Zona Berita

Pemerintah Sipakan 7 Langkah Untuk Menghadapi Defisit BPJS

ZONADAMAI.COM, Pelaksanaan program Jaminan Kesehatan nasional (JKN) yang diselenggarakan BPJS Kesehatan masih menghadapi berbagai tantangan, salah satunya defisit keuangan. UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) mengamanatkan BPJS Kesehatan untuk mengelola dana jaminan sosial (DJS). DJS merupakan himpunan iuran peserta sekaligus hasil pengembangannya, yang berfungsi untuk membayar manfaat yang diterima peserta dan biaya operasional penyelenggaraan jaminan sosial.

Sayangnya, iuran yang berhasil dikumpulkan dan dikembangkan oleh BPJS Kesehatan tidak cukup untuk membiayai manfaat peserta. Ternyata DJS yang dikelola BPJS Kesehatan mengalami defisit. Ketua Komisi IX DPR, Dede Yusuf Macan Effendi, mengatakan banyak pengaduan yang masuk ke DPR mengeluhkan pembayaran BPJS Kesehatan terhadap faskes. Ada faskes yang menunggu pembayaran sampai lebih dari satu bulan, sehingga berdampak pada kemampuan faskes untuk membiayai tenaga medis dan obat-obatan.

Dede mencatat setiap tahun sejak 2014 BPJS Kesehatan selalu mengeluhkan masalah defisit keuangan. Pemerintah juga tak tinggal diam, karena telah mengucurkan anggaran bantuan untuk BPJS Kesehatan. Tapi langkah yang ditempuh itu tak berjalan efektif untuk mengatasi defisit. Politisi Partai Demokrat itu mengusulkan kepada pemerintah untuk membuat skema lain guna mengatasi defisit BPJS Kesehatan.

“Sifatnya jangan melulu suntikan anggaran, tapi pikirkan konsep ke depan. Program ini harus berjalan berkelanjutan,” katanya dalam rapat kerja antara Komisi IX DPR dengan Menteri Kesehatan, Wakil Kementerian Keuangan, DJSN, BPJS Kesehatan, Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) di gedung DPR/MPR Jakarta, Senin (17/9).

Wakil Menteri Keuangan, Mardiasmo, mengatakan sejak 2017 pemerintah sudah melakukan langkah konkrit untuk mengendalikan defisit JKN. Setidaknya ada 7 kebijakan yang sudah ditempuh pemerintah. Pertama, meningkatkan peran pemerintah daerah (pemda) dengan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) No. 183 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Tunggakan Iuran Jaminan Kesehatan Pemerintah Daerah Melalui Pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil.

Kementerian juga menerbitkan Permenkeu No. 222 Tahun 2017 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil tembakau. Kebijakan ini menurut Mardiasmo kurang optimal untuk membantu mengendalikan defisit keuangan JKN karena tidak semua daerah memiliki dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBH-CHT). Anggaran DBH-CHT yang terkumpul sebesar Rp1,48 triliun, digunakan untuk memperbaiki supply side guna mendukung pelayanan kesehatan JKN di daerah.

Kedua, efisiensi dana operasional BPJS Kesehatan. Kebijakan itu digulirkan dengan menerbitkan Permenkeu No. 209 Tahun 2017 tentang Besaran Presentase Dana Operasional. Ketiga, meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan kesehatan melalui revisi Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan yang telah diubah beberapa kali, yang terakhir Perpres No. 28 Tahun 2016.

Keempat, sinergisitas dengan penyelenggara jaminan sosial lainnya seperti BPJS Ketenagakerjaan, PT Jasa Raharja, PT Taspen, dan PT Asabri. Ketentuan itu akan diatur dalam Permenkeu tentang Koordinasi Antar Penyelenggara Program Jaminan Sosial. Kelima, perbaikan pengelolaan dana kapitasi dan pemanfaatan sisa dana kapitasi. Mengacu temuan BPK Mardiasmo menyebut sisa dana kapitasi mencapai Rp3 triliun.

Keenam, mempercepat pencairan dana iuran peserta penerima bantuan iuran (PBI) dengan menerbitkan Permenkeu No. 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan Kesehatan PBI. Ketujuh, bantuan anggaran untuk penanganan defisit keuangan BPJS Kesehatan. Penanganan defisit itu diatur lewat Permenkeu No. 113 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Cadangan Program JKN. “Permenkeu ini sudah terbit jumlah yang akan diberikan Rp4,9 triliun,” katanya.

Mardiasmo mengatakan, untuk memanfaatkan dana cadangan itu BPJS Kesehatan harus mengajukan surat tagihan sebagaimana diatur dalam Permenkeu No.113 Tahun 2018. Jika pengajuan itu sudah dilakukan, paling cepat dana cadangan program JKN itu bisa cair akhir pekan ini. Mardiasmo mencatat BPJS Kesehatan telah menyampaikan besaran defisit mencapai Rp16,5 triliun, tapi setelah ditinjau BPK defisit program JKN sekitar Rp11 triliun. “Kami minta agar BPJS Kesehatan mengajukan jumlah sesuai saran BPK,” ujarnya.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fachmi Idris, mengatakan defisit Rp16,5 triliun terdiri dari defisit arus kas tahun 2018 sebesar Rp16,5 triliun ditambah defisit dari tahun 2017 sebesar Rp4,4 triliun. Menurutnya, salah satu penyebab defisit JKN karena besaran iuran yang ditetapkan pemerintah lebih rendah daripada aktuaria. “Kami sudah berulang kali mengingatkan iuran JKN ini di bawah harga,” tegasnya.

Ketua DJSN, Sigit Priohutomo, berpendapat Permenkeu No. 113 Tahun 2018 secara umum dapat membantu BPJS Kesehatan menghadapi defisit keuangan. Tapi dengan pencairan dana cadangan itu bukan berarti persoalan sudah selesai karena masih banyak kelemahan yang perlu dibenahi. Sigit berharap BPJS Kesehatan segera memproses pencairan dana cadangan itu dan membayarkannya kepada faskes yang tagihannya sudah masuk lebih awal. “Dana itu harus secepatnya digunakan,” tukasnya.

Categories: Zona Berita, Zona Ekonomi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s