Zona Berita

Bangun 245 Proyek Infrastruktur, Berapa yang Sudah Selesai?

aef

Sumber: Liputan6.com

Jakarta – Pemerintah Joko Widodo (Jokowi) tengah mengebut pembangunan 245 proyek infrastruktur dan dua program dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) hingga 2019. Hingga Juni 2017, sebanyak lima proyek telah rampung dan 130 proyek dalam tahap konstruksi.

Sebanyak 245 proyek dan dua program PSN berdasarkan evaluasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional yang diubah dengan Perpres 58 Tahun 2017.

Terdiri dari pembangunan 74 proyek jalan, kereta 23 proyek, pelabuhan 10 proyek, bandara 8 proyek, kawasan ekonomi khusus 30 proyek, perumahan 3 proyek, pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) 3 proyek, air bersih dan sanitasi 10 proyek, bendungan 54 proyek, irigasi 7 proyek.

Adapula proyek teknologi 4 proyek, smelter 6 proyek, energi 12 proyek, pertanian atau kelautan 1 proyek. Sementara 2 program PSN, yakni 1 program kelistrikan 35 ribu Megawatt (MW) dan 1 program pengembangan industri pesawat terbang.

Direktur Jenderal Pengadaan Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/BPN, Arie Yuriwin mengungkapkan, pemerintah telah menyelesaikan pembangunan 5 proyek dari 245 proyek dan 2 program PSN hingga Juni 2017. Sedangkan 130 proyek dalam tahap konstruksi.

“Sementara 12 proyek masih dalam tahap transaksi dan 100 proyek dalam proses penyiapan. Jadi masih ada tugas menyelesaikan 112 proyek pada 2018-2019, karena penyelesaian proyek hingga 2017 sebesar 54 persen,” ujar dia dalam acara Seminar Nasional Pengadaan Tanah Dalam Percepatan Pembangunan Infrastruktur, Jakarta, Selasa (19/9/2017).

Sementara untuk program kelistrikan 35 ribu MW hingga Juni 2017, kata Arie, beberapa pembangkit listrik dengan kapasitas 758 MW sudah beroperasi. Sebanyak 14.593 MW dalam tahap pembangunan.

“Sebanyak 8.150 MW sudah selesai Power Purchase Agreement (PPA), namun belum financial close. Yang dalam tahap pengadaan 5.355 MW, dan tahap perencanaan 6.970 MW,” Arie menerangkan.

Arie menuturkan, kendala yang dihadapi untuk merampungkan proyek strategis nasional paling besar adalah isu pendanaan dengan persentase 30 persen. Masalah pembebasan lahan 25 persen, isu perizinan 10 persen, dan isu pelaksanaan konstruksi 8 persen.

“Dengan adanya Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), sangat membantu proses pembebasan lahan. Dan kini masalah utama kita adalah pendanaan,” tutur Arie.

Untuk diketahui, pemerintah membutuhkan dana sebesar Rp 4.700 triliun untuk membangun berbagai macam proyek infrastruktur dalam kurun waktu 5 tahun ini (2015-2019).

Persoalan pembebasan lahan yang masih menjadi hambatan, antara lain, terkait sponsor, ketidakpastian pembiayaan, parameter keuangan, struktur keuangan, proses permohonan pendanaan, terkait jaminan, dan kepemilikan aset.

“Sedangkan isu pembebasan lahan yang masih dihadapi, pada proses pembebasan tanah milik TNI, TKD, wakaf, instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan proses konsinyasi di Pengadilan Negeri maupun Mahkamah Agung, serta isu ketidaksesuaian lokasi lahan (RTRW),” pungkas Arie.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s