Zona Editorial

PENUNTASAN KASUS E-KTP, KEMENDAGRI LAKUKAN UPAYA PENANGANAN

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta kepada seluruh kepala daerah untuk segera menerapkan kebijakan baru terkait penanganan KTP elektronik (e-KTP) yang rusak atau tidak berlaku. Kebijakan terbaru ini disampaikan melalui Surat Edaran nomor 470.13/11176/SJ tentang Penatausahaan e-KTP Rusak atau Invalid yang mengatur pencatatan dan pemusnahan KTP elektronik yang rusak dalam proses pelayanan di wilayah masing-masing (17/12).

Kebijakan ini dibuat menyusul adanya beberapa masalah terkait tercecernya e-KTP yang telah rusak di beberapa wilayah Indonesia. Melalui surat edaran, Mendagri meminta Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) masing-masing daerah untuk melakukan pendataan terhadap e-KTP yang rusak atau invalid di wilayahnya dan dimusnahkan dengan cara dibakar, dimana cara ini merupakan SOP baru, jika dibandingkan sebelumnya pemusnahan hanya dilakukan dengan menggunting. Mendagri meminta jajaran terkait untuk membuat berita acara terhadap setiap kegiatan pemusnahan yang dilakukan. Selanjutnya Mendagri juga meminta jajaran terkait untuk melakukan pengamanan terhadap gudang penyimpanan dokumen negara.

“Walaupun KTP-E itu tidak berlaku lagi, tidak mengganggu sistem, tapi kan itu bisa menimbulkan polemik dan opini. Apalagi di tahun politik,. Bayangkan ini tanggung jawab kita bersama,” ujar Tjahjo.

Menindak lanjuti arahan Kemendagri, pemusnahan ribuan e-KTP rusak dengan cara dibakar telah dilakukan beberapa pihak Disdukcapil wilayah seperti di Banjarbaru, Depok, Tangerang, Gorontalo, dan sebagainya.

Selanjutnya, terkait kasus e-KTP tercecer di Pondok Kopi, Jakarta Selatan, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Argo Yuwono mengatakan bahwa pihaknya telah memeriksa 17 orang saksi dan gudang e-KTP, termasuk mempelajari SOP e-KTP yang tak berlaku ataupun kadaluarsa.

“Kita dalami SOP-nya seperti apa, misal kalau sudah tak berlaku itu lebih baik diapakan, apa dimusnahkan, menggunakan apa, apa dibakar apa digunting,” tambahnya.

Selain upaya penyelesaian oleh aparat kepolisian, Ketua DPR RI Bambang Seosatyo pun melakukan upaya penyelesaian kasus dengan memanggil pihak-pihak terkait guna melakukan klarifikasi penemuan e-KTP tersebut, sedangkan Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh menyatakan bahwa pihaknya berkomitmen memberikan data-data terkait kasus e-KTP kepada Polri untuk memudahkan penyelidikan.

Melalui upaya-upaya yang dilakukan beberapa pihak terkait, diharapkan kasus e-KTP yang sedang menggelayuti Indonesia segera dapat diselesaikan dan Pemilu yang menjadi fokus pesta politik pada tahun 2019 dapat berlangsung dengan tertib, aman, damai dan lancar serta bebas dari isu-isu kontraproduktif terkait Pemilu 2019 tersebut.

Categories: Zona Editorial, Zona Hukum

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s