Zona Berita

NTB Masih Bisa Mencover Bencana Di Lombok

ZONADAMAI.COM, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) kembali diguncang gempa berkekuatan 7 SR—BMKG merevisi menjadi 6,9 SR— pada Minggu malam (19/8/2018). Berdasarkan data BMKG, tercatat setidaknya ada enam gempa susulan hingga Minggu malam pukul 23.37 dengan kekuatan 5,0-5,8 SR.

Gempa yang terjadi pada Minggu malam itu merupakan ratusan gempa susulan berskala besar dan kecil yang terjadi di Provinsi NTB sejak gempa berkekuatan 7 SR pada 5 Agustus 2018. Kementerian Sosial (Kemensos) mencatat, hingga 19 Agustus 2018 korban meninggal dunia mencapai 548 jiwa, dari jumlah itu baru terverifikasi baru 471 orang. Selain itu ada ratusan ribu korban lainnya masih berada di posko-posko pengungsian.

Namun, hingga saat ini pemerintah belum menjadikan gempa Lombok, NTB menjadi status bencana nasional. Hal ini membuat sejumlah pihak mempertanyakan mengapa pemerintah belum menaikkan statusnya menjadi bencana nasional? Salah satunya mantan sekretaris Kementerian BUMN Said Didu melalui akun Twitter pribadinya @saididu.

“Bapak Presiden @jokowi dan Bapak Wapres @Pak_JK yth, saya tdk paham apa kriteria status bencana/gempa nasional, tapi melihat penderitaan rakyat di NTB saya yakin rakyat Indonesia setuju bencana di NTB saat ini statusnya diubah menjadi bencana nasional,” demikian twit Said Didu, pada 19 Agustus 2018, pukul 10:56 PM.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Willem Rampangilei mengatakan penetapan status bencana nasional pada kejadian di NTB tidak relevan mengingat sudah banyaknya bantuan tenaga yang dikerahkan oleh pemerintah pusat.

“Rumah sakit, Kemensos, Kemenkes, TNI, semua sudah kami kerahkan ke daerah. Tanpa status tersebut, bantuan nasional sudah dikerahkan,” kata Willem saat berada di Lombok. Pernyataan Willem ini telah dikonfirmasi Kepala Pusat Data dan Informasi BNPB Sutopo Purwo Nugroho.

“Status bencana nasional bisa ada jika pemerintah daerah kolaps,” kata Willem.

Jika merujuk pada Undang-Undang No.24 Tahun 2007 tentang Penanganan Bencana, terdapat lima variabel bagaimana sebuah bencana bisa dinaikkan menjadi status bencana nasional, yaitu: jumlah korban, kerugian harta benda, kerusakan prasarana dan sarana, cakupan luas wilayah yang terkena bencana, dan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan. UU ini mengatur penetapan status darurat bencana dilaksanakan oleh pemerintah sesuai dengan skala bencana. Penetapan skala nasional dilakukan oleh presiden, skala provinsi dilakukan oleh gubernur, dan skala kabupaten/kota dilakukan oleh bupati/walikota

Kepala Sub-direktorat Penanganan Bencana Alam Kementerian Sosial, Yan Tanana yang saat ini berada di Mataram, NTB mengatakan, hingga saat ini belum ada keputusan pemerintah, apakah akan ada kenaikan status menjadi bencana nasional untuk daerah NTB. Namun, ia mengatakan keadaan sudah bisa dikendalikan oleh pemerintah setempat.

“Hingga saat in belum ada darurat nasional. Melihat keadaan, Pemprov masih bisa meng-cover,” kata Yan Tanana saat dihubungi Tirto, Senin pagi (20/8/18).

Namun Yan Tanana mengatakan jika keadaan seperti ini terus berlanjut dan akan terus terjadi gempa yang lebih besar, maka bukan tidak mungkin status akan dinaikkan menjadi bencana nasional. Kendati hingga saat ini Pemprov NTB dan BPBD masih bisa meng-handle keadaan.

Categories: Zona Berita

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s