Zona Berita

Mayoritas Fraksi Dukung Perppu Ormas Jadi Undang-Undang

rapat-komisi-ii_20160229_132017

ZONADAMAI.COM – Semua Fraksi di komisi dua DPR RI telah menyampaikan pandangan akhirnya untuk menyetujui atau menolak Perppu nomor 2 tahun 2017 tentang Ormas untuk menjadi undang-undang.

Dari tujuh fraksi yang ada, empat fraksi yang secara tegas menyatakan mutlak menerima Perppu Ormas, yaitu PDIP, Golkar, NasDem, Hanura. Sementara, Tiga fraksi lainnya yaitu Demokrat, PKB dan PPP menerima dengan catatan agar Perppu Ormas tersebut segera direvisi setelah diundangkan.

Lantaran fraksi-fraksi di Komisi II tersebut belum satu sikap terhadap Perppu Ormas maka selanjutnya pengambilan keputusan akan dilakukan pada sidang paripurna yang direncanakan hari ini, Selasa (24/10/2017).

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan pemerintah membuka ruang revisi terhadap Perppu Ormas. Namun, ia menegaskan, sekalipun dilakukan revisi, poin-poin terkait Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI sudah final dan tidak bisa diotak-atik.

Menurutnya, siapa saja boleh berserikat dan bergabung dengan parpol tetapi tidak boleh punya agenda lain untuk mengubah Pancasila.

“Kami mencermati dengan baik pandangan fraksi termasuk pada prinsipnya pemerintah terbuka untuk merevisi UU ini. Sepanjang tadi, yang sudah prinsip jangan direvisi. Soal yang lain kami terbuka, mungkin masalah masa hukuman (mau direvisi), soal proses hukum terbuka juga pemerintah mau lewat PTUN, pengadilan kah, MK kah. Pada prinsipnya kami siap, apakah itu inisiatif pemerintah atau DPR, kami terbuka,” ujar Tjahjo.

Dia juga enggan berkomentar soal sikap PAN yang berbeda dengan fraksi lainnya sebagai partai pendukung pemerintah. Ia pun tetap menghargai sebagai bagian dari proses.

 

Ketua Komisi II DPR RI, Zainuddin Amali, di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (23/10/2017) mengatakan, dirinya masih berharap sebelum paripurna, masih ada perubahan-perubahan sikap dari fraksi-fraksi, sehingga keputusan bisa diambil secara musyawarah mufakat.

Pihaknya menghormati sikap seluruh fraksi di DPR RI, baik itu yang menerima maupun yang menolak. Baginya, itu merupakan sikap independensi masing-masing fraksi.

“Kita kan tidak bisa menunggu semua orang harus setuju atau menolak. Sesuai dengan jadwal, kita agendakan dan kita bahas di paripurna,” pungkasnya.[*]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s