Zona Berita

Kondisi Marawi, Filipina, Berpengaruh ke Indonesia

Menko Polkam Wiranto memberi arahan dalam rapat bersama Gubernur dan Pangdam dan Kapolda di Kawasan Timur Indonesia mengenai perkembangan terorisme Indonesia dan antisipasi dampak konflik di Marawi Filipina.

ZONADAMAI.COM – Sel Negara Islam di Irak dan Suriah sudah ada di 16 daerah di Indonesia. Namun, aparat belum punya landasan hukum untuk menindak mereka. Padahal, sel ini bisa aktif setiap saat dan akan makin berbahaya jika sel NIIS di Marawi, Filipina, terdesak lalu lari ke Indonesia.

Guna mengantisipasi masuknya sel NIIS dari Marawi, Pulau Mindanao, Filipina, ke Indonesia, Kepolisian Negara RI (Polri) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam satu pekan terakhir telah meningkatkan dialog dengan masyarakat Sulawesi Utara (Sulut) yang berbatasan laut dengan Filipina. Komunikasi itu dilakukan agar masyarakat makin menyadari ancaman terorisme di sekitar mereka.

Polri juga telah mengerahkan enam kapal laut dan sejumlah personel ke Sulut. Pada saat yang sama, TNI telah menutup jalur-jalur masuk dari Marawi.

TNI juga sudah meningkatkan pengamanan di pulau yang paling dekat dengan Marawi, yaitu Marore dan Miangas di Sulut. Untuk operasi udara dan laut, kapal selam bahkan telah disiagakan di daerah itu. ”Dengan demikian, pelarian NIIS dari Marawi tidak bisa masuk ke Tarakan (Kalimantan Utara), Bitung di Sulut, atau Maluku Utara,” kata Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo seusai menghadiri rapat kerja dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (15/6/2017).

Berbahaya

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto sebelumnya juga mengatakan, aksi terorisme oleh kelompok Maute di Marawi berbahaya bagi Indonesia. Pasalnya, wilayah perairan di Mindanao, Filipina selatan, berbatasan dengan wilayah perairan di utara Sulut.

Direktur Institut untuk Analisis Kebijakan Konflik (IPAC) Sidney Jones menambahkan, kelompok Maute yang merupakan sel NIIS paling berbahaya di Filipina juga punya hubungan erat dengan warga Indonesia.

Jones mengatakan, salah satu pendiri milisi Maute yang awalnya bernama Khilafah Islamiyah Mindanao (KIM), yaitu Omarkhayam Romato Maute, menikah dengan warga Indonesia, yaitu Minhati Madrais. Bahkan, Omarkhayam pernah mengajar di sebuah pesantren milik keluarga Minhati di Bekasi, Jawa Barat, setelah dia kembali dari Mesir pada 2009.

Omarkhayam mendirikan KIM bersama adiknya yang bernama Abdullah. Keterkaitan keduanya dengan Indonesia, ujar Jones, diperkuat dengan mentor mereka, Sanusi, yang berasal dari Tegal, Jawa Tengah. Milisi Maute, lanjutnya, merupakan pendukung Isnilon Totoni Hapilon yang menjadi pemimpin NIIS di Asia Tenggara.

Perkembangan terakhir, militer Filipina menyatakan telah menangkap saudara Omarkhayam dan Abdullah, yaitu Mohammad Noaim Maute.

Juru bicara militer Filipina, Letnan Kolonel Jo-Ar Herrera, menyebutkan, Noaim Maute ditangkap di sebuah pos penjagaan di dekat kota Cagayan de Oro, Rabu pagi. Menurut juru bicara militer di wilayah Komando Timur Mindanao, Brigadir Jenderal Gilbert Gapay, Noaim Maute diduga kuat sebagai pembuat bom bagi kelompok Maute.

Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Komisaris Besar Martinus Sitompul menuturkan, Polri terus berkoordinasi dengan Kepolisian Nasional Filipina untuk menemukan warga Indonesia yang masuk dalam daftar pencarian orang karena bergabung dengan kelompok Maute. Polri pun telah bertukar data dengan Kepolisian Nasional Filipina terkait RS yang ditangkap Polri pada Selasa lalu di Gunung Kidul, Yogyakarta. RS diduga jadi penyandang dana bagi empat warga Indonesia yang bergabung dengan kelompok Maute. Uang 7.500 dollar AS (sekitar Rp 99,7 juta) dikirimkan RS kepada empat orang itu pada Februari 2017.

Sementara itu, lima menteri pertahanan, yaitu dari Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Brunei, akan berkumpul di Tarakan, Kalimantan Utara, 19 Juni, untuk membahas perkembangan NIIS.

”Jadi kita tahu, kalau ada apa-apa kita sudah siap,” kata Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu.

Rangkaian acara di Tarakan juga diisi dengan peluncuran patroli bersama tiga negara, yang terdiri dari militer Indonesia, Malaysia, dan Filipina.

Berbaur

Gatot Nurmantyo menuturkan, sel NIIS sudah ada di 16 daerah di Indonesia, antara lain Nusa Tenggara Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. ”Mereka yang menjadi bagian dari sel NIIS ini sudah berbaur dengan masyarakat, tidak bisa dibedakan,” ujarnya.

Meski sel NIIS sudah terdeteksi di 16 daerah, Panglima TNI mengatakan, aparat penegak hukum tidak bisa menindak mereka. ”Menangkapnya pakai undang-undang apa?” katanya.

Undang-undang (UU) yang diharapkan mampu mempermudah penindakan terhadap mereka yang terindikasi terkait teroris hingga kini belum tuntas dibahas di DPR bersama pemerintah. UU yang dimaksud adalah perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU Antiterorisme DPR Muhammad Syafii mengatakan, dari total 112 poin dalam daftar inventarisasi masalah (DIM) di RUU itu, yang sudah tuntas dibahas bersama pemerintah sebanyak 72 poin.

”Membuat undang-undang tidak seperti membuat kerajinan tangan. Tidak bisa diprediksi kapan selesainya,” katanya.

Dalam rapat pansus bersama pemerintah yang digelar tertutup, kemarin, salah satu materi yang disepakati terkait masa penahanan orang yang tersangkut kasus terorisme.

Masa penahanan penangkapan diputuskan 14 hari dan bisa diperpanjang 7 hari setelah ada izin pengadilan. Masa penahanan di tingkat penyidikan selama 120 hari bisa diperpanjang 60 hari dan bisa diperpanjang kembali 20 hari. Sementara penahanan di tingkat penuntutan diputuskan 60 hari dan bisa diperpanjang 30 hari. Adapun penahanan di tingkat pengadilan negeri, pengadilan tinggi, hingga Mahkamah Agung mengikuti aturan yang selama ini ditetapkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Dengan demikian, kata Syafii, masa penahanan teroris sejak ditangkap hingga vonis pengadilan berkekuatan hukum tetap selama 781 hari. Masa penahanan ini lebih singkat daripada yang diusulkan pemerintah dalam RUU, yaitu 1.010 hari.

”Ini bentuk kompromi. Jika mengikuti usulan pemerintah, masa penahanan itu melanggar hak asasi manusia. Sebaliknya, kalau tetap bertahan dengan di KUHAP, aparat keamanan kesulitan untuk membuktikan seseorang teroris atau bukan,” ujarnya. [KOMPAS.com]

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s