Zona Berita

Isi Pidato Jokowi Di Sidang Umum MPR-RI

Kamis 16 Agustus 2018 Presiden Joko Widodo menyampaikan Pidato Kenegaraan  dalam Sidang Umum Tahunan MPR-RI.

Dalam agenda hari ini, Presiden berpidato dalam Sidang MPR, Sidang bersama DPR dan DPD, serta Sidang RAPBN 2018. Dari agenda yang diterima Bisnis, Jokowi membuka Sidang Tahunan MPR sekitar pukul 09.00 WIB di Gedung MPR/DPR, Jakarta

Selanjutnya pukul 10.40 WIB, acara dilanjutkan dengan Sidang Bersama DPR dan DPD, Presiden Jokowi memberikan pidato kenegaraan.

Acara tersebut dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla, seluruh menteri Kabinet Kerja, pimpinan maupun anggota MPR, DPR, dan DPD, gubernur, bupati, wali kota, pelaku usaha, serta tamu undangan lainnya.

Selanjutnya pada pukul 14.00 WIB, Presiden akan membacakan keterangan pemerintah atas Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2018.

Apa pesan Kepala Negara pada momentum jelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini? Bagaimana perkembangan program kerja Pemerintah hingga saat ini? Kemajuan apa saja yang dicapai Indonesia pada dirgahayu kemerdekaan ke-73 tahun ini.

2019, Gaji Aparatur Negara & Pensiunan Naik 5%

Presiden Joko Widodo menyatakan gaji pokok dan pensiun pokok bagi aparatur negara serta para pensiun akan naik rata-rata 5% pada 2019.

Pernyataan itu disampaikan oleh Presiden dalam Pidato Penyampaian Keterangan Pemerintah Atas Rancangan Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2019 beserta Nota Keuangannya di Gedung Senayan, kompleks DPR, Kamis (16/8/2018).

“Untuk itu, selain melanjutkan kebijakan penggajian yang telah dilakukan tahun 2018, pada tahun 2019 Pemerintah akan menaikkan gaji pokok dan pensiun pokok bagi aparatur negara, serta para pensiunan sebesar rata-rata 5%,” paparnya.

Presiden mengatakan pemerintah melakukan percepatan pelaksanaan reformasi di 86 kementerian/lembaga untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik, mudah, cepat, dan transparan, disertai penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Peningkatan kualitas dan motivasi birokrasi terus dilakukan agar aparatur negara makin profesional, bersih, dan terjaga kesejahteraannya.

“Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai langkah telah dilakukan oleh Pemerintah untuk memperbaiki kinerja birokrasi melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik seperti e-procurement, Satu Data dan Satu Peta, penguatan reformasi birokrasi, serta  peningkatan kualitas layanan publik, seperti melalui Mal Pelayanan Publik,” paparnya.

Upaya perbaikan birokrasi tersebut telah meningkatkan peringkat  Government Effectiveness IndexIndonesia, dari peringkat 103 pada tahun 2015 menjadi peringkat 86 pada tahun 2016 atau naik 17 peringkat.

Subsidi KUR 2019 Jadi Rp12,2 Triliun

Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pemerintah berkomitmen terus mendorong usaha rakyat melalui pemberian subsidi kredit usaha rakyat (KUR) dan dana bergulir bagi usaha mikro.

Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RABN) 2019, pemerintah akan megalokasikan kepada UMKM dan Koperasi dengan subsidi KUR yang ditargetkan akan mencapai Rp12,2 triliun dan dana bergulir bagi usaha mikro sebesar Rp3 triliun.

“Tahun 2019, pemerintah terus meningkatkan bantukan kepada UMKM dan koperasi melalui subsidi KUR yang akan mencapai Rp12,2 triliun dan dana bergulir bagi usaha ultra mikro sebesar Rp3 triliun,” katanya saat memberikan pengantar Nota Keuangan 2019, Kamis (16/8).

Presiden Joko Widodo menyampaikan, hingga semester I/2018, pemerintah telah mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dengan berbagai dorongan insentif pajak dan penyaluran kredit bersubsidi.

Dia menuturkan, pemerintah telah menurunkan pajak final usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi 0,5%.

Selain itu, pemerintah juga telah menyalurkan kredit usaha rakyat (KUR) sebesar Rp299,9 triliun, dengan nilai realisasi subsidi bunga sebsar Rp32,1 triliun kepada 12,3 juta pelaku UMKM sejak 2015 hingga pertengahan tahun ini. Adapun, Program dana bergulir ultra telah disalurkan sebesar Rp1,1 triliun kepada 392,1 ribu usaha mikro.

Transfer Daerah & Dana Desa Capai Rp832 Triliun

Presiden Joko Widodo menyatakan pemerintah merencanakan alokasi transfer ke daerah dan dana desa dalam
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2019 sebesar Rp832,3 triliun atau meningkat 9% dibadingkan dengan perkiraan realisasi pada 2018.

Pernyataan itu disampaikan oleh Presiden dalam Pidato Penyampaian Keterangan Pemerintah Atas Rancangan Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2019 beserta Nota Keuangannya di Gedung Senayan, kompleks DPR, Kamis (16/8/2018).

Anggaran itu meningkat sekitar 45,1% dari realisasi pada 2014 sebesar Rp573,7 triliun. “Dalam beberapa tahun terakhir, peningkatan anggaran
Transfer ke Daerah dan Dana Desa telah mampu meningkatkan kinerja pelayanan dasar publik di daerah yang tercermin dari membaiknya beberapa indikator
kesejahteraan masyarakat,” paparnya.

Menurutnya, dalam periode 2014-2017, Indeks Kesenjangan Antar-Daerah menurun dari 0,759 menjadi 0,668, persentase persalinan yang ditangani oleh tenaga kesehatan meningkat dari 87,1% menjadi 93,3% serta akses rumah tangga terhadap sanitasi yang layak meningkat dari 61,1% menjadi
67,9%.

“Selain itu, melalui pelaksanaan Dana Desa yang mulai dialokasikan sejak tahun 2015, berbagai sarana prasarana yang bermanfaat bagi masyarakat telah
berhasil dibangun,” paparnya.

Realisasi anggaran Dana Desa sebesar Rp127,2 triliun dalam periode 2015-2017 telah dimanfaatkan, antara lain untuk pembangunan sekitar 124.000 kilometer jalan desa, 791 kilometer jembatan, akses air bersih 38.300 unit, sekitar 3.000 unit tambatan perahu, 18.200 ribu unit PAUD, 5.400 unit
Polindes, 6.600 unit pasar desa, 28.800 unit irigasi, 11.600 unit Posyandu, dan sekitar 2.000 unit embung.

“Pemerintah juga telah melakukan penyempurnaan pengalokasian Dana Desa untuk lebih berpihak pada desa tertinggal dan desa sangat tertinggal, yang
mempunyai penduduk miskin tinggi. Pemanfaatan Dana Desa juga diarahkan untuk skema padat karya tunai guna memperkuat pendapatan dan daya beli masyarakat, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa,” papanya.

Menurutnya, hingga Semester I Tahun Anggaran 2018, realisasi Dana Desa telah mencapai Rp35,9 triliun atau 59,8% dari pagunya. Realisasi dana tersebut antara lain digunakan untuk membangun 5.300 kilometer jalan desa, 24,1 kilometer jembatan, 6.000 unit akses air bersih, 508 unit tambatan perahu, 1.600 unit PAUD, 910 unit Polindes, 845 unit pasar desa, 10.800 ribu unit irigasi, 677 unit posyandu, dan 664 unit embung.

“Dengan pencapaian itu, serta evaluasi perbaikan yang terus dilakukan, Pemerintah berkeyakinan, dengan anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp832,3 triliun pada tahun 2019 akan memperkuat pemerataan pembangunan di 34 provinsi, 508 kabupaten/kota, hingga 74.957 desa,” paparnya.

Belanja Negara 2019 Naik 10%

Pemerintah memastikan alokasi belanja negara pada RAPBN 2019 mencapai Rp2.439,7 triliun atau naik 10% dari RAPBN 2018 senilai Rp2.217,3 triliun.

Adapun, belanja negara tersebut mencakup belanja pemerintah pusat sneilai Rp1.603,7 triliun dan transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp832 triliun pada periode yang sama.

Presiden Joko Widodo menyatakan peningkatan belanja negara tersebut akan diikuti dengan kenaikan kualitas belanja negara yang diharapkan dapat memacu perekonomian dan menciptakan kesejahteraan rakyat yang makin merata dan adil.

“Belanja negara pada 2019 akan diarahkan pada upaya penguatan program perlindungan sosial, peningkatan kualitas sumber daya manusia, percepatan pembangunan infrastruktur, reformasi birokrasi, dan penguatan desentralisasi fiscal,” katanya saat memberikan pengantar Nota Keuangan 2019, Kamis (16/8).

Sesuai dengan arah kebijakan pemerintah, Jokowi mengungkapkan pemerintah masih fokus memberikan jaminan perlindungan sosial, khususnya bagi 40% penduduk termiskin. Pada tahun ini, pemerintah akan menyalurkan anggaran pada 92,4 juta jiwa penerima bantuan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan 10 juta keluarga penerima manfaat Program
Keluarga Harapan (PKH).

Pada 2019, pemerintah akan memperkuat Program Keluarga Harapan melalui peningkatan besaran manfaat 100 persen dengan target sasaran 10 juta keluarga penerima manfaat. Selain itu, pemerintah juga akan meningkatkan jumlah penerima bantuan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menjadi 96,8 juta jiwa.

Sementara itu, program Bantuan Pangan non-Tunai (BPNT) yang dijalankan sejak tahun 2017 telah mampu menjangkau 1,28 juta keluarga penerima manfaat. Pada tahun mendatang, sasaran BPNT ditingkatkan secara bertahap menuju 15,6 juta keluarga penerima manfaat untuk menggantikan program beras sejahtera.

Penerimaan Negara 2019 Ditarget Rp2.142,5 Triliun

Presiden Joko Widodo menyatakan pendapatan negara dan hibah diperkirakan mencapai Rp2.142,5 triliun pada 2019.

Pernyataan itu disampaikan oleh Presiden dalam Pidato Penyampaian Keterangan Pemerintah Atas Rancangan Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2019 beserta Nota Keuangannya di Gedung Senayan, kompleks DPR, Kamis (16/8/2018).

Presiden memaparkan pendapatan negara dan hibah di tahun 2019 menunjukkan kenaikan 12,6% dibandingkan dengan perkiraan di tahun 2018, bahkan naik 38,2% dari pendapatan dan hibah di tahun 2014, sebesar Rp1.550,5 triliun.

“Pendapatan Negara dan Hibah diperkirakan sebesar Rp2.142,5 triliun yang meliputi penerimaan perpajakan sebesar Rp1.781,0 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp361,1 triliun, dan Hibah sebesar Rp0,4 triliun,” paparnya.

Presiden mengatakan, pada tahun 2019, pemerintah secara konsisten tetap berupaya untuk menggali sumber pendapatan secara realistis dan berkeadilan, menjaga iklim investasi, melakukan konservasi lingkungan, dan melakukan perbaikan kualitas pelayanan publik.

“Kemandirian APBN diwujudkan dengan semakin mengutamakan dan mengandalkan pendanaan pembangunan dari sumber-sumber penerimaan di dalam negeri. Prinsip kemandirian APBN tersebut ditunjukkan dengan peran penerimaan perpajakan yang semakin besar sebagai penyumbang utama pendapatan negara. Pada tahun 2014, sumbangan penerimaan perpajakan dalam APBN mencapai 74% atau Rp1.146,9 triliun dan di tahun 2018 ini diperkirakan mencapai 81% atau Rp1.548,5 triliun,” paparnya.

Presiden mengatakan semakin tingginya peranan pajak dalam mendanai APBN tidak terlepas dari upaya Pemerintah untuk terus memperbaiki kinerja perpajakan, melalui kebijakan, strategi perpajakan, dan implementasi reformasi pajak yang berkelanjutan, serta didukung oleh peningkatan kepatuhan wajib pajak.

“Dalam kerangka reformasi perpajakan yang berkelanjutan, kita bersyukur karena pada tahun 2016 dan 2017, Indonesia telah berhasil melaksanakan program tax amnesty yang menjadi awal dari era baru kepatuhan perpajakan di Indonesia,” paparnya.

Di samping menggali sumber-sumber penerimaan, sambung Presiden, pemerintah juga akan terus menjaga iklim investasi dan kemajuan dunia usaha domestik dengan kebijakan insentif perpajakan. Pemerintah juga telah mengeluarkan pengaturan pajak khusus sebagai insentif untuk usaha kecil dan menengah, serta melakukan perluasan basis pajak sebagai kelanjutan hasil Tax Amnesty melalui Automatic Exchange of Information (AEoI).

“Ke depan, kebijakan perpajakan diharapkan juga lebih akomodatif menghadapi tren ekonomi digital dan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dalam mendukung administrasi perpajakan,” paparnya.

RAPBN 2019, Anggaran Pendidikan Naik 12,3%

Anggaran pendidikan dijaga dengan rasio 20% dari RAPBN 2019 dan diarahkan untuk meningkatkan akses, distribusi, dan kualitas pendidikan.

Pada RAPBN 2019, pemerintah mengalokasikan anggaran senilai Rp487,9 triliun atau naik 12,3% dari outlook tahun ini yakni Rp434,6 triliun. Kenaikan ini merefleksikan komitmen pemerintah untuk memperbaiki indikator pendidikan dan penguatan pendidikan vokasi.

“Aset paling penting dari bangsa Indonesia adalah manusianya. Karena itu, pemerintah tidak hanya memprioritaskan investasi fisik, tapi juga investasi sumber daya manusia dengan terobosan-terobosan kebijakan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang mampu bersaing di dunia Internasional,” kata Presiden Joko Widodo di Kompleks Gedung Senayan DPR/MPR, Kamis (16/8/2018).

Khusus untuk vokasi, anggaran yang dialokasikan melalui belanja kementerian/lembaga mencapai Rp17,2 triliun atau naik dari alokasi pada 2015 sebesar Rp6,8 triliun. Beberapa hal yang akan dilakukan pemerintah untuk memperkuat vokasi antara lain membangun 1.407 ruang praktik SMK, bantuan pelatihan/sertifikasi 3.000 mahasiswa, memperkuat program vokasi yang lebih masif dan terintegrasi lintas kementerian, serta pembangunan sarana kelas dan laboratorium di 1.000 pesantren.

Pemerintah telah memberikan bantuan pendidikan dan beasiswa dari jenjang pra-sekolah hingga SD, SMP, dan SMA, pendidikan madrasah ibtidaiyah, tsanawiyah, dan aliyah, bahkan sampai
dengan jenjang pendidikan tertinggi S3 bagi seluruh anak bangsa yang berpotensi, terutama bagi yang kurang mampu.

Dia menambahkan anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) telah mampu menaikkan angka partisipasi murni untuk SD, SMP, SMA, dan madrasah. Pada tahun depan, pemerintah akan memberikan beasiswa kepada 20,1 juta siswa melalui Program Indonesia Pintar dan 471.000 mahasiswa melalui beasiswa bidik misi.

Selain itu, dalam periode 2014-2019, pemerintah juga melakukan investasi melalui LPDP dengan memberikan beasiswa kepada sekitar 27.000 mahasiswa untuk melanjutkan pendidikan S2 dan S3 di perguruan tinggi terbaik di dalam negeri maupun di luar negeri, serta membiayai 123 kontrak riset terpilih.

RAPBN 2019, Presiden Ingin Defisit & Keseimbangan Primer Lebih Baik

Presiden Joko Widodo memaparkan target defisit APBN dan keseimbangan primer yang lebih baik pada 2019.

Pernyataan itu disampaikan oleh Presiden dalam Pidato Penyampaian Keterangan Pemerintah Atas Rancangan Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2019 beserta Nota Keuangannya di Gedung Senayan, kompleks DPR, Kamis (16/8/2018).

Presiden memaparkan defisit APBN akan diturunkan menjadi 1,84% pada 2019 atau lebih rendah dibandingkan dengan 2,12% pada 2018 atau 2,59% pada 2015.

“Pada tahun 2019, Pemerintah tetap mengambil kebijakan fiskal ekspansif yang terukur, dalam rangka mendorong ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kebijakan fiskal ekspansif secara proporsional dilakukan dengan hati-hati untuk menjaga kesinambungan fiskal ke depan,” paparnya.

Prsiden mengatakan arah kebijakan APBN yang terkendali membuktikan bahwa pemerintah selalu mengelola fiskal dengan hatihati dan bertanggung jawab, serta mengarahkan untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat yang berkeadilan dan merata.

Presiden mengatakan perbaikan kebijakan fiskal juga ditunjukkan dengan defisit keseimbangan primer yang pada tahun 2015 mencapai Rp142,5 triliun, turun menjadi hanya Rp64,8 triliun pada tahun 2018, dan terus diarahkan lebih rendah lagi menuju defisit Rp21,7 triliun pada 2019.

“Dengan arah kebijakan fiskal itu, diharapkan kita akan dapat mencapai kondisi keseimbangan primer yang seimbang atau surplus dalam waktu dekat,” paparnya.

Selain penurunan defisit anggaran, untuk mengendalikan tambahan utang, Pemerintah juga melakukan pengurangan pembiayaan anggaran dalam tahun 2019 sebesar 5,4%. Langkah pengendalian ini konsisten dengan yang dilakukan di tahun 2018, yang juga mengurangi pembiayaan sekitar 14,3%.

Pada tahun-tahun sebelumnya, ujar Presiden, APBN Indonesia masih mengalami kenaikan pembiayaan akibat ekspansi fiskal untuk stabilisasi dan memperkecil dampak merosotnya harga komoditas pada waktu itu.

“Dengan defisit APBN serta defisit keseimbangan primer yang makin kecil, dengan peningkatan pendapatan yang realistis, dengan belanja yang makin berkualitas dan tepat sasaran, serta pembiayaan yang prudentdan produktif, maka APBN diharapkan akan semakin sehat, adil, dan mandiri,” paparnya.

Hadapi Tekanan Ekonomi Dunia, Indonesia Lakukan Upaya Ini

Presiden Joko Widodo menyatakan pemerintah mendorong stabilitas ekonomi Indonesia, pengelolaan APBN yang produktif, dan memperkuat koordinasi kebijakan fiskal dan moneter untuk menghadapi tantangan ekonomi global.

“Kerja nyata selama empat tahun ini tidak selalu mudah karena lingkungan ekonomi nasional dan global terus mengalami perubahan yang sangat dinamis. Tantangan demi tantangan kita hadapi, mulai fluktuasi harga komoditas sampai dengan gejolak ekonomi global yang dipicu oleh kebijakan perdagangan dan kenaikan suku bunga di Amerika Serikat [AS],” katanya dalam pengantar Nota Keuangan 2019 di Kompleks Gedung Senayan, Kamis (16/8).

Selain itu, pemerintah diakuinya terus konsisten untuk mengendalikan impor, memacu ekspor, dan meningkatkan arus modal masuk dengan menggunakan instrumen fiskal, pemberian insentif.

Pada tahun mendatang, Jokowi menyebut bahwa masih banyak faktor yang akan menjadi tantangan dalam menjaga stabilitas dan pergerakan nilai tukar Rupiah, baik dari faktor dinamika ekonomi negara maju, termasuk normalisasi kebijakan moneter di AS dan Eropa, serta perkembangan ekonomi China.

“Perlu kita sadari bersama bahwa tantangan ini tidak hanya dialami oleh Rupiah, tetapi juga oleh banyak mata uang global. Nilai tukar Rupiah tahun 2019 diperkirakan berada di kisaran Rp14.400 per dolar Amerika Serikat,” ujarnya.

Menurutnya, kebijakan perdagangan serta kenaikan suku bunga di AS berpengaruh terhadap kondisi keuangan di pasar domestik, termasuk pergerakan suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan. Untuk itu, pemerintah memperkirakan suku bunga SPN 3 bulan tahun depan rata-rata 5,3%.

Selain itu, harga minyak mentah Indonesia atau Indonesia Crude Oil Price (ICP) pada tahun depan diperkirakan rata-rata US$70 dolar per barel. Pergerakan ICP mengikuti dinamika harga minyak mentah dunia yang semakin sulit diprediksi. Pada 2019, beberapa faktor yang diperkirakan memengaruhi harga minyak mentah dunia dan ICP adalah geopolitik global, peningkatan permintaan seiring pemulihan ekonomi global, dan penggunaan energi alternatif.

Lifting minyak bumi pada tahun depan diperkirakan mencapai rata-rata 750.000 barel per hari, sedangkan lifting gas bumi diperkirakan rata-rata 1.25 juta barel setara minyak per hari. Perkiraan tingkat lifting tersebut didasarkan atas kapasitas produksi dan tingkat penurunan alamiah lapangan-lapangan migas yang ada, penambahan proyek yang akan segera beroperasi,
serta rencana kegiatan produksi 2019.

Ini Kementerian Lembaga Dengan Anggaran Tertinggi

Anggaran Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menjadi anggaran tertinggi yang dianggarkan Pemerintah dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2019 senilai Rp110,7 triliun, lebih tinggi dari anggaran pada tahun sebelumnya senilai Rp107,4 triliun.

Kementrian Pertahanan mendapatakan anggaran kedua tertinggi pada RAPBN 2019 dengan nilai anggaran mencapai Rp107,02 triliun, sedikit lebih rendah dari APBN tahun sebelumnya senilai Rp107,7 triliun.

Polri, Kementrian Agama, dan Kementrian Sosial menempati menjadi penguhuni terakhir lima besar lembaga negara dengan anggaran tertinggi pada RAPBN 2019, dengan tiap-tiap lembaga tersebut mendapatkan anggaran senilai Rp76,2 triliun, Rp62,1 triliun, dan Rp58,9 triliun.

Dari 86 lembaga negara aktif yang akan menerima anggaran pada tahun depan, Dewan Ketahanan Nasional, Komnas HAM, Komisi Yudisial, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, dan Ombudsman menjadi lima lembaga dengan anggaran paling rendah.

Kelima lembaga tersebut masing-masing mendapatkan anggaran sebesar Rp0,04 triliun, Rp0,1 triliun, Rp0,1 triliun, Rp0,1 triliun, dan Rp0,2 triliun. Selain kelima lembaga tersebut, 31 lembaga negara lainnya juga menerima anggaran di bawah Rp1 triliun.

Dari sejumlah lembaga tersebut, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menjadi lembaga dengan penurunan anggaran paling tinggi yakni 76,92% dari Rp2,6 triliun menjadi Rp0,6 triliun saja.

Adapun, lembaga negara dengan kenaikan anggaran paling tinggi adalah Kementrian Sosial yang alokasi anggarannya meningkat 42,61% dari Rp41,3 triliun pada APBN 2018 menjadi Rp58,9 triliun pada RAPBN 2019.

Pemerintah Bakal Siapkan Terobosan Percepat Pembangunan Infrastruktur

Presiden Joko Widodo menyatakan pemerintah akan melakukan berbagai terobosan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di Tanah Air, melalui skema pembiayaan pembangunan infrastruktur di luar APBN dengan melibatkan pihak swasta.

Pernyataan itu disampaikan oleh Presiden dalam Pidato Penyampaian Keterangan Pemerintah Atas Rancangan Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2019 beserta Nota Keuangannya di Gedung Senayan, kompleks DPR, Kamis (16/8/2018).

“Namun, dalam situasi global yang bergejolak, Pemerintah akan berhati-hati menjaga pembiayaan infrastruktur agar risiko tetap terjaga dan berkelanjutan,” paparnya.

Presiden mengatakan pemerintah akan terus melanjutkan penyelesaian target pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan untuk pembangunan di daerah. Dengan menggunakan dana APBN sebagai katalis, Pemerintah berencana membangun 667 kilometer ruas jalan nasional baru, 905 kilometer jalan tol, 48 unit bendungan, dan 162 ribu hektare jaringan irigasi.

Presiden menyatakan anggaran infrastruktur dapat mencapai Rp420,5 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2019.

“Alokasi anggaran infrastruktur di tahun 2014 yang hanya sekitar Rp154,7 triliun dan ditingkatkan menjadi Rp256,1 triliun di awal Kabinet Kerja pada tahun 2015, dalam RAPBN 2019 diupayakan naik mencapai Rp420,5 triliun,” papar Presiden.

Menurutnya, pembangunan infrastruktur ini memperkuat konektivitas, menyambungkan berbagai potensi ekonomi di seluruh Indonesia, memeratakan pembangunan, menumbuhkan kegiatan ekonomi baru, serta meningkatkan distribusi barang dan jasa, yang hasil akhirnya adalah peningkatan kesejahteraan
masyarakat, pengurangan kemiskinan dan pengangguran, serta pengurangan ketimpangan.

DPR Akan Percepat Pembahasan RUU yang Terkait Ekonomi

DPR berkomitmen mempercepat penyelesaian pembahasan regulasi terkait perekonomian RI, seperti RUU tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo mengungkapkan dirinya beserta anggota dewan lainnya akan mendorong percepatan penyelesaian UU terkait perekonomian.

“RUU tersebut, antara lain, RUU tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara; serta menyelesaikan penyusunan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi,” rincinya dalam sambutan Sidang Paripurna RAPBN 2019, Kamis (16/8/2018).

Menurutnya, semua itu diarahkan untuk meningkatkan pendapatan negara, baik melalui pajak dan PNBP.

Dia pun melanjutkan, pelaksanaan fungsi legislasi DPR RI merupakan tolok ukur dari kinerja Dewan dalam memperjuangkan aspirasi dan harapan rakyat. Kinerja tersebut, tambahnya, harus dimaknai dari sisi kemanfaatannya bagi kesejahteraan masyarakat secara luas.

Dia pun melaporkan DPR telah menyetujui RUU tentang Pendapatan Negara Bukan Pajak (RUU PNBP) menjadi undang-undang.

“Dengan Undang-undang ini diharapkan dapat meningkatkan sumber pendapatan negara, memperkuat ketahanan fiskal, serta mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan dan berkeadilan,” jelasnya.

Pemerintah Janji Percepat Penyelesaian Kasus HAM Masa Lalu

Presiden Joko Widodo menyatakan pemerintah berupaya mempercepat penyelesaian kasus-kasus Hak Asasi Manusia (HAM) masa lalu.

“Pemerintah berupaya mempercepat penyelesaian kasus-kasus HAM masa lalu serta meningkatkan perlindungan HAM agar kejadian yang sama tidak terulang lagi di kemudian hari,” paparnya.

Presiden mengatakan kita juga harus memberikan perhatian yang kuat pada upaya penghormatan, perlindungan, pemenuhan, dan penegakan Hak Asasi Manusia. Hal itu, menurutnya, yang menjadi semangat pemerintah dalam mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Tahun 2015-2019.

“Dalam melakukan berbagai lompatan kemajuan, kita membutuhkan keberanian. Kita harus memiliki ketegasan untuk mengambil keputusan yang terbaik bagi kepentingan rakyat Indonesia,” paparnya.

Blok Migas Sampai Pencurian Ikan, Jokowi: Semua Hasil dari Ketegasan

Presiden Joko Widodo memaparkan sejumlah pencapaian yang dicapai oleh pemerintahannya dimana pencapaian itu merupakan hasil dari ketegasannya.

“Dalam melakukan berbagai lompatan kemajuan, kita membutuhkan keberanian. Kita harus memiliki ketegasan untuk mengambil keputusan yang terbaik bagi kepentingan rakyat Indonesia,” paparnya.

Menurutnya, salah satu bentuk ketegasan itu adalah ketegasan untuk melindungi hutan dan lahan kita dimana upaya itu disebut telah membuahkan hasil. Presiden mengklaim bahwa area kebakaran hutan dan lahan menurun signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Namun, ketegasan tersebut tidak akan bisa maksimal tanpa dukungan dan partisipasi masyarakat. “Saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada aparat TNI, Polri, pemerintah daerah, dan seluruh warga masyarakat yang dengan penuh dedikasi mencegah dan melawan ancaman kebakaran hutan,” katanya.

Menurutnya, ketegasan juga dibutuhkan dalam pemberantasan narkoba yang merusak masa depan bangsa. Upaya ini, sambungnya, membutuhkan kerja bersama kita semua guna menyelamatkan nyawa belasan ribu putra-putri Indonesia yang setiap tahunnya menjadi korban kejahatan narkoba.

“Ketegasan juga harus dilakukan dalam menjaga kekayaan alam kita untuk berdaulat atas sumber daya alam kita. Kedaulatan maritim, mulai dari laut, teluk,sampai dengan samudra terus kita jaga. Kita tidak main-main dengan aksi pencurian ikan yang dulu sering terjadi di perairan kita,” katanya.

Tidak sampai di situ, setelah beberapa dekade berada di tangan pihak lain, sambung Presiden, Blok Migas Mahakam, Blok Migas Sanga-Sanga, Blok Migas Rokan, dan mayoritas saham Freeport kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi yang sebesar-besarnya digunakan bagi kemakmuran rakyat.

Ini Pencapaian Ekonomi Selama Pemerintahan Jokowi-JK

Presiden Joko Widodo memaparkan sejumlah pencapaian ekonomi dalam masa pemerintahannya.

Presiden mengatakan ekonomi Indonesia terus tumbuh di kisaran 5% per tahun, di tengah ketidakpastian ekonomi dunia yang sedang berlangsung. Inflasi, sambungnya, selalu pada kisaran

3,5%.

“Ini sebuah pencapaian yang luar biasa untuk menjaga daya beli rakyat. Realisasi inflasi bulan Juni 2018 berhasil ditekan pada angka 0,59% atau terendah dibandingkan inflasi saat Hari Besar Keagamaan Nasional dalam tujuh tahun terakhir,” paparnya.

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi yang stabil dan pengendalian inflasi yang terjaga membuat pertumbuhan ekonomi menjadi lebih berkualitas dan dapat dirasakan dampaknya. Angka pengangguran terbuka turun menjadi tinggal 5,13% pada Februari 2018

“Untuk pertama kalinya, persentase kemiskinan Indonesia turun ke angka satu digit, yaitu menjadi 9,82% pada Maret tahun 2018. Kita sudah berhasil menekan angka kemiskinan dari 28,59
juta atau 11,22% pada bulan Maret tahun 2015 menjadi 25,95 juta atau 9,82% pada Maret tahun 2018,” paparnya.

Presiden mengatakan untuk memberikan jaminan perlindungan bagi keluarga miskin, Program Keluarga Harapan (PKH) diperluas cakupannya dari hanya 2,7 juta keluarga di tahun 2014 menjadi hampir 6 juta keluarga penerima manfaat pada tahun 2016 dan secara bertahap meningkat hingga 10 juta keluarga pada tahun 2018.

Jumlah Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN telah ditingkatkan secara bertahap, dari 86,4 juta jiwa pada tahun 2014 menjadi 92,4 juta jiwa pada bulan Mei tahun 2018.

“Total kepesertaan BPJS Kesehatan sendiri telah mencapai lebih dari 199 juta orang dan akan terus ditingkatkan agar jangan ada rakyat Indonesia yang tidak bisa mendapatkan pelayanan kesehatan karena kendala biaya,” paparnya.

Jokowi Tegaskan Komitmen Soal KUR

Presiden Joko Widodo menyampaikan komitmen pemerintah untuk terus mendorong penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) sebagai bagian dari upaya mendukung ekonomi Indonesia.

Dia mengatakan, dalam 4 tahun terakhir pemerintah terus memangkas suku bunga kredit usaha rakyat (KUR) hingga mencapai single digit. Dalam periode tersebut, suku bunga KUR menurun dari 22% menjadi 7% pada saat ini.

Tidak hanya melalui pemangkasan suku bunga, Pemerintah juga membantu masyarakat dengan memangkas Pajak Penghasilan (PPh) final bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dari yang tadinya 1% menjadi 0,5%.

“Agar UMKM dapat lebih cepat naik kelas, sehingga yang kecil menjadi menengah, yang menengah menjadi besar, menjadi pengusaha-pengusaha nasional yang kuat dan tangguh,” ujarnya.

Per akhir Juni, penyaluran KUR telah mencapai 55,2% dari target, atau mencapai Rp64,63 triliun. Adapun, jumlah penerima KUR yang tercatat hingga periode tersebut adalah sebanyak 2,45 juta jiwa.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. menjadi bank penyalur KUR terbesar pada tahun ini dengan realisasi penyaluran hingga Juni sebesar Rp44,51 triliun. Adapun, jumlah debitur telah mencapai 2,2 juta jiwa.

Hadapi Revolusi Teknologi, Jokowi: Tidak Perlu Gentar

Upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia tak lepas dari perhatian pemerintah untuk mengantisipasi perubahan dinamis di era globalisasi dan revolusi industri 4.0.

Salah satunya dengan mendorong adanya kecocokan kebutuhan tenaga kerja dengan permintaan dunia usaha melalui pembaruan kurikulum di SMK yang mengedepankan praktek daripada teori.

“Pemerintah juga akan membuka Balai Latihan Kerja di berbagai Pondok Pesantren sebagai bagian peningkatan keahlian SDM Indonesia,” ucapnya, Kamis (16/8)

Di tingkat pendidikan tinggi, Jokowi menekankan Indonesia harus berani melakukan berbagai terobosan untuk mempersiapkan generasi muda yang unggul dan siap berkompetisi di masa depan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan memunculkan program studi baru yang mencerminkan realitas kebutuhan keahlian masa kini dan masa depan.

“Kita harus bisa bicara tentang Artificial Intelligence, Internet of Things, dan berbagai kemajuan teknologi. Indonesia harus cepat beradaptasi. Indonesia tidak boleh tertinggal dari negara-negara lain yang sedang berlomba, sedang adu kecepatan, untuk membenahi negaranya masing-masing di era digital,” tambahnya.

Dia menyebutkan contoh kepercayaan diri Indonesia dalam menghadapi perkembangan teknologi ditunjukkan dengan kemenangan empat santri muda dari Indonesia di kontes Robotic Games tingkat dunia di akhir tahun lalu.

Menurutnya, Indonesia harus memanfaatkan kesempatan yang ada di depan mata karena rumus yang berlaku sekarang bukan lagi yang besar mengalahkan yang kecil, tapi yang cepat mengalahkan yang lambat.

“Indonesia tidak perlu gentar, jangan sampai kita tidak percaya diri, jangan kita meragukan kemampuan bangsa sendiri,” tegasnya.

Indonesia Harus Berhasil Jadi Negara Maju

Presiden Joko Widodo menyatakan Indonesia harus berhasil menjadi negara maju, menjadi Indonesia yang maju.

Pernyataan itu disampaikan oleh Presiden dalam Pidato Kenegaraan dalam Rangka HUT Ke-73 Proklamasi Kemerdekaan Indonesa di depan Sidag Bersama Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah, Kamis (16/8/2018).

“Kita tidak boleh terjebak pada status sebagai negara berpenghasilan menengah. Kita tidak boleh terkena “middle income trap”, tapi kita harus berhasil menjadi negara maju, menjadi Indonesia yang maju,” kata Presiden.

Meurutnya, Walaupun banyak yang harus kita syukuri, namun kita tidak boleh cepat berpuas diri. Indonesia harus mengejar ketertinggalannya dari negara-negara lain yang mampu berlari lebih cepat dalam menggapai kemajuan.

“Indonesia harus menjadi negara maju yang bisa berdiri sejajar dengan negara-negara maju lainnya di dunia. Indonesia harus menjadi negara yang berdaulat, bermartabat, dan dihormati negara-negara lain di dunia,” paparnya.

Oleh karena itu, ujar Presiden, kita harus memperkuat fondasi dan mengumpulkan energi untuk melakukan lompatan kemajuan. Menurutnya, kita harus berani melakukan terobosan untuk
melompat jauh ke depan. Kita harus berani membuat kebijakan yang hasilnya tidak kita nikmati saat ini, tapi membuat langkah kita ke depan menjadi lebih cepat.

“Kita tidak boleh terjebak dalam pragmatisme jangka pendek, yang justru membuat jalan kita melambat di masa depan,” katanya.

Kepercayaan Internasional Jadi Momentum Indonesia Pacu Investasi

Di luar pembangunan infrastruktur, Presiden Joko Widodo kembali menekankan pentingnya kemudahan berusaha adalah faktor kunci untuk peningkatan investasi.

Seperti diketahui, di setiap kesempatan, Presiden Jokowi selalu menegaskan bahwa dua hal yang dibutuhkan untuk memacu pertumbuhan ekonomi adalah investasi dan ekspor.

“Kemudahan berusaha dalam berbagai skala turut didorong pemerintah dengan reformasi struktural, termasuk dengan reformasi sistem perizinan,” katanya dalam pidato kenegaraan, Kamis (16/8).

Baru-baru ini, pemerintah sudah meluncurkan Online Single Submission (OSS) sebagai sistem yang mengintegrasikan seluruh pelayanan perizinan berusaha yang menjadi kewenangan menteri/pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota yang dilakukan secara elektronik.

Melalui reformasi sistem perizinan, dia meyakini hal tersebut akan mendorong standarisasi birokrasi perizinan di tingkat pusat dan daerah lebih mudah, lebih cepat, dan juga lebih terintegrasi.

Hasilnya bisa dilihat dari peningkatan daya saing ekonomi nasional antara lain peringkat Ease of Doing Business (EoDB) Indonesia melompat 48 peringkat selama tiga tahun menjadi posisi 72 pada tahun 2018 dan kenaikan peringkat Global Competitiveness Index sebanyak 5 peringkat dari posisi 41 pada 2016 menjadi posisi 36 tahun lalu.

Dia menambahkan kepercayaan dunia internasional terhadap prospek positif ekonomi Indonesia juga terlihat dengan Indonesia sudah mendapatkan peringkat investment grade, layak investasi, dari lembaga-lembaga pemeringkat internasional ternama, misalnya Moody’s, Fitch, dan S&P

“Kepercayaan internasional tersebut adalah momentum bagi kita untuk meningkatkan investasi dan mendorong ekspor produk-produk kita, termasuk ke negara-negara non-tradisional. Peningkatan investasi dan ekspor adalah kunci apabila kita ingin memiliki ekonomi yang tangguh,” ujarnya.

Jokowi Paparkan Pencapaian Pembangunan Infrastruktur

Presiden Joko Widodo memaparkan sejumlah pencapaian dalam percepatan pembangunan infrastruktur sepanjang empat tahun pemerintahannya.

Di hadapan para anggota sidang tahunan MPR, DPR, dan DPD RI, Presiden Jokowi menyebutkan pembangunan ekonomi tidak hanya dinikmati pada masa sekarang tetapi harus dirasakan dalam jangka panjang. Salah satu penyangga keberlanjutan pembangunan yang dimaksud adalah ketersediaan infrastruktur.

“Selama empat tahun ini, infrastruktur dibangun secara masif dan merata di seluruh pelosok tanah air. Pemerintah mempercepat pembangunan nasional, baik pembangunan infrastruktur fisik maupun infrastruktur sosial,” katanya saat memberikan pidato kenegaraan, Kamis (16/8).

Presiden Jokowi mengemukakan pelabuhan, bandara, rel kereta api, jalan, dan jalan tol dibangun terintegrasi dengan sentra-sentra pertumbuhan ekonomi daerah sehingga bisa
memberi nilai tambah bagi pengembangan wilayah dan juga berdampak pada UMKM.

Salah satu program unggulan dalam masa pemerintahannya yakni pembangunan tol laut yang saat ini sudah terealisasi melalui pembangunan dan pengembangan pelabuhan yang tersebar di 477 lokasi sepanjang 2015-2017.

Pada periode yang sama, Jokowi menyebut pemerintahannya sudah membangun jalur kereta api sepanjang 369 kilometer, 11 bandara baru, dan 397 kilometer jalan tol.

Tak lupa, pemerintah terus membangun dan mengintegrasikan jalan Trans Sumatera, Trans Jawa, Trans Papua, yang membuka kesempatan-kesempatan baru bagi rakyat. “Jalan-jalan baru tersebut menjadi bagian dari keberhasilan pengelolaan arus mudik Lebaran tahun ini, yang berjalan lancar, nyaman, dan penuh keriangan,” ujarnya.

Selain itu, proyek kelistrikan dengan sumber energi terbarukan diungkapkannya terus didorong untuk mencukupi kebutuhan listrik masyarakat dan meningkatkan elektrifikasi. Proyek yang dimaksud salah satunya adalah Pembangkit Listrik Tenaga Bayu Sidrap di Sulawesi Selatan.

Begitu juga untuk mewujudkan ketahanan pangan di Indonesia, pemerintah membangun waduk, bendungan, dan irigasi agar petani-petani dapat melakukan panen lebih dari satu kali.

Jokowi: Kita Bersyukur Tingkat Ketimpangan Terendah Dalam 6 Tahun

Presiden Joko Widodo menyatakan keadilan ekonomi menjadi perhatian yang sangat serius pemerintah, terutama keadilan bagi 40% lapisan masyarakat di bawah.

“Kita bersyukur bisa mencapai tingkat ketimpangan terendah dalam 6 tahun terakhir, yaitu Rasio Gini sudah turun menjadi 0,389. Tapi, upaya mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tidak pernah berhenti,” kata Presiden.

Menurutnya, pemerintah merancang banyak program untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat agar pemerataan pendapatan bisa segera diwujudkan. Pemerintah melakukan penyelesaian sertifikasi tanah bagi rakyat sehingga rakyat terhindar dari konflik kepemilikan lahan dan juga rakyat memiliki kepastian hukum atas kepemilikan aset, sehingga dapat mereka manfaatkan untuk kegiatan ekonomi produktif serta peningkatan kesejahteraan keluarga.

“Langkah percepatan ini membuat penerbitan sertifikat dari yang tadinya hanya selesai 500 ribu atau 800 ribu bidang sertifikat per tahun, saat ini sudah jutaan sertifikat tanah bisa diselesaikan setiap tahunnya. Tahun lalu, target 5 juta sertifikat tanah sudah tercapai dan pada
tahun 2018 dan tahun 2019 target yang ingin dicapai akan terus meningkat,” paparnya.

Menurutnya, bersamaan dengan sertifikasi tanah, pemerintah terus menggencarkan reforma agraria dan redistribusi lahan. Sampai tahun 2017 telah dilepaskan area dari kawasan hutan negara, sekitar 977 ribu hektare. Begitu juga untuk Perhutanan Sosial, sudah diberikan 1,7 juta hektare akses kawasan hutan yang dapat dikelola oleh masyarakat.

“Proses pengelolaan lahan kawasan hutan itu disertai dengan pendampingan agar tujuan utama untuk peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup
masyarakat bisa tercapai. Keberpihakan pada rakyat juga turut diwujudkan pemerintah dengan program pembangunan sejuta rumah. Untuk memenuhi salah satu kebutuhan dasar rakyat, Pemerintah juga memperluas akses perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah,” katanya.

DPR: Jokowi Jangan Disibukkan Dengan Urusan Politik

Pembukaan Sidang Tahunan Dewan Perwakilan Rakyat dibuka dengan permintaan agar pemerintah mengarahkan pembangunan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo mengatakan bahwa Joko Widodo jangan disibukkan dengan agenda politik di penghujung masa pemerintahan.

“Tetapi kami yakin tidak akan mengurangi sedikitpun komitmen untuk terus bekerja keras membuat prestasi demi kemajuan dan kesejahteraan bangsa,” katanya di Kompleks Parlemen, Kamis (16/8/2018).

Bambang mengibaratkan masa jabatan yang kurang setahun ini seperti pelari marathon yang semakin dekat dengan garis finis. Segala energi dan kekuatan akan dikerahkan untuk secepatnya mencapai garis finis dengan prestasi yang gemilang.

Perkembangan ekonomi nasional menurutnya tidak bisa lepas dari kondisi global yang terjadi di berbagai kawasan.

Sementara itu membaiknya kondisi perekonomian di beberapa negara maju memberikan dampak positif bagi perekonomian global.

“Namun demikian, masih terdapat beberapa risiko yang dapat mempengaruhi perekonomian nasional, seperti perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok,” ungkap Bambang.

Dia menambahkan bahwa mebijakan tight money policy di beberapa negara maju, peningkatan suku bunga the FED, serta gejolak ekonomi Turki baru-baru ini perlu diwaspadai.

Risiko itulah harus diantisipasi melalui mitigasi risiko yang tertuang dalam penyusunan RUU APBN Tahun Anggaran 2019.

Presiden Kutip Peribahasa Minang Sampai Pasundan

Presiden Joko Widodo mengutip peribahasa dari berbagai daerah dalam pidatonya di depan Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 2018 di Gedung Senayan, Kompleks DPR, Kamis (16/4/2018).

Presiden mengatakan segala pencapaian dari lembaga-lembaga negara adalah modal bersama untuk melangkah menghadapi tantangan-tantangan di masa depan. Sebagai bangsa yang besar, ujarnya, Indonesia akan menghadapi tantangan yang juga besar.

Menurutnya, kita bersama harus mampu menyelesaikan janji kemerdekaan, terutama mengatasi masalah kemiskinan, ketimpangan antardaerah, dan kesenjangan pendapatan antarwarga. Kita bersama harus mampu menjaga kerukunan, persaudaraan, dan persatuan di antara anak-anak bangsa.

Di samping itu, ujarnya, kita bersama harus mampu menghadapi tantangan ketidakpastian ekonomi global, serta mewujudkan bangsa kita menjadi bangsa pemenang.

“Tapi, saya yakin, sebagai bangsa yang besar, dengan modal sosial yang kuat, kita akan mampu menghadapi semua tantangan, seberat apapun,” kata Presiden.

Presiden menyatakan dari Ranah Minang, kita bersama-sama belajar dari peribahasa \’ \’barek samo dipikua, ringan samo dijinjiang’ yang berarti berat ama-sama kita pikul, ringan sama-sama kita jinjing.

Presiden dari Tartar Pasundan kita bersama-sama belajar \’sacangreud pageuh, sagolek pangkek’ yang berarti kita harus bekerja bersama dengan komitmen dan konsistensi.

Di samping itu, dari Bumi Anging Mamiri kita bersama-sama belajar \’reso temma-ngingi, nama-lomo, nale-tei, pammase dewata’ yang berarti harus kerja keras bersama, ikhlas, dan berdoa agar tujuan kita tercapai.

Selain itu, Presiden menyataka dari Bumi Gora kita bersama-sama belajar yaitu bareng bejukung, bareng bebose yang berarti kita kerja bersama, kita nikmati bersama-sama jerih payah kita.

Presiden mengatakan dari Banua Banjar kita bersama-sama belajar ‘waja sampai kaputing’ yang berarti kita kerja bersama dengan penuh semangat, tidak patah di tengah jalan, tidak pernah menyerah.

“Saya yakin, dengan semangat persatuan dan kebersamaan antar Lembaga Negara, kita akan mampu melewati semua tantangan dan rintangan di masa depan. Saya yakin, dengan teladan dari Lembaga-Lembaga Negara untuk bekerja dalam menjalankan tugas-tugas konstitusionalnya, seluruh rakyat akan bergerak membantu. Saya yakin, dengan kerja nyata kita bersama, kita mampu meraih prestasi bangsa. Kerja kita, prestasi bangsa,” kata Presiden.

Sidang Tahunan MPR Ditutup Lagu Asian Games 2018

Sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditutup dengan iringan musik Asian Games.

Musik yang berjudul Meraih Bintang ini dibawakan Gita Bahana Nusantara setelah para peserta sidang menyanyikan lagu Indonesia Raya.

Tak lama setelah itu Wakil Presiden Kesebelas Budiono meninggalkan ruangan disusul Wakil Presiden Ketiga BJ Habibie.

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Zulkifli Hasan dalam pidatonya mengatakan bahwa sidang tahun ini berdekatan dengan perhelatan akbar se-Asia.

“Oleh karena itu mari mari sukseskan penyelenggaraannya agar Asian Games 2018 benar-benar menjadi ajang peningkatan prestasi olahraga Indonesia, promosi, sekaligus diplomasi Indonesia kepada dunia internasional,” katanya di Gedung Parlemen, Kamis (16/8/2018).

Zulkifli juga mengesahkan dua tim ad hoc yang memiliki tugas khusus.

“Panitia ad hoc I membahas materi pokok-pokok haluan negara yang diketuai oleh Ahmad Basarah dari Fraksi PDI Perjuangan,” ungkapnya.

Sementara itu panitia ad hoc II bertugas membahas materi Rekomendasi MPR, Perubahan Tata Tertib MPR, dan Ketetapan MPR yang diketuai Rambe Kamarul Zaman dari Fraksi Partai Golkar.

DPD Mantapkan Peran Konstitutional

Presiden Joko Widodo menyatakan DPD sebagai lembaga representasi daerah terus memantapkan peran konstitusionalnya.

Peran DPD yang dimaksud tersebut dalam menjalankan tugas legislasi, pertimbangan, serta pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang mengenai otonomi daerah dan hubungan pusat dengan daerah.

“Sepanjang tahun 2018, DPD berperan penting dalam pengawasan kebijakan Moratorium Pemekaran Daerah, Pilkada Serentak, Manajemen Kependudukan, Evaluasi Pelaksanaan Otonomi Khusus, Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji, serta Regulasi Profesi Guru dan Kesejahteraannya,” katanya.

Presiden mengatakan DPD juga mendukung pemanfaatan sumber daya energi terbarukan dan pengelolaannya secara berkelanjutan. DPD juga turut mendukung Kebijakan Desentralisasi Fiskal yang berkeadilan dan mendorong kemandirian daerah.

Hal ini, ujar Presiden, menjamin kepastian Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa selaras dengan karakteristik dan kebutuhan daerah.

Presiden: DPR Mantapkan Konsolidasi Kelembagaan

Presiden Joko Widodo menyatakan DPR terus memantapkan konsolidasi kelembagaan melalui peningkatan kualitas pelaksanaan segenap tugas konstitusionalnya.

Pernyataan itu disampaikan oleh Presiden dalam pidato di depan Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 2018 di Gedung Senayan, kompleks DPR, Jakarta, Kamis (16/8/2018).

Presiden menyataka terhadap fungsi legislasi, DPR telah menyelesaikan 16 Rancangan Undang-undang pada Tahun Sidang 2017 hingga 2018.

“Beberapa di antaranya merupakan jawaban langsung atas sejumlah tantangan pembangunan yang mendesak, yang dihadapi negeri kita, baik di bidang keamanan, hukum, ketenagakerjaan, sosial, dan kesehatan,” kata Presiden.

Menurutnya, DPR telah mengakselerasi penyelesaian pembahasan RUU tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang Undang.

Menurutnya, DPR juga telah menyelesaikan pembahasan tentang RUU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, RUU Kepalangmerahan, dan RUU tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Terkait fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan, sambung Presiden, DPR telah membentuk 46 Panitia Kerja di berbagai ranah pembangunan, serta menyelenggarakan uji kelayakan dan kepatutan atas usulan pengangkatan sejumlah pejabat publik.

“Uji kepatutan dan kelayakan itu antara lain terhadap calon anggota Komisi Informasi Pusat, calon Hakim Agung, calon Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, calon Panglima TNI, calon Hakim Konstitusi, calon anggota BPK, dan calon Gubernur serta Deputi Gubernur Bank Indonesia,” katanya.

Selama tahun 2018, sambung Presiden, DPR telah memberi pertimbangan dan persetujuan terhadap 39 Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh untuk negara-negara sahabat.

Selain itu, DPR juga melanjutkan diplomasi parlemen untuk memperkuat kerja sama antara Indonesia dengan negara-negara sahabat. Pada bulan Juli tahun 2018, DPR sukses menjadi tuan rumah kerja sama parlemen Indonesia dengan negara-negara di Pasifik atau Indonesia-Pacific Parliamentary Partnerships.

“Kemudian, Grup Kerja Sama Bilateral yang dibentuk beberapa tahun lalu telah berkembang dengan pembentukan dua kerja sama baru, yaitu dengan parlemen negara sahabat Republik Ceko danParlemen Uni Eropa,” kata Presiden.

HUT Ke-73 RI, Jokowi Ingatkan Persatuan Indonesia

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan perayaan Ulang Tahun Kemerdekaan (HUT) ke-73 Republik Indonesia sebagai momen untuk mengingat kembali semangat persatuan Indonesia.

“Saat itu, semua anak-anak bangsa menyingkirkan perbedaan politik, perbedaan suku, perbedaan agama ataupun golongan hanya untuk mewujudkan Indonesia Merdeka. Perbedaan bukanlah penghalang bagi para pejuang kemerdekaan untuk bersatu,” katanya dalam pidatonya di sidang tahunan MPR, DPR, dan DPD, Kamis (16/8/2018).

Kini, setelah 73 tahun merdeka, ungkapnya, Indonesia harus menghadapi tantangan baru untuk menjaga persatuan dan kesatuan yang sudah diwariskan oleh pejuang-pejuang terdahulu.

“Saya yakin dengan semangat persatuan, peduli, dan berbagi, ditambah dengan kerja bersama, kita akan mampu menghadapi seluruh tantangan masa depan, mencapai prestasi bangsa, Indonesia maju yang gemilang,” ujar Jokowi.

Sudah saatnya, menurut Presiden, Bangsa Indonesia mewujudkan semangat perjuangan kemerdekaan tersebut dengan kerja nyata untuk menciptakan keadilan sosial.

Jokowi Tegaskan Fokus Pembangunan Infrastruktur untuk Bangun Peradaban

Presiden Joko Widodo menyebut percepatan pembangunan infrastruktur merupakan modal utama untuk membangun peradaban.

Menurutnya, percepatan pembangunan tidak hanya dimaksudkan untuk mengejar ketertinggalan dengan negara-negara lain tetapi juga menumbuhkan sentra ekonomi baru.

“[Infrastruktur] memberikan nilai tambah bagi daerah di seluruh penjuru Tanah Air.nItulah sebabnya infrastruktur tidak hanya dibangun di Pulau Jawa, tetapi juga di Pulau Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Nusa Tenggara, hingga Papua,” katanya ketika menyampaikan pidato pembukaan pada sidang tahunan MPR, DPR, dan DPD, Kamis (16/8).

Untuk itu, dia menekankan bahwa pembangunan infrastruktur bertujuan membangun mental dan karakter bangsa.nTidak hanya membangun secara fisik, pembangunan infrastruktur dinilainya merupakan upaya untuk membangun peradaban, membangun konektivitas budaya, membangun infrastruktur budaya baru.

“Pembangunan infrastruktur fisik harus dilihat sebagai cara untuk mempersatukan kita, mempercepat konektivitas budaya yang bisa mempertemukan berbagai budaya yang berbeda di seluruh Nusantara,” ujarnya.

Namun, Presiden Jokowi menekankan fokus perhatian pemerintah dalam empat tahun terakhir bukan hanya pembangunan infrastruktur, tetapi juga mempersiapkan manusia Indonesia yang maju dan unggul.

Ketua MPR Soroti 3 Tantangan Ekonomi Ke Depan

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI menyoroti tiga tantangan ekonomi Indonesia ke depan. Hal ini harus disiasati dengan terobisan kebijakan oleh pemerintah.

Ketua MPR RI, Zulkufli Hasan, mengungkapkan terdapat tiga tantangan perekonomian nasional yang membutuhkan terobosan kebijakan dari Pemerintah.

“Pertama adalah masalah kesenjangan ekonomi. Kami mensyukuri penurunan Gini ratio yang dicapai oleh pemerintah dari sekitar 0.41 menjadi 0.39 saat ini,” jelasnya saat membuka Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2018, di Gedung MPR-DPR RI, Kamis (16/8/2018).

Menurutnya, ini terjadi akibat turunnya pendapatan masyarakat kelas atas ketimbang naiknya pendapatan masyarakat kelas bawah. Dengan demikian, perlu diperhatikan adalah golongan miskin dan hampir miskin masih sangat besar jumlahnya.

Golongan ini lanjutnya sangat rentan terhadap perubahan harga. Oleh karenanya, dia meminta pemerintah menjaga harga-harga barang kebutuhan rumah tangga agar daya beli mereka tidak tergerus.

“Kedua, adalah masalah stabilitas dan defisit transaksi berjalan. Pemberdayaan ekonomi kecil dan mikro perlu terus dikembangkan, diantaranya melalui fasilitas kredit, fasilitas produksi dan pasar, termasuk bantuan pemasaran dan teknologi agar mereka tumbuh dan berkembang,” paparnya.

Lebih lanjut jelasnya, kesempatan berusaha dari kebijakan perluasan pembangunan infrastruktur harus didistribusikan secara luas ke daerah melalui usaha swasta besar, menengah, dan kecil.Ketiga terkait pengelolaan utang negara, menurutnya, negara harus menjaga stabilitas ekonomi dan mencegah krisis sejak dini. Ini menjadi penting dalam kerangka menjaga ketahanan ekonomi.

“Kita perlu melakukan pengetatan prediksi-prediksi perekonomian secara cermat, terukur, dan akuntabel, diantaranya mengenai nilai tukar rupiah dalam perekonomian global, penguatan-penguatan di sektor industri, pembatasan arus impor, serta peningkatan daya saing komoditas dan peningkatan daya ekspor kita,” paparnya.

Presiden Jokowi: Kualitas Kehidupan Manusia Membaik

Presiden Joko Widodo mengklaim kualitas kehidupan manusia Indonesia membaik dalam 4 tahun terakhir atau selama pemerintahan Indonesia dipimpinnya.

Pernyataan itu disampaikan oleh Presiden dalam pidato di depan Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 2018 di Gedung Senayan, kompleks DPR, Jakarta, Kamis (16/8/2018).

Menurutnya, Indeks Pembangunan Manusia meningkat dari 68,9 di tahun 2014 menjadi 70,81 di tahun 2017. “Dengan hasil itu, Negara kita sudah masuk ke kategori High Human Development,” kata Presiden.nPresiden mengatakan fokus perhatian pemerintah dalam empat tahun bukan hanya pembangunan infrastruktur. Presiden mengatakan, sebagai negara dengan jumlah penduduk hampir 260 juta jiwa, pemerintah percaya bahwa masa depan Indonesia terletak pada kemampuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia yang maju dan unggul.

“Selama ini, kita sering bicara tentang kekayaan sumber daya alam, tapi kita seakan lupa bahwa Indonesia memiliki kekuatan besar dalam bentuk sumber daya manusia. Inilah sesungguhnya modal terbesar dan terkuat yang harus kita miliki, katanya.

Oleh karena itu, ujar Presiden, membangun manusia Indonesia adalah investasi untuk menghadapi masa depan, untuk melapangkan jalan menuju Indonesia maju. Presiden mengatakan pemerintah mempersiapkan manusia Indonesia menjadi manusia yang unggul sejak dalam masa kandungan sampai tumbuh secara mandiri untuk meningkatkan kesejahteraan diri dan keluarganya.

“Kita bekerja memastikan bahwa setiap anak Indonesia dapat lahir dengan sehat, dapat tumbuh dengan gizi yang cukup, bebas dari stunting atau tumbuh kerdil,” kata Presiden.nKetika mereka memasuki usia sekolah, sambung Presiden, tidak boleh lagi anak-anak Indonesia, termasuk anak-anak yatim piatu, terpaksa putus sekolah karena alasan biaya pendidikan yang tidak terjangkau. Komitmen ini, ujarnya, diwujudkan melalui pembagian Kartu Indonesia Pintar, yang pada tahun 2017 sudah mencapai lebih dari 20 juta peserta didik, serta perluasan penyaluran program beasiswa Bidik Misi bagi mahasiswa.

Selain pemerataan akses dan kualitas Pendidikan, kita juga tidak lupa untuk membangun manusia Indonesia yang sehat melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.

Untuk memberikan perlindungan sosial bagi warga yang tidak mampu, ujarnya, pemerintah meningkatkan secara bertahap Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari 86,4 juta jiwa di tahun 2014 menjadi 92,4 juta jiwa pada Mei 2018.

“Kita bersyukur apa yang kita kerjakan membuahkan hasil, kualitas kehidupan manusia Indonesia dalam empat tahun terakhir terus membaik,” katanya.

Menurutnya, pendidikan adalah tangga penting bagi manusia Indonesia untuk meraih kesejahteraan yang lebih baik. Proses pendidikan harus mampu membuat manusia Indonesia lebih produktif dan berdaya saing. Maka itu, dalam empat tahun ini, pemerintah fokus untuk memperkuat pendidikan serta pelatihan vokasi untuk melahirkan sumber daya manusia terampil, yang siap memasuki dunia kerja.

“Selain itu, kita terus dorong pendidikan tinggi untuk melakukan terobosan-terobosan sehingga lulusan perguruan tinggi bisa lebih adaptif di era Revolusi Industri 4.0, termasuk kemampuan dalam literasi digital, serta mampu menumbuhkan lebih banyak lagi wirausahawan-wirausahawan muda yang kreatif dan inovatif,” katanya.

Categories: Zona Berita

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s