Zona Editorial

Kenaikkan PPh Impor untuk Pertumbuhan Industri Indonesia

Pemerintah kembali menerapkan kebijakan baru untuk mempertahankan laju rupiah dengan menambah jumlah devisa yang masuk ke dalam negeri. Salah satu cara pemerintah yakni dengan menaikkan pajak penghasilan (PPh) pasal 22 terkait impor terhadap 1.147 komoditas. Langkah tersebut dianggap mampu membantu menyeimbangkan neraca pembayaran Indonesia.

 

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 110/PMK.010/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain. Adapun 3 inti dari kebijakan pajak tersebut adalah:

  1. Barang mewah, seperti mobil CBU dan motor besar sebanyak 210 item komoditas tarif PPh naik dari 7,5% menjadi 10%.
  2. Barang konsumsi yang sebagian diproduksi di dalam negeri, seperti elektronik (dispenser air, pendingin mangan, lampu), keperluan sehari hari seperti sabun, sampo. kosmetik, serta peralatan masak/dapur, dengan total sebanyak 218 item komoditas naik dari 2,5% menjadi 10%.
  3. Barang yang digunakan dalam proses produksi dan keperluan lainnya seperti bahan bangunan (keramik), ban, peralatan elektronik audio-visual (kabel, box speaker), produk tekstil (overcoat polo shirt, swim wear) dengan total sebanyak 719 item komoditas naik dari 2,5% menjadi 10%.

 

Pemerintah sendiri telah mengumumkan bahwa penerapan kenaikan tarif pajak penghasilan (PPh) pasal 22 berlaku sejak 13 September 2018.

 

Penerapan kebijakan tarif pajak impor ini juga mendapat respon positif dari DPR dan Asosiasi Peritel Indonesia (Aprindo). Ketahanan ekonomi nasional yang sedang menghadapi ujian akhir-akhir ini dianggap perlu dilakukan penyesuaian kebijakan oleh pemerintah. Dengan diterapkannya perubahan aturan ini akan menciptakan persaingan usaha yang sehat bagi para pelaku industri negeri, baik untuk retailer offline maupun online. Ketua DPR Bambang Soesatyo mendukung dan sepakat dengan keputusan pemerintah menaikkan tarif pajak penghasilan (PPh) impor atau PPh pasal 22 atas 1.147 komoditas atau produk.

 

Jika dilihat, penerapan kebijakan baru ini akan memberikan dampak negatif di awal, terutama untuk beberapa perusahaan yang masih mengandalkan bahan impor untuk memproduksi barang jadinya. Tarif PPh yang meningkat akan memaksa perseroan untuk mengeluarkan modal kerja yang lebih besar yang dapat melukai usaha menengah hingga distributor kecil. Namun, dalam jangka panjang penerapan kebijakan ini harusnya akan memberikan dampak positif, lantaran nilai jual produk akan menjadi lebih besar akibat kenaikan pajak PPh tersebut. Terlebih lagi, kebijakan pemerintah meningkatkan tarif impor sebenarnya dapat memberi insentif bagi pemilik bisnis untuk mengajukan pajak hanya 37% dari tingkat partisipasi (participation rate) saat ini.

 

Kenaikkan pajak impor ini tentu menjadi strategi baru pemerintah Indonesia untuk memperbaiki perekonomian dalam negeri. Pengaruh dari penerapan kebijakan impor di antaranya:

  1. Menahan pelemahan rupiah.

Indonesia bersama banyak negara lain sedang menyongsong ketidakseimbangan (disequilibrium) baru. Hal tersebut dipicu gejolak nilai tukar valuta dan perang dagang yang dilancarkan Amerika Serikat (AS). Untuk mereduksi dampak dari ketidakseimbangan baru itu, Indonesia memang harus melakukan penyesuaian kebijakan ekonomi. Pemerintah wajib terus berani mengkreasi penyesuaian kebijakan agar negara tetap mampu melayani masyarakat dan juga menjaga kondisi keuangan negara selalu sehat serta terkendali.

  1. Mengendalikan defisit neraca perdagangan

Selama ini, insentif dari pemerintah untuk pengembangan industri bahan baku dalam negeri masih belum mumpuni akibat ketergantungan impor masih cukup besar. Hal tersebut membuat pemerintah menerapakan strategi menaikkan PPh pasal 22 untuk menekan impor. Kenaikan PPh impor dan mandatori B20 serta tingkat komponen dalam negeri (TKDN) setidaknya akan mampu menekan defisit neraca dagang Indonesia meskipun masih sulit untuk kembali menorehkan surplus hingga akhir tahun.

  1. Mendorong industri dalam negeri tumbuh

Kenaikkan tarif pajak impor merupakan momentum yang tepat untuk menggenjot produksi dalam negeri, terutama usaha kecil menengah. Dengan semakin tingginya pajak yang ditetapkan untuk barang impor akan menekan jumlah impor sehingga produk dalam negeri bisa lebih aktif dalam bertumbuh. Momentum ini juga dinilai dapat menjadikan Indonesia lebih kuat memerangi serbuan produk impor asal China.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) hingga akhir Juli 2018, porsi impor paling banyak ada pada kategori bahan baku (75 persen), disusul dengan barang modal (16 persen), dan barang konsumsi (9 persen). Nilai impor yang semakin rendah nantinya diharapkan mampu dimanfaatkan dengan menaikkan nilai ekspor sehingga mampu memperbaiki pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s