Zona Berita

Menolak Politik dan Korupsi di Pusaran Bisnis Batu Bara

Sektor pertambangan batu bara menjadi komoditas politik dan sumber pendanaan kampanye politik di Indonesia selama ini, baik di tingkat nasional maupun daerah. Keterkaitan yang erat dengan kebijakan dan regulasi, royalti, pajak, serta infrastruktur, mendorong sektor ini terpapar korupsi politik.

Hal itu tecermin dalam laporan terbaru yang dikeluarkan Greenpeace, Auriga, Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) dan Indonesia Corruption Watch (ICW) di Jakarta, kemarin.

Laporan bertajuk Coalruption: Elite Politik dalam Pusaran Bisnis Batu Bara itu mengungkap bagaimana elite politik atau politically exposed persons menyatukan kepentingan bisnis dan politik di sektor pertambangan batu bara.

Koordinator Jatam, Merah Johansyah, mengatakan bahwa melalui korupsi politik, pilkada dan pemilu hanya menjadi ajang merebut kuasa dan jabatan serta menangguk kekayaan.

“Korupsi politik melalui kongkalikong politisi dan pebisnis batu bara menyebabkan masyarakat harus berhadapan dengan berbagai masalah yang ditimbulkan oleh industri kotor itu,” ungkapnya.

Pesta demokrasi lima tahunan juga menjadi kesempatan bagi para pebisnis batu bara melakukan praktik ijon politik untuk mendapatkan jaminan politik demi melanggengkan usaha mereka di daerah.

“Sistem politik saat ini dihuni oleh oligarki politik yang menyandarkan sumber pembiayaan politik dari energi batu bara. Harus bersihkan oligarki batu bara di Indonesia,” tegas Merah.

Kepala Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Asia Tenggara, Tata Mustasya, mengatakan para elite bersekongkol dalam bisnis batu bara. Ini merupakan lanskap baru, yakni desentralisasi membuat proses pengambilan keputusan menjadi lebih politis dan meningkatkan kekuasaan diskresioner para pejabat daerah, dan kedua hal itu meningkatkan risiko terjadinya korupsi.

“Sektor batu bara telah mendanai dan secara bersamaan mengotori­ politik dan demokrasi di Indonesia.”

Menurut Tata, terdapat beberapa faktor yang meningkatkan risiko korupsi dalam tiap tahapan proses pertambangan. Kelemahan dalam sistem pencegahan korupsi, juga pada aspek yudisial secara umum menurunkan kemampuan pemerintah untuk dapat mendeteksi, mencegah, dan menghukum koruptor secara efektif.

Dalam laporan Coalruption disebutkan para elite politik yang menyatukan bisnis dengan politik di sektor pertambangan batu bara ialah Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie dengan Bumi Resource, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan grup bisnis Nusantara, Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan dengan PT Toba Sejahtera.

Rentan korupsi

Aktivis Indonesia Corruption Watch Firdaus Ilyas menyatakan apabila negara lemah melakukan pengawasan, menjadikan pengelolaan sumber daya alam Indonesia, khususnya batu bara, rentan untuk dikorupsi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s