Zona Berita

Luhut Soal 5000 Senjata Ilegal: Cukup Itu, Jangan Dibikin Ramai

oj.jpg

Sumber: Tempo.com

Jakarta – Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menilai isu pembelian 5000 pucuk senjata ilegal yang berawal dari rekaman suara Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo , tak perlu diperpanjang. “Kalian (wartawan) merujuk saja pada pernyataan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan. Cukup itu, jangan dibikin ramai,” kata Luhut saat ditanyai di kantornya Jakarta Pusat, Senin 25 September 2017.

Luhut sendiri tak mempermasalahkan adanya pembelian senjata dalam jumlah besar. “Kenapa tak wajar? Ya wajar saja kan butuh senjata-senjata pistol.”ujarnya,

 

Meski demikian, mantan Menko Polhukan itu menolak berkomentar lebih jauh, lantaran tak berwenang mengurusi hal tersebut. “Saya bukan pejabat tentara, jangan lah,” ucapnya.

Menkopolhukam Wiranto pada hari Minggu 24 September 2017 bicara soal polemik pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo tentang itu pembelian 5000 pucuk senjata oleh institusi non militer. Wiranto menegaskan bahwa pernyataan Panglima tersebut tidak benar.

Ia mengakui ada kesalahan komunikasi antara Panglima dengan Kepala BIN Jenderal Budi Gunawan dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Namun saat ini sudah diluruskan.

“Setelah saya panggil Kepala BIN, hubungi Panglima TNI, Kapolri dan Institusi lain yang terkait masalah ini, ternyata ini hanya masalah komunikasi yang tidak tuntas dalam pembelian senjata,” kata Wiranto di kantor Kemenko Polhukam, Minggu 24 September.

Wiranto mengkonfirmasi soal pemesanan senjata laras pendek oleh Badan Intelijen Negara (BIN). Namun, jumlah yang dia sebutkan hanya 500 pucuk, bukan 5000 seperti yang ramai diperbincangkan.

Menurut Wiranto, pembelian 5000 pistol dari PT Pindad itu diketahui untuk keperluan pendidikan intelijen. Karena itu, pembelian tersebut tak memerlukan kebijakan khusus dari Presiden Jokowi. Alasannya, pistol yang dipesan tak termasuk standar TNI, sehingga hanya butuh izin dari Mabes Polri. “Prosedur pengadaannya tidak secara spesifik memerlukan kebijakan Presiden,” ujar Wiranto dalam konferensi pers di kantornya, kemarin.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s