Zona Editorial

Jelang Pilpres, Isu PKI Diangkat Kembali untuk Jatuhkan Jokowi

Isu kebangkitan PKI masih saja kembali didengungkan jelang Pilpres 2019. Dalam acara doa bersama yang digelar di Monas, Jakarta kemarin Sabtu (29/9), sempat ada pembagian buku yang berjudul ‘PKI apa dan bagaimana?’ oleh beberapa orang berseragam warna putih bertuliskan FPI. Dalam buku setebal kurang lebih 30 halaman tersebut, isu kebangkitan PKI kembali disuarakan. Buku tersebut ditulis oleh Imam besar FPI Habib Rizieq Syihab. Acara doa bersama juga disisipi kampanye untuk pemenangan Prabowo-Sandi dalam Pilpres 2019 mendatang.

Isu kebangkitan PKI sejauh ini selalu digunakan oleh oknum tertentu untuk menyudutkan pemerintah, khususnya pemerintahan Jokowi. Fitnah dan tuduhan bahwa Jokowi adalah keturunan PKI seolah menjadi satu-satunya senjata untuk menjegal Jokowi. Isu tersebut tak pernah surut untuk mendiskreditkan Jokowi sejak Pemilihan Presiden 2014 lalu. Padahal isu itu telah dibantah dengan tegas oleh pihak Jokowi sendiri dan keluarganya namun tetap saja masih digunakan oleh pihak-pihak untuk menyerangnya.

Fitnah isu PKI yang ditujukan kepada Jokowi lewat buku bahkan pernah terjadi sebelumnya pada tahun 2016 dengan pelaku Bambang Tri. Lewat buku yang berjudul ‘Jokowi Undercover’, Bambang Tri dengan ngawurnya menyebutkan bahwa Jokowi memiliki latar belakang keluarga anggota PKI. Namun tak lama setelah bukunya dirilis, Bambang Tri langsung ditangkap oleh Kepolisian atas tuduhan yang tidak mendasar tersebut dan dijerat dengan undang-undang Informasi Transaksi Elektronik (ITE), Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis, dan Pasal 207 KUHP tentang Penghinaan terhadap Penguasa.

Ada kekuatan lain yang seolah ingin sekali menjatuhkan pemerintahan Jokowi lewat fitnah-fitnah yang dibuat dan disebarkan ke masyarakat. Salah satunya lewat upaya dalam menciptakan isu kebangkitan PKI yang sebenarnya hal tersebut merupakan isu rekayasa karena tidak memiliki dasar yang kuat dalam pembuktiannya. Beberapa analisis mengenai rekayasa isu kebangkitan PKI.

Di tengah perkembangan era digital saat ini, berita bohong atau hoax yang disampaikan terus-menerus bisa menjadi ‘kebenaran’ di mata publik. Usaha penyebaran berita bohong (hoax) yang secara sistematis akan bisa saja melemahkan elektabilitas para pemimpin. Berita bohong (hoax) sengaja diproduksi secara sistematis dan berkelanjutan hingga dianggap sebagai kebenaran oleh pembacanya/penerima pesan.

Pihak Kepolisian harus bisa mengusut tuntas dalang intelektual dari penyebaran berita bohong yang terjadi dengan pendekatan preventif bukan dengan cara represif. Langkah itu pun harus dilakukan secara transparan dan akuntabel sehingga tidak terjadi generalisasi penindakan, yang justru akan melemahkan independensi dan netralitas Polri. Pendekatannya preventif, karena pendekatan represif yang tidak terukur hanya menyenangkan penyebar hoax dan kekuatan-kekuatan yang mempolitisasi isu PKI di tengah kontestasi politik.

Untuk itu, masyarakat sebaiknya jangan mudah terprovokasi atas isu yang beredar tanpa bukti yang mendasar. Berbeda pandangan soal pilihan politik merupakan hal yang wajar. Tetapi upaya menyebarkan informasi yang tidak tepat, apalagi fitnah mengenai latar belakang kehidupan seorang Presiden adalah tindakan keji dan setiap agama pasti melarang tindakan keji tersebut.

*Oleh Frans Tambunan (Penulis adalah Mahasiswa Ilmu Komunikasi Unsrat)

Categories: Zona Editorial

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s