Zona Berita

Fintech Berpotensi meningkatkan PDB sebesar Rp. 25 Triliun

ZONADAMAI.COM, Perkembangan financial technology (Fintech) sangat pesat di Indonesia. Fintech dinilai mampu meningkatkan Produk Domestik Bruto sebesar Rp25,97 triliun baik secara langsung maupun tidak langsung.

Ekonom INDEF Bhima Yudhistira menjelaskan dari fintech konsumsi rumah tangga mampu meningkat hingga Rp 8,94 triliun. “Kedua hal tersebut menunjukkan keberadaan Fintech telah mampu meningkatkan perekonomian Indonesia secara makro,” kata Bhima dalam keterangan resminya, Selasa (28/8/2018).

Bhima menjelaskan rasio penyaluran kredit terhadap PDB yang masih berada di angka 39,1 persen (World Bank, 2015). Lebih dalam lagi, pelayanan kredit bagi UMKM bahkan masih sangat rendah. Bhima mengatakan bahwa porsi kredit UMKM terhadap total kredit stagnan di kisaran angka 20-22%.

Di sisi lain, hanya ada setengah penduduk dewasa yang memiliki rekening di Bank. “Angka-angka tersebut menunjukkan pelayanan perbankan terutama di segmen pelayanan kredit masih sangat rendah tingkat penetrasinya,” ujarnya.

Menurut dia Fintech berhasil menjangkau sektor-sektor yang saat ini belum tersentuh oleh penyedia layanan keuangan yang ada seperti perbankan. Jadi sifatnya bukanlah subsitusi perbankan melainkan pelengkap dari jasa keuangan yang sudah ada.

Peran Fintech dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Di tahun 2018, penyaluran kredit Fintech menembus Rp7,64 triliun dan banyak disalurkan kepada sektor perdagangan dan pertanian. “Selain itu, investasi di Fintech di Indonesia mencapai Rp5,69 triliun yang didapatkan dari porsi pembentukan PDB Indonesia dikalikan dengan jumlah investasi Fintech Dunia” kata Bhima.

Direktur Asosiasi FinTech Indonesia, Ajisatria Suleiman menambahkan rekomendasi untuk memperkuat peran Fintech maka diperlukan kebijakan yang mampu menekan biaya akusisi nasabah, meminimalisasi risiko fraud, dan juga dapat melindungi konsumen beritikad baik.

“Ke depannya kami berharap risiko fraud dari nasabah palsu dan risiko gagal bayar dapat diminimalisasi dengan penguatan akses identitas berbasis biometrik, dan juga akses ke layanan biro kredit. Saat ini sudah ada pengaturan di OJK terkait e-KYC dan informasi kredit, sehingga yang dibutuhkan adalah implementasi di level teknisnya, terutama yang bersifat lintas kementerian seperti contohnya dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kominfo,” kata Aji. (kil/zul)

Categories: Zona Berita

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s