Zona Berita

Alasan Pemerintah mempercepat Pembagian Sertifikat Lahan

ZONADAMAI.COM, Pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/ Badan Pertanahan Nasional (BPN) memang berkomitmen untuk mempercepat pengurusan sertifikat tanah. Sebab, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendengar langsung maraknya sengketa dan konflik tanah maupun lahan di daerah.

“(sengketa) dimana-mana, tidak hanya di Jawa, tidak hanya di Sumatera, tapi juga di Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat sampai Papua. Semuanya ada yang namanya sengketa lahan,” kata Jokowi dalam acara penyerahan 1.500 Sertifikat Tanah untuk Rakyat, di Cilacap, Jawa Tengah, Senin (25/2/2019).

Dari sekitar 126 juta bidang tanah yang semestinya disertifikatkan, menurut Jokowi, baru rampung 46 juta bidang pada 2015. Artinya, masih terdapat 80 juta bidang tanah belum bersertifikat. Sementara setiap tahun, sebelum pemerintahannya, hanya 500 ribu sertifikat diselesaikan. “Itulah kenapa sejak 2017 pembuatan sertifikat dipercepat semuanya,” ungkap Jokowi.

Pada 2017, Jokowi menuturkan, pemerintah membuat 5 juta sertifikat. Pada 2018 meningkat menjadi 7 juta sertifikat. “Tahun ini harus keluar 9 juta sertifikat harus keluar,” ujar Jokowi. Dengan adanya sertifikat, tidak ada pihak selain pemilik sertifikat yang dengan mudah mengklaim kepemilikan hak atas tanah.

Sebab dalam sertifikat tertulis lengkap dan jelas nama pemilik, lokasi, termasuk luas tanah. Jokowi berpesan agar sertifikat yang diberikan diberi plastik dan difotokopi. Apabila hilang, menjadi lebih mudah untuk mengurus kembali. Pada kesempatan itu, Jokowi juga mengingatkan masyarakat berhati-hati jika menjadikan sertifikat sebagai pinjaman ke bank.

“Tolong dihitung, tolong dikalkulasi. Dihitung, dikalkulasi bisa nyicil enggak, bisa ngangsur enggak. Kalau enggak, enggak usah yang namanya ini dipakai agunan, enggak usah. Simpan saja (sertifikat) di rumah,” kata Jokowi. Seandainya pun pinjaman disetujui bank, Jokowi berharap masyarakat menggunakannya untuk kepentingan investasi, modal usaha, dan modal kerja.

Menurut Jokowi, uang pinjaman sepatutnya tidak dipakai untuk membeli sepeda motor. Sebab jika pinjaman tidak dilunasi, maka sertifikat akhirnya hilang. Hadir juga dalam acara tersebut di antaranya Menteri ATR/ Kepala BPN Sofyan Djalil, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo.

Categories: Zona Berita

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s