opini

Kementerian Komunikasi dan Informatika RI sebagai “Government Public Relation”

Akhir-akhir ini masyarakat sedang ramai memperbincangkan adanya penayangan Iklan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kemkominfo RI) di bioskop. Iklan tersebut menggambarkan manfaat bendungan-bendungan yang dibangun pemerintah pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Iklan berdurasi singkat tersebut merupakan potongan dari video panjang yang bertajuk “2 Musim, 65 Bendungan”.

Penayangan iklan di bioskop yang dilakukan oleh Kemkominfo RI tersebut termasuk Iklan Layanan Masyarakat (ILM). ILM sendiri merupakan iklan yang menyajikan informasi berupa pesan-pesan sosial, yang bertujuan untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap masalah yang sedang dihadapi, baik kehidupan umum, keselarasan maupun ancaman sosial. ILM dapat dikampanyekan oleh organisasi profit atau nonprofit dengan tujuan sosial ekonomis yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Iklan Layanan Masyarakat (ILM) pertama kali muncul di Indonesia pada tahun 1968, Biro Iklan Intervista menjadi biro iklan pertama yang mempelopori pembuatan ILM yang mengangkat masalah tentang pemasangan petasan yang sedang marak saat itu. Beberapa kampanye ILM yang dikenal luas di Indonesia di antaranya adalah kampanye tentang Keluarga Berencana (KB), Aku Anak Sekolah dan Pemilu Visi Anak Bangsa.

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kemkominfo RI) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan komunikasi dan informatika yang dibentuk pada 19 Agustus 1945. Menurut Pasal 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kemkominfo mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang komunikasi dan informatika dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dalam Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015-2019, pembangunan bidang komunikasi dan informatika lima tahun ke depan diprioritaskan pada upaya mendukung pencapaian kedaulatan pangan, kecukupan energi, pengelolaan sumber daya maritim dan kelautan, pembangunan infrastruktur, percepatan pembangunan daerah perbatasan dan peningkatan sektor pariwisata dan industri, berlandaskan keunggulan sumber daya manusia dan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebagai leading sektor bidang komunikasi dan informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam Sentra tahun 2015-2019 akan berfokus membangun sektor telekomunikasi, tata kelola internet dan digitalisasi siaran televisi.

Adapun sasaran strategis pembangunan di bidang komunikasi dan informatika meliputi:

  1. Terwujudnya ketersediaan dan meningkatnya kualitas layanan komunikasi dan informatika untuk mendukung fokus penmbangunan pemerintah sebagai wujud kehadiran negara dalam menyatakan kedaulatan dan pemerataan pembangunan.
  2. Tersedianya akses broadband nasional, internet dan penyiaran digital yang merata dan terjangkau untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan.
  3. Terselenggaranya tata kelola komunikasi dan informatika yang efisien, berdaya saing dan aman.
  4. Terciptanya budaya pelayanan, revolusi mental, reformasi birokrasi dan tata kelola Kementerian Komunikasi dan Informatika yang berintegritas, bersih, efektif dan efisien.

Terkait penayangan ILM di bioskop, Kemkominfo RI menjalankan tugas sebagai Humas Pemerintah atau “Government Public Relation” sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 dan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015. Sebagai Humas Pemerintah, Kementerian Kominfo RI selalu berupaya menyampaikan program, kebijakan, kegiatan dan capaian, baik yang sudah, sedang dan akan dilakukan pemerintah kepada publik melalui berbagai saluran yang tersedia, saluran tersebut termasuk melalui iklan layanan masyarakat. Artinya Kemkominfo RI menyampaikan program dan pencapaian seluruh kinerja yang dilakukan oleh pemerintah, salah satunya keberhasilan pemerintah dalam hal pembangunan 65 bendungan di seluruh wilayah Indonesia.

Penayangan ILM di bioskop dipilih sebagai salah satu kanal karena dinilai tepat sasaran mengingat jumlah penontonnya terukur. Pengelola bioskop sendiri menyediakan space untuk iklan sebelum penayangan film. Sebagaimana diketahui, Pada 2018 ini penonton bioskop terus tumbuh seiring dengan meningkatnya perfilman Indonesia. Oleh karena itu, pemasangan iklan di bioskop sangat efektif agar mudah ditonton dan diterima dengan baik segala informasi yang disampaikan terhadap masyarakat luas khususnya masyarakat milineal.

Terkait peran dan tugas Kemkominfo RI sebagai Humas Pemerintah atau “Government Public Relations“ tersebut dilaksanakan oleh IKP (Informasi dan Komunikasi Publik) Kemkominfo RI. Anggaran yang digunakan untuk ILM tersebut dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Kominfo Tahun 2018, yang mana proses perencanaanya telah disiapkan sejak pertengahan Tahun 2017 bersama dengan rancangan undang-undang APBN 2018. DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, dan disusun berdasarkan Keputusan Presiden mengenai rincian belanja pemerintah pusat. DIPA berfungsi sebagai dasar pelaksanaan anggaran setelah mendapat pengesahan Menteri Keuangan. Sehingga perencanaan segala program untuk tahun 2018 memang sudah dilakukan sejak tahun 2017 yang lalu, bukan secara tiba-tiba atau bahkan mendadak.

Penayangan ILM tersebut merupakan kewajiban dari Kemkominfo RI yang sudah sesuai dengan peran dan tugasnya. Kemkominfo RI merupakan humas dari pemerintah dan mempunyai kewajiban untuk memberikan informasi kepada masyarakat terkait dengan hasil kerja pemerintah. Segala kinerja atas pembangunan yang dilakukan pemerintah yang sudah selesai atau yang masih dalam proses perlu diinformasikan kepada masyarakat agar masyarakat bisa mengikuti segala kinerja pemerintah. Iklan tersebut akan tetap tayang hingga kontraknya habis yaitu pada 20 September 2018 dan tayang di 177 bioskop di seluruh Indonesia.

Selain itu, Kemkominfo RI bukan pertama kali ini saja menayangkan ILM terkait capaian dan program pemerintah. Sebelumnya Kemkominfo RI juga menayangkan Iklan melalui bioskop bahkan dalam kurun waktu yang bersamaan yaitu pada 25 April hingga 9 Juni 2018 mengenai Bahan Bakar Minyak (BBM) satu harga, Perkembangan dan Kondisi Infrastruktur di Indonesia, Tol Laut dan Kartu Indonesia Sehat. Seluruh iklan tersebut juga ditayangkan di 177 bioskop yang ada di seluruh Indonesia. Selain Kemkominfo RI, setiap lembaga, kementerian dan instansi pemerintah memang sudah seharusnya memiliki kewajiban untuk menyosialisasikan pencapaian yang telah diraih, karena hal tersebut merupakan bagian dari akuntabilitas kerja.

*Oleh Vanda Irwan (Mahasiswa Ilmu Komunikasi UI)

Categories: opini, Zona Editorial

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s