Zona Ekonomi

Harapan Geuchik Kepada Pemerintahan Irwandi-Nova

Geuchik Lamduro M. Yusuf bersama aparatur gampong dan masyarakat Lamduro Kecematan Darussalam Aceh Besar

ZONADAMAI.COM – Kehadiran UU No.6 tahun 2014 disambut dengan gegap gempita oleh segenap masyarakat Aceh, tak terkecuali geuchik, tuha peut sebagai penyelenggara Pemerintah Gampong, kehadiran undang-undang tentang desa ini juga disambut oleh Pemerintah Aceh dan pemerintah Kabupaten/Kota.

Tak tanggung-tanggung berbeda dengan provinsi lain di Indonesia, dukungan pemerintah Aceh dalam upaya mengawal implementasi UU No.6 tahun 2014, Pemerintah Aceh telah mengeluarkan Intruksi Gubernur Nomor 7 tahun 2016 tentang Sistem Pengendalian Dana Desa (SPDD) yang bersumber dari APBN.

Begitu Juga dengan Pemerintah Kabupaten/Kota di Aceh, selain telah mengeluarkan qanun dan peraturan bupati/walikota sebagai turunan dari undang-undang desa tersebut juga telah melatih perangkat gampong agar mampu melakukan perencanaan gampong, baik berupa teknik penyusunan RPJM Gampong (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong), RKP Gampong (Rencana Kerja Pemerintah Gampong) dan APB Gampong (Anggran Pendapatan dan Belanja Gampong) beserta teknik penganggaran, penatausahaan, pelaksanaan dan pelaporan pertanggungjawaban.

UU No.6 tahun 2014 telah memberikan wewenang yang besar kepada gampong, dalam penyelenggaraan pemerintah gampong, pelaksanaan pembangunan gampong, pemberdayaan masyarakat gampong serta pembinaan masyarakat gampong berdasarkan hak asal usul dan hak lokal bersekala gampong, karenanya wewenang besar yang telah dijamin undang-undang ini harus dimanfaatkan dengan baik dan bertanggungjawab.

Dalam implementasi UU No.6 tahun 2014 tersebut, sejak tahun anggaran 2015 Pemerintah Pusat telah mengucurkan dana yang sangat besar kepada gampong yang nominalnya variatif tergantung luas wilayah, jumlah penduduk dan tingkat kesulitan gampong.

Sejak pengucuran Dana Desa (DD) itulah pemerintah gampong nampak bergairah, pemerintah gampong disibukkan oleh berbagai kegiatan, diawali dengan pelatihan-pelatihan peningkatan kapasitas perangkat-perangkat gampong oleh pemerintah kabupaten/kota, setelah itu geuchik yang dibantu oleh perangkat gampong bersama tuha peut dan masyarakat melakukan perencanaan gampong.

Bak sebuah kabupaten/kota, gampong telah memiliki RPJM sendiri, RKP sendiri dan APB sendiri, dengan dokumen perancanaan inilah geuchik bersama perangkat gampong melaksanakan penyelenggaraan pemerintah, pembangunan gampong, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat gampongnya.

Ketentuan Permendagri 114 tahun 2014 RPJM Gampong harus memuat visi dan misi kepala desa terpilih, hal ini menunjukkan bahwa geuchik memiliki wewenang yang besar dalam penentuan prioritas pembangunan gampong pada periode pemerintahannya dengan melibatkan masyarakat secara partisipatif.

Sejak tahun 2015 geuchik sebagai penguasa pengguna anggaran gampong telah berupaya merubah wajah gampong yang dulunya murung menjadi bergairah, perangkat gampong bersama masyarakat ikut berpartisipasi menyukseskan visi-misi pemerintah gampong, ada yang disibukan dengan pembangunan jalan, pembangunan irigasi, pembangunan jembatan, rehap menasah, pembentukan BUMG, pelatihan-pelatihan peningkatan kapasitas masyarakat dan berbagai kegiatan pembinaan masyarakat lainnya.

Bukan hanya itu, geuchik bersama tuha peut dengan melibatkan masyarakat secara partaisipatif telah melahirkan sejumlah regulasi-regulasi penting di tingkat gampong berupa qanun gampong dan peraturan-peraturan geuchik.

Adanya dokumen perencanaan gampong berupa RPJM Gampong, RKP Gampong dan sejumlah regulasi-rugulasi penting berskala gampong yang didukung oleh menejerial yang baik ini merupakan indikator keterberdayaan sebuah gampong yang good governance.

Terberdayanya gampong secara kolektif itu artinya terberdayanya Kecamatan, terberdayanya kecamatan sama dengan terberdaya kabupaten, dan terberdayanya kabupaten secara keseluruhan itu bermakna terberdayanya Provinsi. Oleh karena itu “Ayo kita berdayakan Aceh dengan memberdayakan Gampong bersama geuchik !”.

Memberdayakan gampong tidak bermakna gampong itu lemah, memberdayakan gampong juga tidak bermakna membangun gampong, tetapi memberdayakan gampong adalah memberikan kesempatan kepada gampong untuk melakukan perencanaan sendiri, penganggaran sendiri, pelaksanaan sendiri, penatausahaan sendiri dan pelaporan pertanggungjawaban sendiri sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa intervensi.

Ruh Undang-undang desa adalah “desa membangun” Bukan “membangun desa” keduanya memiliki makna yang bertolak belakang, desa membangun artinya menunjukkan dan mendudukan desa sebagai subjek pembangunan, yakni sebagai pihak utama dan pertama dalam melaksanakan sistem pembangunan desa. sedangkan yang dimaksud dengan membangun desa adalah menempatkan desa sebagai obyek pembangunan, di mana pihak pelaku pembangunan didominasi oleh pihak di luar desa.

Dalam upaya mendukung suksesnya desa membangun pemerintah pusat telah berkomitmen membangun Indonesia dari desa melalui NAWACITA Jokowi-JK, khususnya NAWACITA Ketiga yaitu “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa”, sebagai bentuk keseriusan Pemerintah Pusat dalam implementasi UU. No.6 Tahun 2014 Pemerintah Pusat telah mengeluarkan PP.No. 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang desa berserta perubahannya.

Pemerintah Pusat melalui kementerian RI juga telah mengeluarkan Permendagri No.114 Tahun 2014 tetang pedoman pembangunan desa, dan juga telah mengeluarkan Permendesa No. 3 tahun 2015 tentang pendampingan desa.

Salah satu agenda nasional dalam rangka peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah yang termuat dalam RPJM Nasional tahun 2015-2019 adalah meningkatkan sinergisitas perencanaan dan penganggaran pemerintah pusat dan daerah.

Pembangunan pusat dan daerah dibutuhkan sebuah strategi yang sinergis agar dapat terlaksananya pembangunan Indonesia yang berkelanjutan dan bermanfaat. Sinergisitas antara perencanaan pembangunan pusat dangan daerah tersebut dapat wujudkan melalui itikat baik seorang pimpinan daerah untuk melaksanakan visi dan misi pemerintah pusat dalam rangka membangun Indonesia seutuhnya. Bersamaan dengan NAWACITA Ketiga Jokowi-JK ini, sangat strategis rasanya bila Pemerintah Aceh juga punya komitmen memulai pembangunan daerah dari pinggiran.

Sebagai daerah otonomi khusus yang memiliki lex spesialis tentunya Aceh juga harus memiliki warna yang berbeda, Pemerintah Pusat memilik program “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa”, seiring dengan itu kita berharap Pemerintah Aceh memiliki Program “Membangun Aceh Bersama Geuchik”.

Membangun Aceh melalui pembangunan gampong bersama geuchik tidak berarti pemerintah Aceh harus mengelontorkan dana yang besar untuk pembangunan gampong, dalam hal ini pemerintah Aceh dituntut ikut ambil peran membantu pemerintah kabupaten/kota untuk mempercepat pencarian dana desa ke rekening gampong tepat waktu.

Harus diakui, bahwa selama ini masih ada gampong yang melanggar aturan pencairan dana dari rekening kas gampong untuk kepentingan pembangunan gampong, gampong mencairkan dana secara gelondongan, ini menyalahi aturan, melanggar Permendagri No. 113 tahun 2014.

Idealnya pencairan dana gampong untuk kepentingan sebuah kegiatan harus dilakukan melalui pengajuan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) yang diajukan oleh PK (Pelaksana Kegiatan) sesuai dengan RAB (Renacana Anggaran Belanja), setelah diverifikasi oleh Sekretaris Gampong baru kemudian dapat dicairkan atas persetujuan geuchik.

Pencairan dana gampong yang sesuai dengan aturan yang berlaku tentunya butuh proses, dan proses ini tidak mungkin dilakukan oleh geuchik bila dana gampong setiap tahunnya cair menjelang akhir tahun anggaran.

Selanjutnya Pemerintah Aceh juga dituntut aktif membantu pemerintah Kabupaten/Kota untuk mensosialisaikan setiap adanya regulasi-regulasi baru yang merupakan turunan dari Undang-Undang Desa, sehingga pemerintah Gampong dalam menggunakan wewenangnya tidak menerjemahkan peraturan-peraturan baru tersebut sesuai dengan persepsi dan kehendak masing-masing.

Sosialisasi peraturan-peraturan baru tersebut dapat dilakukan bersamaan dengan pendampingan gampong, selain dampingan dari pendamping profesional juga butuh pendampingan dari pemerintah provinsi dan Kabupaten/kota.

Kehadiran pendamping profesional dari Kemendes PDTT di semua tingkatan baik PLD, PD dan TA bukan sebagai pengawas sebagaimana halnya seorang pengawas dalam mengawasi sebuah proyek ‘Melihat, memeriksa dan bertindak’ namun kehadiran pendamping profesional adalah sebagai mitra geuchik dalam memastikan agar peyelenggaraan pemerintah dan pembangunan gampong sesuai dengan amanah undang-undang desa dan turunannya.

Kerjasama antara pendamping profesional dengan pemerintah pada semua tingkatan adalah sebuah kebutuhan mutlak yang tidak boleh diabaikan, sehingga adanya sinergisitas dalam proses mendampingi gampong agar gampong dapat mengunakan kewenangannya yang meliputi hak asal usul, hak lokal bersekala gampong dan wewenang lain baik yang dilimpahkan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah Kabupaten/Kota.

Kemudian Pemerintah Aceh juga dituntut untuk memberikan apresiasi kepada gampong-gampong yang berprestasi, pemberian penghargaan ini harus dilakukan langsung oleh Gubernur Aceh atau Bupati/walikota jangan diwakili oleh dinas-dinas terkait, sehingga pemerintah gampong dan tuha peut tidak merasa berjuang sendiri dalam pelaksanaan pembangunan gampong.

Demikian, semoga Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Bapak Irwandi Yusuf dan Bapak Nova Iriansyah memiliki program “Membangun Aceh bersama geuchik”, sehingga kemandirian gampong dan kesejahteraan masyarakat Aceh cepat terwujud, Amin.

*Oleh Faurizal, ST. MM, Tenaga Ahli Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Kabupaten Gayo Lues.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s