Zona Ekonomi

Hutang Sering Digunakan Sebagai Alat Politisasi

ZONADAMAI.COM, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjawab kritikan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan terkait utang. Kritikan mengenai utang disampaikan saat pidato Nota Keuangan 2018.

Menurut Sri Mulyani, saat ini Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam kondisi sehat. Sebab, defisit APBN semakin menurun menuju arah positif. Artinya, menurut Sri Mulyani, pemerintah bisa mengelola keuangan negara dengan sangat hati hati. Namun sayangnya, seringkali prestasi ini justru di politisasi oleh sebagian pihak.

“Hanya untuk membuktikan kami mengelola dari sisi keuangan negara adalah sangat hati-hati. Nominal defisit itu yang kadang confuse, sengaja yang dipolitisasi angka itunya,” ujarnya dalam acara Konferensi pers RAPBN 2019 di JCC Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2018).

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu memaparkan defisit APBN paling besar terjadi pada 2015 ketika itu defisit mencapai 2,59% terhadap PDB atau sebesar Rp298,5 triliun. Namun setelah itu defisit semakin mengecil hingga pada RAPBN 2018 ini adalah puncaknya berada di level 1,84% dari PDB.

“Dari yang tadinya pernah mencapai 2,59% yang terdalam di 2015, itu dikarenakan di 2015-2016 menghadapi situasi harga komoditas jatuh sehingga fiskal kita melakukan counter critical,” kata Sri Mulyani.

“Sehingga defisit agak lebih dalam. Namun begitu kita mengalami konsolidasi sekarang defisit di 1,84%. Angka ini lebih rendah atau paling kecil dibandingkan defisit paling yang terjadi di 2012 yaitu 1,86% dari GDP,” imbuhnya.

Wanita yang biasa disapa Ani itu juga menyayangkan penyataan Zulkifli Hasan yang menyinggung soal anggaran kesehatan yang selalu dikaitkan dengan pembayaran utang. Karena menurutnya, anggaran kesehatan dengan pembayaran utang sama sekali tidak relieble.

Apalagi menurutnya, anggaran kesehatan yang dimaksud hanyalah anggaran dari Kementerian Kesehatan saja. Padahal menurutnya, anggaran kesehatan sangatlah sekali jenis dan posnya.

“Saya menyayangkan perhitungan Ketua MPR dalam menghitung anggaran kesehatan, yang menghitungnya juga kurang tepat. Karena anggaran kesehatan yang dihitung hanya anggaran yang ada di Bu Menkes. Kesehatan ada yang dengan PBI (Peneriman Bantuan Iuaran) dan ada yang berasal dari daerah,” jelasnya.

Categories: Zona Ekonomi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s