opini

Kartini, Poligami, dan Sumpah Pemuda

“Satu-satunya yang boleh kami mimpikan adalah hari ini atau besok menjadi istri yang kesekian bagi seorang lelaki.”

ZONADAMAI.COM: Aku anak perempuan kedua Bupati Jepara…. Almarhum kakekku adalah bupati pertama di Jawa Tengah yang membukakan pintunya untuk tamu dari jauh seberang lautan,” Raden Ajeng Kartini membuka isi suratnya kepada Estell ‘Stella’ Zeehandelaar, sahabat pena dari negeri Belanda yang tak pernah ditemuinya.

Dalam surat bertarikh 25 Mei 1899 itu, Kartini menceritakan kondisinya sebagai seorang perempuan keturunan bangsawan Jawa. “Kami anak-anak perempuan yang masih terbelenggu oleh adat istiadat lama, hanya boleh memanfaatkan sedikit saja dari kemajuan di bidang pendidikan…. Ketika berumur 12 tahun, aku harus masuk ‘sangkar’.” Di dalam ‘sangkar emas’-nya, Kartini hanya tinggal menunggu jodoh yang dipilihkan orang tua.

Ya, saat itu, Kartini menulis kepada Stella pada 23 Agustus 1900, jalan hidup seorang perempuan Jawa sudah ditentukan di luar kuasanya. “Satu-satunya yang boleh kami mimpikan adalah hari ini atau besok menjadi istri yang kesekian bagi seorang lelaki.” Lebih dari seabad silam Kartini menulis soal poligami, isu yang tak pernah mati sampai hari ini.

“… tidak setiap orang Islam mempunyai empat orang istri, tetapi dalam dunia kami, setiap perempuan yang sudah kawin mengetahui bahwa dia bukan satu-satunya istri suaminya. Dan hari ini atau besok, suami tercinta dapat saja membawa pulang seorang perempuan untuk menjadi temannya, yang memiliki hak sama atas suaminya…. Hampir semua perempuan yang aku kenal di sini mengutuk hak laki-laki itu,” Kartini menulis panjang-lebar. Sebagai anak yang lahir di keluarga poligami, Kartini paham betul rasanya diduakan. Apalagi kemudian Kartini dinikahkan dengan Bupati Rembang KRM Adipati Ario Singgih Djojo Adhiningrat sebagai istri keempat.

Seperempat abad setelah Kartini menulis soal poligami itu, pada 25 November 1925, utusan dari sejumlah organisasi pemuda di Hindia Belanda, Jong Java, Jong Sumatranen Bond, Jong Ambon, Sekar Roekoen, berkumpul di Hotel Lux Orientis, Jakarta. Mereka bersepakat menggelar Kongres Pemuda untuk “menggugah semangat kerja sama di antara bermacam-macam organisasi pemuda di Tanah Air”.

Peserta persamuhan itu menunjuk Mohammad Tabrani dari Jong Java sebagai ketua panitia, dengan sekretaris Djamaluddin dari Jong Sumatranen Bond, dan bendahara Soewarso dari Jong Java. Meski tak ada perempuan dalam daftar panitia, Tabrani dan teman-temannya menjadikan isu perempuan sebagai salah satu isu penting. Bahkan dalam Kongres Pemuda I selama tiga hari pada 30 April hingga 2 Mei 1926, ada satu hari, yakni hari kedua, khusus membahas ‘kedudukan wanita Indonesia’.

Ada tiga orang jadi pembicara pada malam itu di Vrijmetselaarsloge (sekarang Gedung Kimia Farma, Jl Budi Utomo, Jakarta), yakni Bahder Djohan, Stientje Ticoalu Adam, dan RT Djaksodipoero. Nona Stientje dari Minahasa membawakan pidato bertajuk Kedudukan Wanita, sementara RT Soenardi Djaksodipoero dari Jong Java berpidato soal Rapak Lumuh, hak perempuan mengadu kepada hakim jika permintaannya untuk bercerai ditolak sang suami. Bahder, pemuda Minang yang mewakili Jong Sumatranen Bond, berpidato dengan judul Kedudukan Wanita dalam Masyarakat Indonesia.

Pemecahan masalah-masalah perempuan di negeri ini, Bahder berpidato dalam bahasa Belanda, sama pentingnya dengan pemenuhan cita-cita ekonomi maupun politik bangsa Indonesia. “Perempuan mestinya berdiri di samping laki-laki, bagi Tanah Air dan bangsa,” kata Bahder. Bukan di depan, bukan pula di belakang laki-laki.

Dalam rumah tangga, menurut Bahder, perempuan tak cuma ibu bagi anak-anak, tapi juga teman dalam suka maupun duka untuk suaminya. “Kedudukannya tak boleh lebih tinggi, juga tak boleh lebih rendah,” pemuda Minang itu berpidato. Perempuan dan laki-laki dalam rumah tangga punya posisi setara. Persamaan derajat ini, dia menekankan, merupakan fondasi bagi kebahagiaan rumah tangga. “Apabila kepada perempuan diberikan apa yang jadi haknya itu, dengan sendirinya poligami akan tersingkir.”

Bahder, seperti dikutip Daniel Dhakidae dalam bukunya, Cendekiawan dan Kekuasaan dalam Negara Orde Baru, tak sepakat dengan rupa-rupa dalih berpoligami, baik lantaran pertimbangan agama maupun sosial, seperti kelebihan jumlah perempuan dibanding laki-laki dalam masyarakat. Bahder juga mengkritik alasan ‘naluri poligami’ yang sering pula jadi alasan laki-laki menikahi beberapa perempuan. Menurut dia, ”Kalau naluri itu memang ada, harus dikendalikan oleh kesadaran moral yang lebih tinggi.”

Para aktivis pemuda pada 1930-an.
Foto : Museum Sumpah Pemuda

Kongres Pemuda Pertama ini memang tak menghasilkan satu kesimpulan ‘final’. Tapi para peserta, laki-laki maupun perempuan (selain nona Stientje, ada beberapa perempuan lain yang hadir di Kongres Pemuda Pertama, di antaranya Emma Poeradiredja, Ketua Jong Islamieten Bond Cabang Bandung), bersepakat untuk mengusahakan kesatuan Indonesia dan mempererat hubungan antar-organisasi pemuda.

Dorongan meninggalkan semangat kedaerahan makin kuat. Pertemuan demi pertemuan berujung pada pembentukan panitia Kongres Pemuda II pada Juni 1928. Sugondo Djojopuspito, mahasiswa sekolah hukum dari Persatuan Pelajar-Pelajar Indonesia (PPPI), ditunjuk menjadi ketuanya. Mohammad Yamin dari Jong Sumatranen Bond jadi sekretaris, sementara Amir Sjarifuddin dari Jong Bataks Bond dipilih menjadi bendahara.

Di bawah pengamanan sangat ketat polisi dan intel-intel pemerintah Hindia Belanda, ada sekitar 750 pemuda dari pelbagai daerah, dari banyak organisasi, datang ke Jakarta mengikuti Kongres Pemuda II. Tapi hanya 72 orang di antaranya yang tercatat menjadi peserta Kongres, di antaranya SM Kartosoewirjo, AK Gani, Bahder Djohan, Arnold Manonutu, Sarmidi Mangunsarkoro, WR Supratman, dan Mohammad Tabrani. Terselip di antara mereka, enam nama perempuan: Emma Poeradiredja, Siti Soendari, Dien Pantow, Jo Tumbuan, Nona Tumbel, dan Poernamawoelan.

Kongres hari pertama, Sabtu, 27 Oktober 1928, dilaksanakan di Gedung Katholieke Jongenlingen Bond (KJB), Waterlooplein (sekarang Lapangan Banteng), Jakarta, dibuka dengan pidato ketua panitia, Sugondo Djojopuspito. “Perangilah pengaruh bercerai-berai dan majulah menuju cita-cita Indonesia bersatu yang kita cintai,” Sugondo menutup pidatonya, dikutip Sagimun MD dalam bukunya, Peranan Pemuda: Dari Sumpah Pemuda sampai Proklamasi.

Para aktivis pemuda pada 1930-an.
Foto : Museum Sumpah Pemuda

Di rapat kedua pada Minggu pagi di Gedung Bioskop Oost Java, Poernamawoelan mendapatkan kesempatan berpidato. Dia berpidato soal peran pendidikan dalam keluarga. Hingga Kongres ditutup, hanya tiga perempuan yang mendapatkan kesempatan berbicara, yakni Poernamawoelan, Siti Soendari, dan Emma Poeradiredja.

Kongres Pemuda Kedua ini ditutup pada malam itu juga di Gedung Indonesisch Clubhuis, kini di Jalan Kramat Raya 106, Jakarta. Ratusan orang berdesakan menyimak pembacaan putusan Kongres. Putusan Kongres Pemuda Kedua pada 1928 inilah yang di kemudian hari dikenal sebagai Sumpah Pemuda.

Tak banyak masalah perempuan dibicarakan di Kongres Pemuda Kedua. Tapi sedikit-banyak, apa yang terjadi dalam Kongres Pemuda II ini mempengaruhi pula semangat Kongres Perempuan I di Yogyakarta dua bulan kemudian. Salah satu pembicara yang suaranya sangat galak pada Kongres Perempuan Pertama itu adalah Siti Soendari.

Dengan bahasa Indonesia yang masih terpatah-patah, Soendari mengecam perlakuan diskriminatif terhadap perempuan. “Tak akan selamat negara ini jika hanya separuh bangsa ini yang memperoleh perhatian dan menikmati kemajuan, sedangkan separuhnya lagi ditinggalkan dalam kebodohan,” Soendari berpidato.

Sumber: detik.com

Advertisements

Categories: opini

Tagged as: , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s