Zona Berita

WASPADAI KELOMPOK DEMONSTRASI BERDALIH TOLAK KEBANGKITAN PKI

IDEOLOGI 2

JAKARTA – Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Selestinus mengingatkan Pemerintah dan masyarakat harus mewaspadai aksi kelompok masyarakat yang hendak melakukan Aksi Damai 299 di Jakarta pada Kamis, 29 September 2017.

Demonstrasi menamakan diri Presidium Alumni 212 (Jumat, 29 September 2017) dengan agenda pokok menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017, tanggal 10 Juli 2017, tentang Ormas. Para demonstrans kemudian dalam demonstrasi menolak kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI).

“Ada sikap aneh di balik agenda aksi 299, Kamis, 29 September 2017, karena di satu sisi agendanya menolak Perppu Nomor 2 Tahun 2017, tetapi di sisi yang lain menolak bangkitnya PKI,” kata Petrus Selestinus, Rabu (27/9).

Padahal Perppu Nomor 2 Tahun 2017, menurut Petrus Selestinus sudah dengan jelas untuk tidak memberikan ruang bagi bangkitnya komunis dalam bentuk Ormas apapun dan memudahkan negara untuk mengeksekusi ormas manapun yang mendirikan dan menyebarkan Ideologi komunis dan Ideologi lain yang menentang Pancasila.

Petrus Selestinus, mengingatkan, Presidium Alumni 212 tidak boleh berpikir seolah-olah hanya mereka saja yang menolak kebangkitan PKI sementara anggota masyarakat yang diam dianggap mendukung bangkitnya PKI. Soal PKI sudah final karena hukum positif negara sudah menutupnya rapat-rapat.

Karena itu jika Presidium Alumni 212 punya bukti bahwa ada orang atau Omas yang mencoba-coba bangkitkan PKI, cukup laporkan dan serahkan bukti-bukti kepada Polri serta sebutkan siapa-siapa yang diduga membangkitkan PKI.

“Karena hukum positif kita (KUHP, UU No. 27 Tahun 1999, Tentang Keamanan Negara, undang-undang Partai Politik dan terakhir Perpu Nomor 2 Tahun 2017) jelas melarang dan mengancam dengan pidana berat disertai pembubaran organisasinya bagi setiap orang atau ormas atau partai politik yang mengembangkan ajaran komunis di Indonesia,” ujar Petrus Selestinus.

Karena itu, sikap Alumni 212 yang mengagendakan aksi menolak Perpu No. 2 Tahun 2017 tentang Ormas jelas bertolak belakang dengan sikapnya menolak bangkitnya PKI, karena kelahiran Perpu Nomor 2 Tahun 2017 ini dimaksudkan untuk membasmi ormas yang anti Pancasila termasuk mengganyang kelompok masyarakat yang membangun ideologi Komunis dengan kemasan ormas.

Perppu Nomor 2 Tahun 2017, sesungguhnya telah melengkapi kekurangan UU sebelumnya seperti undang-undang Partai Politik dan KUHP yang hanya memberi sanksi pidana terhadap individu dan/atau Partai Politik yang melakukan kegiatan menyebarluaskan ajaran komunis dengan kemasan Partai Politik.

Sedangkan kegiatan ideologi komunis dalam kemasan Ormas, belum diatur secara lengkap dan tegas serta penindakannya secara sederhana belum diatur, sehingga Perppu Nomor 2 Tahun 2017 adalah solusinya.

“Pertanyannya untuk tujuan apa kelompok Alumni 212 melakukan aksi 299 dengan agenda menolak Perppu Nomor 2 Tahun 2017 dan sekaligus menolak Kebangkitan PKI,” kata Petrus Selestinus.

Bukankah dengan menolak Perppu Nomor 2 Tahun 2017 itu sama dengan hendak membiarkan Ormas anti Pancasila, termasuk Ormas PKI untuk bangkit. Ini jelas sikap ambiguitas yang paradoksal, karena Perppu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Ormas, ditujukan untuk membubarkan ormas manapun yang anti terhadap Pancasila, termasuk ormas berbaju PKI.

Ini jelas merupakan sikap yang kontra produktif karena melakukan aksi menolak PKI seharusnya mendukung Perppu Nomor 2 Tahun 2017, karena menolak Perppu mengandung makna membiarkan ormas anti Pancasila dengan kemasan apapun untuk tumbuh dan berkembang.

Gerakan menolak kebangkitan PKI dan menolak Perppu Nomor 2 Tahun 2017 yang dilakukan pada waktu yang bersamaan, diduga bermotif politik adu domba, karena kedua gerakan ini bukan saja bersifat ambigu dan paradoksal.

“Akan tetapi juga sebagai memperebutkan “pepesan kosong” karena PKI sendiri sudah lama mati, tidak diperbolehkan bahkan sudah dinyatakan sebagai partai politik terlarang di Indonesia”, ungkap Petrus Selestinus.

Undang-undang parpol tidak memberikan tempat untuk PKI. Jika komunis ingin bangkit lagi di Indonesia dalam kemasan ormas, maka Perppu Nomor 2 Tahun 2017 adalah jawabannya, karena tidak memberi ruang sedikitpun untuk bangkitnya komunis dalam bentuk ormas, juga pengurusnya atau bakal calon pengurusnya yang dapat dipenjarakan selama puluhan tahun.

Dengan demikian kekhawatiran Alumni 212 tentang akan bangkitnya PKI lantas serta merta menolak Perppu Nomor 2 Tahun 2017, sebagaimana aksi itu akan dilakukan pada tanggal 29 September 2017 patut dicurigai sebagai kegiatan yang memiliki agenda politik untuk memberi pesan destruktif kepada publik seolah-olah Pemerintahan Jokowi-JK melalui Perppu Nomor 2 Tahun 2017 akan membuka peluang bangkitnya PKI atau pesan bahwa di era pemerintahan Presiden Jokowi-JK, PKI akan bangkit lagi.

“Ini tidak masuk diakal sehat publik dan justru membodohi masyarakat, karena jangankan PKI bangkit, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan ormas yang bertentangan dengan Pancasila saja pemerintah bubarkan dengan menggunakan Perppu Nomor 2 Tahun 2017. Karena itu jangan ikut Aksi Demonstrasi 299,” kata Petrus Selestinus. (sinarharapan.net)

Advertisements

Categories: Zona Berita

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s