Zona Politik

Fraksi PA Janganlah Borong Jabatan di DPRA

ZONADAMAI.COM – Pergantian Alat Kelengkapan Dewan (AKD) di DPRA dinilai oleh para pengamat sebagai sesuatu yang strategis karena erat kaitannya dengan hasil Pilkada 2017. Namun diharapkan partai politik di DPRA jangan memborong jabatan di komisi atau posisi lainnya di AKD.

Pengamat politik dari Unsyiah, Dr Effendi Hasan MA yang dimintai tanggapannya terhadap pergantian AKD di DPRA meyakini fraksi atau partai politik yang gagal memenangkan calonnya pada pilkada lalu akan berusaha maksimal untuk mendominasi sejumlah jabatan AKD di DPRA.

Seperti halnya jabatan ketua, wakil ketua, dan sekretaris komisi yang akan ditetapkan pekan depan, masing-masing fraksi atau partai politik tentu sangat mengincar posisi tersebut.

“Secara teori balance or power, seharusnya penyusunan AKD terutama penentuan ketua-ketua komisi di DPRA harus mewakili semua anggota partai yang ada di DPRA saat ini,” kata Effendi, Sabtu (29/4).

Seperti diketahui, dua hari lalu, dalam sidang paripurna khusus, fraksi-fraksi di DPRA mereposisi sejumlah anggotanya, termasuk pergantian tiga ketua fraksi yaitu dari Partai Aceh, NasDem, dan Golkar. Pekan depan, masing-masing fraksi atau partai juga akan menetapkan ketua komisi. Inilah yang kemudian diharapkan oleh Effendi Hasan tidak didominasi fraksi atau partai tertentu.

Menurut Effendi, jika partai tertentu memborong jabatan di ketua komisi, maka akan terciptanya single of power di DPRA. Tentunya hal itu akan sangat berpengaruh terhadap kebijakan yang dilahirkan DPRA temasuk hubungan antara legislatif dan eksekutif. “Jika diborong atau didominasi partai tertentu, maka di DPRA akan melahirkan single of power bukan balance of power,” sebutnya.

Effendi menganalisa, untuk jabatan AKD terutama pada ketua-ketua komisi, tidak banyak akan terjadi perubahan, mengingat masih kuatnya koalisi lama di DPRA yaitu Koalisi Aceh Bermartabat (KAB). Tentunya, penentuan ketua-ketua komisi di DPRA akan sangat berpengaruh, terutama political will dari koalisi tersebut. “Ketika political will koalisi tidak ada niat melibatkan ketua-ketua komisi dari selain koalisi itu, maka tidak akan terjadi perubahan,” sebutnya.

Boleh jadi, lanjut Effendi, PA akan menduduki jabatan ketua komisi satu sampai empat, sedangkan untuk ketua-ketua komisi lain jatah PAN, NasDem, dan Gerindra/PKS. “Itu gambaran ketua-ketua komisi ke depan, jadi masih didominasi oleh KAB,” ujarnya.

Menurut Effendi, penentuan ketua-ketua komisi akan terjadi balance of power dengan satu syarat, yaitu terjadi koalisi baru di DPRA yang dipelopori apakah oleh partai gubernur terpilih beserta partai pengusungnya, sehingga akan terjadi sharing of power dari koalisi yang telah ada. “Tentunya ini akan berpengaruh besar terhadap penentuan ketua-ketua komisi yang baru,” demikian Effendi Hasan. [aceh.tribunnews.com]

Advertisements

Categories: Zona Politik

Tagged as: , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s