Zona Berita

Jokowi Berbicara!, Jokowi Menepis Isu Provokasi Yang meluas

Zonadamai.com, Jakarta –  Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi beragam isu yang kerap menyerangnya silih berganti,  mulai dari isu utang negara, antek asing dan PKI hingga gerakan #2019GantiPresiden.

Berikut 6 poin pernyataan Presiden Jokowi  yang ditegaskannya di hadapan para relawan yang hadir dalam Konvensi Nasional Galang Kemajuan 2018,di Ballroom Puri Begawan, Bogor pada Sabtu (7/4/2018) :

1. Gerakan #2019GantiPresiden: Masak Kaus Bisa Ganti Presiden?  

“Sekarang isunya ganti lagi, isu kaus. #GantiPresiden2019 pakai kaus. Masak kaus bisa ganti presiden? Yang bisa ganti presiden itu rakyat,” ujar Jokowi.
Jokowi mengatakan yang berhak mengganti presiden adalah rakyat. Tentu semua itu juga atas kehendak Allah SWT.
“Kalau rakyat berkehendak bisa, kalau rakyat nggak mau bisa. Yang kedua, ada kehendak dari Allah SWT,” katanya yang disambut tepuk tangan relawan.
Untuk diketahui, Gerakan #2019GantiPresiden sangat gencar digaungkan oleh PKS.

2. Saat Dilantik Utang Negara Rp 2.700 T, Bunganya Rp 250 T

Jokowi menjelaskan bahwa dari awal dilantik menjadi Presiden RI, utang negara sudah mencapai dua ribuan triliun. Utang itu pun terus membengkak dan berbunga.
“Saya dilantik utangnya sudah Rp 2.700 triliun. Saya ngomong apa adanya. Bunganya setiap tahun Rp 250 triliun. Kalau 4 tahun sudah tambah 1.000,” kata Jokowi.
Jokowi pun meminta masyarakat berpikir jernih terkait isu utang negara selama dia memimpin. Dia menegaskan tidak mungkin menambah utang negara dalam jumlah besar.
“Supaya ngerti, jangan dipikir saya utang segede itu. Enak aja,” kata Jokowi.

3. Dituding Antek Asing dan PKI, Itu Nggak Beradab

Salah satu cara tidak beradab yang dipakai untuk menyerang Jokowi adalah tudingan dirinya adalah antek asing. Jokowi menegaskan bahwa isu ini merupakan pelemahan bangsa.

“Banyak yang dari kita ingin melemahkan bangsa kita dengan cara-cara yang tidak beradab. Ngomongin isu antek asing, tuding-tuding ke saya. Jokowi itu antek asing, (isunya) gagal, hilang,” ungkap Jokowi.

Isu antek asing kemudian gagal menggoyang Jokowi, namun isu serangan tak berhenti. Jokowi kemudian diisukan sebagai anggota Partai Komunis Indonesia (PKI).

“Ganti lagi, dia itu antek asing. Gagal, hilang lagi. Ganti lagi, isu PKI. Saya jawab saat itu, saya ke pesantren-pesantren, saya ngomong tahun ’65 PKI dibubarkan saya baru berumur 3 atau 4 tahun. Masak ada PKI balita?” jelas Jokowi dengan tegas.
Isu PKI tersebut, diperkuat oleh foto yang menyebut dirinya bersama tokoh PKI, DN Aidit. Foto itu marak beredar di media sosial. “Ada gambar di medsos kayak gini coba. Ini waktu DN Aidit pidato tahun ’55, saya lahir belum udah jejer sama DN Aidit coba,” katanya.
“Ini isu apa-apaan? Nggak beradab seperti itu,” tegasnya dengan nada tinggi.

4.Jangan Pesimis RI Bubar 2030, Pemimpin itu Harus Optimis!

Jokowi juga bicara isu Indonesia bubar pada 2030 yang pernah disampaikan Ketum Gerindra Prabowo Subianto.

Dengan nada tegas, Jokowi mengatakan sikap optimistis harus terus ditumbuhkan pemimpin untuk menghadapi tantangan yang muncul akibat perubahan dunia yang begitu cepat.

“Kita memang harus tahan uji, harus tahan banting, harus kerja keras, harus berusaha. Jangan malah pesimis 2030 bubar!” tegasnya.
“Pemimpin itu harus memberikan optimisme kepada rakyatnya. Pemimpin itu harus memberi semangat kepada rakyatnya,” tambah Jokowi.

5. Ungkap Ada yang Ngaku-ngaku Berjasa di Program Pemerintah

Presiden Jokowi meminta para relawan turut mengawasi jalannya pembangunan dan pendistribusian ‘kartu sakti’ Kartu Indonesia Pintar (KIP). Jika ada yang mengklaim program unggulannya itu, relawan diminta turun menjelaskannya kepada rakyat.
“Pembagian Kartu Indonesia Sehat yang sekarang ini sudah mencapai 92 juta (yang gratis), itu juga awasi. Jangan ada yang ngaku-ngaku ini program saya. Ada yang ngaku-ngaku gitu. Kartu Indonesia Pintar yang kita bagi sudah 19 juta, banyak yang ngaku-ngaku itu program saya. Tolong rakyat diberi tahu itu program kita,” kata Jokowi.
Jokowi mengatakan dirinya pernah mendapatkan laporan soal adanya pihak yang mengaku-ngaku atas program unggulan pemerintah. Ada pihak yang mengklaim berjasa dalam program penyerahan sertifikat tanah untuk rakyat.

6. Kritik Itu Harus Berbasis Data dan Beri Alternatif

Jokowi juga menanggapi kritik program sertifikat tanah untuk rakyat yang disebut program bohong. Jokowi mengingatkan jika hal itu merupakan kritik, maka harus berbasis data dan mencarikan alternatif solusi.
Jokowi menyadari negara demokrasi kritik itu merupakan hal yang sah saja. Namun, harus dibedakan antara kritik, nyinyir dan fitnah.
“Di negara kita yang berdemokrasi ini kita boleh mengkritik. Gak apa. Tapi orang harus mengerti mana yang kritik mana yang mencemooh. Itu beda,” kata Jokowi.
“Masyarakat harus mulai mengerti, bisa membedakan. Semuanya kalau mengkritik itu berbasis data dan bisa mencarikan solusi alternatif. Kalau tidak itu apa namanya,” kata Jokowi.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s