Zona Hukum

Wiranto Ingin Mempercepat Disahkannya RUU Anti Terorisme

zonadamai.com, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengatakan, TNI akan dilibatkan dalam pemberantasan terorisme. Wiranto meminta masyarakat tidak khawatir akan hal itu.

“TNI harus dilibatkan dengan aturan-aturan tertentu. Jangan sampai kekhawatiran masa lalu, TNI akan superior, akan kembali ke orde sebelumnya, junta militer, saya jamin tidak akan kembali ke sana. Itu sudah selesai,” katanya usai bertemu dengan fraksi pendukung pemerintah di rumah dinasnya, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (14/5/2018).

Usai bertemu dengan fraksi parpol pendukung pemerintah, Wiranto memastikan telah bersepakat untuk mempercepat pembahasan revisi UU Antiterorisme. Mereka juga bersepakat untuk tidak mengeluarkan Perppu dalam menangani urusan ini.

“Intinya adalah kita sepakat mufakat ini harus kita hadapi bersama. Tidak ada main-main lagi menghadapi terorisme. Serius,” tegas mantan Panglima ABRI itu.

Penerbitan Perppu, kata dia, dapat dilakukan apabila pembahasan revisi UU Antiterorisme kembali mandek. Namun, jika beleid ini selesai pada masa sidang DPR Juni mendatang, maka Perppu tidak perlu dikeluarkan.

“Jadi Perppu itu dikeluarkan apabila kesepakatan ini tidak tercapai dan UU tidak bisa segera dikeluarkan,” jelas Wiranto.

Menteri dari Partai Hanura itu juga memastikan kebijakan yang dihasilkan dari revisi UU Antiterorisme tidak akan merugikan masyarakat dan tidak akan digunakan untuk kepentingan politik.

“Tapi semata-mata ini untuk mempeesenjatai aparat kemanan kita bukan dengan pistol, senapan atau granat, tapi dengan kewenangan, otoritas dan payung hukum. Jadi aparat keamanan tak ragu lagi untuk bertindak dan preventif,” jelas Wiranto.

Sementara itu, anggota Komisi III DPR dari Fraksi PPP, Arsul Sani, mengatakan pembahasan revisi UU Antiterorisme diupayakan selesai sebelum penutupan masa sidang dalam waktu dekat.

“Jadi di dalam itu kan ada pimpinan fraksi dari parpol yang tergabung dalam koalisi pendukung pemerintah. Kami bertujuh, sekjen, sepakat bahwa revisi itu harus selesai pada masa sidang yang akan dimulai pada 18 Mei sampai sebelum lebaran,” ujarnya.

Saat ini DPR masih masa reses, dan baru akan masuk masa sidang pada 18 Mei 2018 hingga sebelum Lebaran pada Juni 2018 mendatang.

Sekadar informasi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengancam akan menerbitkan Perppu bila pembahasan revisi UU Antiterorisme belum rampung pada Juni 2018 atau pada akhir masa sidang di DPR RI.

Namun, ancaman Jokowi itu segera ditindaklanjuti oleh Menko Polhukam Wiranto beserta fraksi pendukung pemerintah di DPR. Mereka berkumpul dan menyepakati beberapa hal, di antaranya mempercepat pembahasan revisi UU Antiterorisme dan tidak ingin Perppu menjadi solusi penyelesaian masalah terorisme.

Sebelumnya, sejumlah aksi teror terjadi di Jawa Timur. Minggu 13 Mei lalu, tiga gereja di Surabaya dibom dan menyebabkan 14 orang meninggal dunia. Kemudian disusul ledakan di Rusun Wonocolo lantai 5 Blok B belakang Polsek Taman Sepanjang. Lalu hari ini, bom juga meledak di depan Mapolrestabes Surabaya.

Advertisements

Categories: Zona Hukum

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s