolakan, kata Argo Yuwono, dilayangkan sebagai bentuk imbauan agar massa tak menggelar aksi di sekitar Gedung MK.

Sebab, kata Argo Yuwono, pihaknya melarang aksi massa apa pun di sekitar Gedung MK di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, sampai sidang putusan sengketa Pilpres digelar MK pada Kamis (27/6/2019) besok.

“Jadi sempat ada pemberitahuan untuk rencana aksi itu. Namun kita berikan surat penolakan. Karena aksi itu akan menimbulkan potensi kerawanan dan mengganggu ketertiban umum,” kata Argo Yuwono, Rabu (26/6/2019).

Menurutnya, pelarangan aksi massa di MK oleh polisi didasarkan pada Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Dalam aturan itu, kata Argo Yuwono, pada pasal 6 diatur bahwa aksi menyampaikan pendapat di muka umum tidak boleh dilakukan jika berpotensi mengganggu ketertiban umum dan hak orang lain. Serta, mengganggu kesatuan dan dianggap rawan.

Selain itu, pelarangan dilakukan karena pada aksi massa sebelumnya di Gedung Bawaslu pada 21 dan 22 Mei lalu, akhirnya berakhir rusuh.

“Jadi meski disebut aksi super damai, tetap saja ada perusuhnya. Diskresi kepolisian berpotensi disalahgunakan. Jadi silakan halalbihalal tapi dilaksanakan di tempat yang lebih pantas, seperti di gedung atau di rumah masing-masing,” tutur Argo Yuwono.

Karenanya, lanjut Argo Yuwono, pihaknya mengimbau semua pihak untuk tak menggelar aksi massa di sekitar MK sampai sidang putusan sengketa hasil Pilpres 2019.

Selain untuk menjaga ketertiban, tujuannya juga agar proses persidangan di MK bisa berjalan lancar, dan hakim bisa membuat keputusan yang seadilnya tanpa ada tekanan dari pihak manapun.

“Jadi biarkan hakim MK bekerja tanpa tekanan, karena semua persidangannya sudah dicover banyak media secara langsung.”

“Jadi hasil keputusannya oleh para Hakim MK dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa,” ucap Argo Yuwono.

Menurut Argo Yuwono, untuk pengamanan saat pembacaan putusan MK digelar, pihaknya akan mengerahkan sebanyak 47 ribu personel gabungan TNI-Polri.

“Mereka ditempatkan di sejumlah titik yang berpotensi rawan mulai dari MK, Bawaslu, DPR sampai KPU,” kata Argo Yuwono.

Sedangkan untuk di MK sendiri, kata dia, akan ada 13.000 personel gabungan TNI Polri yang mengamankan.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Tito Karnavian melarang segala aksi demonstrasi digelar di depan Gedung Mahkamah Konstitusi, saat putusan sengketa hasil Pilpres 2019.

Tito Karnavian mengaku telah memerintahkan Kapolda Metro Jaya Irjen Gatot Eddy Pramono dan Kabaintelkam Komjen Agung Budi Maryoto, untuk tidak memberi izin kepada para pendemo.

“Saya juga sudah menegaskan pada Kapolda Metro Jaya dan Badan intelijen kepolisian, tidak memberikan izin untuk melaksanakan demo di depan Mahkamah Konstitusi,” ujar Tito Karnavian di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Selasa (25/6/2019).

Tito Karnavian mendasarkan kebijakannya pada Pasal 6 UU 9/1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, yang mengatur tentang tanggung jawab warga negara dalam melakukan demonstrasi.

“Penyampaian pendapat di muka umum ada lima yang tidak boleh.”

“Di antaranya tidak boleh mengganggu ketertiban publik dan tidak boleh mengganggu hak asasi orang lain dan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa,” tegas Tito Karnavian.

Mantan Kapolda Metro Jaya ini mengaku belajar dari kerusuhan yang terjadi di depan Bawaslu pada 21-22 Mei lalu.

Saat itu, menurut Tito Karnavian, aparat kepolisian telah memberikan toleransi dan diskresi kepada para pendemo untuk berdemo hingga malam hari.

Namun, para pendemo, menurut Tito Karnavian, menyalahgunakan diskresi aparat kepolisian.

“Karena aturannya itu sampai jam 18.00 WIB. Indoor 22.00, tapi diskresi yang diberikan Polri telah disalahgunakan adanya kelompok perusuh,” ucap Tito Karnavian.

Belum Ada Pemberitahuan

Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo mengatakan, pihaknya belum mendapat surat pemberitahuan akan adanya unjuk rasa, jelang putusan sengketa hasil Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK).

Namun demikian, ia menyebut pihaknya telah mendapat informasi dari media sosial (medsos), ada sejumlah pihak yang akan menyampaikan aspirasinya.

“Untuk informasi (unjuk rasa) sudah kita dapat dari media sosial.”

“Namun dari Polda Metro masih belum mendapat surat pemberitahuan dari beberapa pihak yang akan melakukan kegiatan demo, atau menyampaikan aspirasi di beberapa wilayah di Jakarta,” ujar Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Senin (24/6/2019).

Begitu pula saat disinggung perihal aksi unjuk rasa yang akan dilakukan oleh Persatuan Alumni (PA) 212.

Mantan Wakapolda Kalimantan Tengah itu mengaku belum mendapat informasi.

“Belum ada info, sampai hari ini belum ada info dari Polda Metro Jaya,” ucapnya.

Saat ini pihaknya tengah fokus mengamankan area di MK dan objek vital sekitarnya.

Terdapat sekira 47 ribu personel gabungan yang dikerahkan dalam pengamanan tersebut.

Jenderal bintang satu itu mengatakan, rekayasa lalu lintas pun akan diberlakukan secara situasional.

“Ya untuk rekayasa lalin di sekitar MK sangat tergantung pada situasi di lapangan. Artinya bahwa skenario-skenario seperti itu sudah dipersiapkan dari Ditlantas PMJ.”

“Salah satunya itu (penutupan Jalan Medan Merdeka Barat, rekayasa dalam rangka untuk mengantisipasi segala macam potensi gangguan,” bebernya.

Imbauan Prabowo-Sandi

Ketua DPP Gerindra Sodiq Mujahid meminta para pendukung Prabowo-Sandi tidak turun ke jalan, dalam mengawal sidang sengketa Pilpres 2019.

Menurutnya, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno telah mengeluarkan imbauan kepada para pendukung, untuk tidak berunjuk rasa di depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK).

“Ya kami ingin tegaskan sekali lagi, permintaan dan imbauan Pak Prabowo bahwa kita tidak usah ada demo lagi di MK, kenapa?”

“Karena kita sudah menempuh jalur yang formal konstitusional, lewat MK itu,” ujar Sodiq di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/6/2019).

Dalam mengawal sidang putusan MK, Sodiq meminta para pendukungnya untuk berdoa di masjid atau tempat ibadah masing-masing.

Harapannya, agar hakim MK bisa memproses substansi kecurangan tidak sebatas pada angka-angka.

“Agar hakim MK diberi petunjuk dan diberi keberanian untuk membangun sebuah paradigma baru, yang tidak melihat kecurangan hanya sebatas angka-angka, tapi secara komprehensif,” paparnya.

Sodiq berharap para pendukung mendengar imbauan Prabowo-Sandi tersebut.

Sehingga, para pendukung mempercayakan upaya memperjuangkan hasil Pilpres oleh tim hukum yang telah ditunjuk Prabowo-Sandi.

“Sekali lagi, kami meminta untuk tidak melakukan demo di depan MK, itu pernyataan berulang kali pimpinan kita, Pak Prabowo.”

“Beliau meminta sami’na wa ato’na. Aku dengar permintaan Pak Prabowo, dan aku ikuti apa yang disampaikan Pak Prabowo,” imbuhnya.

Di Luar Kuasa

Juru Bicara BPN Prabowo-Sandi Dahnil Anzar Simanjuntak mengungkapkan, pihaknya tak bisa menolak bila ada pihak yang akan menggelar aksi unjuk rasa di MK, jelang putusan sengketa hasil Pilpres 2019.

Prabowo Subianto mengimbau agar pendukungnya tak melakukan aksi di MK.

Namun, Juru Bicara Persaudaraan Alumni (PA) 212 akan tetap menggelar aksi di MK sebagai gerakan keagamaan, bukan gerakan politik.

“Seperti yang Pak Prabowo sampaikan kepada pendukungnya untuk berdoa tak perlu datang ke MK. Kalau ada mobilisasi massa berarti di luar instruksi.”

“Itu di luar kuasa kami, karena kami menghormati hak konstitusional setiap warga negara untuk menggelar aksi unjuk rasa,” ujar Dahnil Anzar Simanjuntak di posko BPN, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (24/6/2019).

Dahnil Anzar Simanjuntak pun mengulang pernyataan Prabowo Subianto, yang akan menghormati segala putusan MK nantinya.

“Seperti yang Pak Prabowo sampaikan bahwa kami menghormati apa pun keputusan MK. Yang penting masyarakat tahu mana yang sah mana yang tidak sah melalui persidangan,” tegasnya.

Masyarakat Ingin Damai

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko meminta jangan ada yang melakukan demonstras di MK, untuk mengawal putusan, karena bakal menganggu aktivitas masyarakat.

“Jangan lah (demo lagi di MK) ‎mau apa lagi? Masyarakat itu ingin damai. Jangan menganggu aktivitas masyarakat,” ujar Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/6/2019).

Moeldoko menuturkan, proses hukum di MK sudah berjalan.

Saat ini, masyarakat tinggal menunggu putusan yang bakal dikeluarkan hakim MK dalam beberapa hari ke depan.

Dia melanjutkan, ditekan dengan beragam cara apa pun, termasuk dengan aksi demo turun ke jalan, tetap tidak bisa mempengaruhi putusan dari hakim.

“Ditekan apa pun‎, MK tidak bisa. Imbauan saya janganlah, hormati proses hukum,” imbaunya.

Categories: Zona Berita

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s