Zona Berita

Korupsi, Penyebab Rusaknya Suatu Demokrasi

Kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Cianjur, Irvan Rivano Muchtar beserta 5 orang lainnya menyebabkan persoalan korupsi kembali menjadi sorotan negeri ini. Publik kembali mempertanyakan kenapa kasus korupsi kerap kali terjadi di Indonesia bahkan secara terus menerus, terlebih tindakan ini juga dilakukan oleh beberapa kepala daerah. Tak tanggung-tanggung, sepanjang tahun 2018 hingga saat ini, total sudah 21 kepala daerah yang terjaring melalui operasi tangkap tangan KPK.

Praktik korupsi yang dilakukan oleh beberapa kepala daerah ini tentu sangat memprihatinkan karena kepala daerah yang seharusnya menjadi pengayom suatu daerah justru melakukan tindakan yang merugikan masyarakat daerah tersebut. Anggaran yang seharusnya dapat digunakan untuk pembangunan suatu daerah, justru diambil oleh tangan-tangan tidak bertanggung jawab. Praktik inilah yang juga semakin mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap unsur pemerintahan maupun lembaga hukum yang ada dalam suatu negara.

Terkait perilaku korupsi yang saat ini banyak dilakukan oleh kepala daerah, faktor penyebab yang dianggap paling menonjol adalah akibat biaya politik yang membebani para kepala daerah ini sejak masa pencalonan hingga masa kampanye, serta biaya perekrutan tim sukses dan saksi yang besar.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sistem pemilihan ini dianggap memiliki kelemahan karena maraknya praktik politik uang dimana calon kepala daerah membeli suara kepada para anggota DPRD dalam pemilihan tersebut.

Setelah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 berlaku, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilakukan secara langsung oleh masyarakat yang kemudian dikenal dengan istilah Pilkada. Namun, sistem ini kembali memberikan celah bagi sel-sel korupsi untuk masuk, yaitu ketika pejabat pemerintahan tergoda untuk menerima suap maupun praktik korupsi lainnya akibat biaya politik yang besar. Korupsi pun semakin melunturkan arti penting demokrasi dalam suatu negara.

Jika dilihat dari sisi pengawasan, sistem pengawasan yang masih lemah juga menjadi salah satu penyebab dari perilaku korupsi. Dalam melakukan pengawasan, pihak inspektorat masih memiliki rasa segan terhadap atasan mereka. Padahal inspektorat harus menjalankan tugas pokok dan fungsi pengawasan dan pembinaan tersebut agar tupoksi tersebut dapat berjalan dengan lancar dan potensi untuk melakukan tindakan korupsi dapat dikurangi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s