Zona Berita

Hentikan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Papua

Menteri Yohana

ZONADAMAI.COM -Tanah itu ibu, laut dan hutan adalah susu ibu yang menghidupi bumi Papua. Begitulah ungkapan masyarakat Papua untuk menggambarkan sosok perempuan yang dianggap istimewa dalam kehidupan sosial karena mereka adalah sumber kehidupan bagi masyarakat. Namun demikian, sejumlah fakta menunjukkan kualitas hidup dan perlindungan terhadap berbagai bentuk kekerasan perempuan dan anak di Papua dinilai masih perlu ditingkatkan.

Demikian diungkap Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Prof. Dr. Yohana Susana Yembise, Dip, Apling MA di sela-sela pembukaan kegiatan jumpa tokoh adat di wilayah Meepago, Kamis (7/6) bertempat di Hotel Mahavira II Nabire.
Dikatakan Yembise, otonomi khusus untuk Papua (UU 21/2001) dan Provinsi Papua Barat (UU 35 Tahun 2008) memberikan perhatian khusus pada tiga hal, yakni masyarakat adat, agama dan perempuan. UU tersebut juga mengamanatkan keberpihakan, perlindungan dan pemberdayaan orang asli Papua.
“Hal ini menjadi penting sebagai landasan pemerintah dan seluruh stakeholder untuk mengupayakan peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak di Papua,” ujarnya dalam acara temu dengar pendapat tentang perempuan dan anak dengan tokoh adat Papua dan lembaga masyarakat di wilayah Meepago.
Di Papua, adat dan agama merupakan intitusi sekaligus aktor yang memiliki peran penting untuk mendorong pembangunan dan pemberdayaan orang Papua. Karena kedua institusi ini melebur dalam struktur kehidupan masyarakat di pulau Papua. Kepatuhan masyarakat terhadap adat dan agama memberikan keuntungan tersendiri ,dimana adat dan agama dapat ditransformasikan sebagai institusi yang memiliki fungsi kontrol kehidupan sosial masyarakat di Papua.
Namun dalam konteks pemberdayaan perempuan, keberadaan struktur adat dan agama di masyarakat pesisir Papua tidak memberikan posisi tawar bagi perempuan. Relasi dan ikatan patriarki yang begitu dominan berlaku di masyarakat pesisir Papua menyebabkan posisi perempuan kerap terdominan dalam struktur adat maupun agama.
Guna menyikapi kompleksnya permasalahan perempuan dan anak, maka Kemen PPPA RI telah menetapkan prioritas pembangunan untuk mengakhiri 3 hal yang disebut yakni, akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak, akhiri perdagangan orang dan akhiri ketidakadilan akses ekonomi terhadap perempuan.
”Ini tanggung jawab kita bersama untuk menangani permasalahan perempuan dan anak terutama yang terjadi di sekitar kita. Karena PPPA tentu sangat membutuhkan dukungan dan keterlibatan seluruh komponen masyarakat, termasuk tokoh adat, agama dan lembaga masyarakat sesuai fungsi, kepastian dan keahlian mereka di wilayah masing-masing,” tambah Menteri Yohana.
Menteri Yohana menyayangkan, meski tokoh masyarakat, adat dan agama di Papua telah banyak yang memiliki kepedulian dan melakukan sesuatu yang berharga bagi perempuan dan anak, namun masih sedikit dari mereka yang bekerja secara kolaboratif dan bersinergi antar lembaga masyarakat.
Yohana menyakini, jika kita dapat menghimpun segala potensi dan mengerakkan tokoh masyarakat, adat dan agama yang memiliki kepedulian terhadap isu perempuan dan anak untuk bekerja secara kolaboratif dan bersinergi, maka akan memberikan kekuatan yang luar biasa dalam upaya mewujudkan perempuan dan anak yang sejahtera.[pasificpos.com]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s