opini

Menakar Efektivitas Pemerintahan Jokowi-Jk

Kardiansyah Afkar, Ketua Bidang Hukum dan HAM DPP HMPI 2016-2018.
Pengamat Hukum Tata Negara

ZONADAMAI.COM: Genap sudah tiga tahun pemerintahan Jokowi-Jk, selama tiga tahun pemerintahan Jokowi-Jk tentu masih banyak catatan penting yang mesti kita berikan sebagai salah satu langkah konkrit dalam mengawal program Nawacita. Jika mengacu pada periode tahun pertama pemerintahan Jokowi-Jk, maka sebagian besar kalangan akan berpendapat bahwa pemerintahan Jokowi-Jk tidak berjalan secara efektif. Hal tersebut disebabkan karena stabilitas politik antara eksekutif (presiden beserta koalisi)-legislatif (DPR/Oposisi) mengalami kegaduhan politik (political noise) berkepanjangan, yang berimplikasi pada penyelenggaraan dan pelaksanaan program kerja pemerintah.

Transisi Kekuasaan Presidensil-Multipartai
Disetiap peralihan kekuasaan (presiden lama-presiden baru) dalam sistem presidensil-multipartai selalu ditandai dengan gejolak atau kegaduhan politik (political noise), yang berdampak pada instabilitas pemerintahan. Salah satu faktor penyebab terjadinya hal tersebut, karena nuansa politik saat Pilpres masih terus berlanjut sehingga partai politik yang kalah dalam pemilihan tersebut akan terus melakukan manuver politik. Maka gonjang-ganjing politik antara Presiden (koalisi)-DPR (oposisi) tidak dapat terhindarkan dalam setiap proses pengambilan kebijakan, sebab segala kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah akan ditodong oleh partai oposisi (group heartache). Oleh karena itu, tidak dapat dinafikan bahwa implikasi politik sakit hati (political hurt) pasca Pilpres masih merupakan salah satu faktor penyebab kegaduhan politik (political noise) pada periode pertama transisi kekuasaan pemerintahan Jokowi-Jk.
Kegaduhan politik dalam transisi kekuasaan presidensil-multipartai tidak dapat terhindarkan. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor yaitu; Pertama, Koalisi minoritas (minority coalition), yaitu presiden yang terpilih berasal dari gabungan (koalisi) beberapa partai kecil, maka kekuatan politik di parlemen dikuasai oleh partai oposisi. Kedua, Presiden minoritas, yang penulis maksud disini adalah presiden yang terpilih bukan merupakan pemimpin/ketua partai politik. Maka presiden yang terpilih secara politis memiliki kedudukan yang lemah, sebab partai pengusung (koalisi) maupun oposisi lebih berkuasa untuk melakukan intervensi dan manuver politik terhadap presiden.
Menakar Efektivitas Pemerintahan Jokowi-Jk
Menakar efektivitas suatu pemerintahan maka ada beberapa metode atau pendekatan yang dapat digunakan yaitu; Pertama, stabilitas politik, dalam ilmu hukum tata negara pendekatan ini lebih melihat pada persoalan politik dalam negeri yang menitik-beratkan pada relasi/hubungan antara Presiden-DPR. Pada pendekatan ini suatu pemerintahan dikatakan efektif atau tidak efektif apabila hubungan Presiden-DPR mengalami atau tidak mengalami kebuntuan (deadlock/shut down). Kedua, pertumbuhan ekonomi, adalah salah satu faktor penting untuk menentukan efektivitas suatu pemerintahan sebab berhubungan dengan penerimaan negara dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Jika merujuk pada tiga tahun terakhir pemerintahan Jokowi-Jk pertumbuhan ekonomi stagnan di bawah 5 persen, sedangkan janji kampanye presiden jokowi menargetkan 7 persen. (Tempo, 27 Juli 2017). Stagnannya pertumbuhan ekonomi tersebut tidak dapat diartikan secara serta-merta bahwa pemerintahan Jokowi-Jk tidak berjalan secara efektif. Pertumbuhan ekonomi yang stagnan diangka 5 persen pada dasarnya masih berada dalam katagori normal/wajar, sebab tidak menimbulkan dampak yang fatal bagi perekonomian Indonesia. Ketiga, Penegakan hukum, permasalahan penegakan hukum dapat juga dijadikan sebagai salah satu indikator untuk menilai efektivitas suatu pemerintahan. Dalam artian bahwa sejauh mana peran dan perhatian pemerintah dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana/kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) seperti; narkoba, terorisme, dan pemberantasan tindak pidana korupsi maupun permasalahan hukum lain di Indonesia. Keempat, pembangunan sarana dan prasarana, efektivitas suatu pemerintahan dapat dilihat secara langsung melalui pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pelayanan terhadap masyarakat seperti; pembangunan rumah sakit, sekolah, jalur transportasi (bandara, jalan dan tol laut), dan lain-lain.
Keempat pendekatan tersebut diatas dapat dijadikan sebagai salah satu metode untuk menakar efektivitas jalannya suatu pemerintahan. Apabila kita mengacu pada situasi atau kondisi stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi, penegakan hukum dan pembangunan infrastruktur tiga tahun terakhir ini berada dalam kondisi stabil, maka penulis berpendapat bahwa pada dasarnya pemerintahan Jokowi-Jk masih berjalan secara efektif. Maka dalam rangka mewujudkan program Nawacita Jokowi-Jk, sebaiknya kita bergerak secara bersama-sama mengawal jalannya pemerintahan demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Sumber: kumparan.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s