Zona Berita

KPU Sukabumi Pastikan Tidak Ada WNA Yang Masuk DPT Pemilu

ZONADAMAI.COM, Komisi Pemilihan Umum ( KPU) Kota dan Kabupaten Sukabumi memastikan Warga Negara Asing (WNA) yang memiliki e-KTP tak memilik hak pilih dan tidak di data dalam daftar pemilih.

Hal tersebut berdasarkan UU NO 7 pasal 198 pasal 1,2 dan 3 dimana menjadi syarat terdaftar sebagai pemilih dalam pemilu salah satunya harus berstatus sebagai WNI.

“Kita pastikan WNA yang ada di Kota Sukabumi tidak terdaftar dalam pemilih tetap ataupun tidak mempunyai hak memilih,” tegas Anggota Komisioner KPU Kota Sukabumi, Harlan Awalludin saat ditemui diruang kerjanya kepada Radar Sukabumi (Grup Pojokjabar), Rabu (27/2).

Mengapa bisa memastikan tidak terdaftar kata Harlan, selama rangkaian pemutakhiran data pemilih yang dilakukan pada saat pencocokan dan penelitian pemilih di 2018 lalu, tidak ada ditemukan WNA yang masuk data pemilih. Apalagi saat coklit itu, setiap petugas melakukan dengan sistem door to door.

“Mereka pada saat coklit dengan cara face to face dengan masyarakat,” ujarnya.

Meskipun begitu, pihak KPU Kota Sukabumi akan melakukan kroscek kembali mengenai data yang saat ini tersebar di masyarakat sekitar 16 WNA yang memilik e-KTP.

“Memang kami belum menerima datanya, untuk lebih valid kami akan meminta data WNA tersebut ke Disdukcapil untuk mengkroscek kembali,” katanya.

Disinggung Harlan terkait WNA yang mendapatkan e- KTP, dasar hukumnya jelas tertuang dalam UU NO 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan pasal 63 Ayat 1 bahwa WNI dan orang asing yang memiliki kartu izin tinggal tetap (Kitap) dan sudah berumur 17 tahun atau sudah menikah wajib memiliki KTP.

Dan ayat 2 berbunyi, orang asing yang mengikuti status orang tuanya memiliki Kitap dan berusia 17 tahun, wajib memiliki KTP.

“Nah kalau kepemilikan KTP itu ranahnya Disdukcapil. Kalau ranah syarat memilih, ada di kita (KPU) dengan dasar undang- undang nomor 7 Tahun 2017 Pasal 198, pemilih harus berstatus WNI,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua KPU Kabupaten Sukabumi Ferry Gustaman menambahkan, bahwa terkait WNA yang mendapatkan KTP, dasar hukumnya jelas tertuang dalam UU No. 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan pasal 63 Ayat 1.

“WNI dan orang asing yang memiliki surat ijin tinggal tetap dan sudah berumur 17 tahun atau sudah menikah wajib memiliki KTP. “Sementara ayat 2 berbunyi, Ooang asing yang mengikuti status orang tuanya yang memiliki kitap dan berusia 17 tahun wajib memiliki KTP , “jelas Ferry dalam pesan singkatnya.

Sementara itu, syarat terdaftar sebagai pemilih dalam pemilu salah satunya harus berstatus sebagai WNI sebagai mana tertera dalam UU NO 7 Tahun 2017 Pasal 1998.

“Jadi walaupun ada WNA yang memiliki e-KTP sebagaimana diamanatkan dalam UU, dia tidak memiliki hak pilih dan tidak di data dalam data pemilih,” tukasnya.

Categories: Zona Berita

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s