opini

Gubernur Zaini Didesak Laporkan Kasus Dana Rp 650 M ke KPK

ZONADAMAI.COM – Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) mendesak Gubernur Zaini Abdullah untuk melaporkan kasus indikasi korupsi pengelolaan dana pemberdayaan ekonomi mantan GAM sebesar Rp 650 miliar ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta.

Dalam rilis yang diterima, Minggu 16 April 2017, MaTA meminta gubernur Aceh harus berani mengungkapkan aktor yang terlibat di balik penyimpangan dana yang bersumber dari dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh tahun anggaran 2013 tersebut.

Menurut MaTA, ini adalah tantangan bagi Zaini Abdullah untuk membuktikan kepada publik di Aceh bahwa dirinya bukan hanya berani “unjuk gigi” pada masa orasi kampanye Pilkada. Pelaporan tersebut akan memberi isyarat bahwa dalam indikasi penyimpangan dana Otsus ini tidak melibatkan Zaini Abdullah selaku Gubernur Aceh pada 2013 silam.

“Namun kalau ini tidak dilakukan, publik di Aceh pasti akan menilai bahwa Zaini Abdullah juga ikut serta menikmati dana tersebut,” tulis MaTA dalam rilisnya.

Mata menilai, jika kasus ini hanya diharapkan penyelesaiannya kepada aparat penegak hukum di Aceh, MaTA khawatir aktor utama kasus tersebut tidak akan tersentuh atau terjerat oleh hukum. Pasalnya, saat ini hampir setiap tindak pidana korupsi yang melibatkan oknum yang memiliki kekuasaan tidak pernah terjerat.

“Meskipun prinsip hukum tak pandang bulu, tapi aparat penegak hukum di Aceh belum punya cukup kemauan dan keberanian untuk mengungkap dalang utama yang memiliki kekuasaan.”

MaTA mencontohkan seperti kasus keterlibatan Bupati Aceh Utara Muhammad Thaib, meskipun berulang kali disebutkan sebagai oknum yang juga ikut serta menikmati aliran dana dari kasus korupsi pinjaman Aceh Utara sebesar Rp 7,5 miliar pada Bank BPD Cabang Lhokseumawe. Dalam kasus tersebut, jelas-jelas disebutkan keterlibatan oknum Bupati Aceh Utara, tapi jajaran kejaksaan di Aceh belum memiliki kemauan dan keberanian melakukan penindakan hukum yang tegas kepada oknum tersebut.

Kasus Rp 650 miliar yang sempat menjadi konsumsi publik khususnya saat masa kampanye pilkada di Aceh ini adalah  kasus besar dan patut diduga ini adalah korupsi politik. MaTA melihat, ada penyelenggara yang terlibat, politisi, pengusaha dan berpeluang dana tersebut di jadikan sebagai pendanaan partai politik.

Menurut catatan MaTA, aparat penegak hukum di Aceh belum berpengalaman mengungkap kasus indikasi korupsi politik. Sehingga harapan besarnya ada pada KPK yang sudah berulang kali mengungkap kejahatan korupsi politik. Maka pelaporan ke KPK merupakan langkah tepat untuk mengungkap secara keseluruhan pihak yang terlibat.

“Kalau kasus ini dilaporkan sendiri oleh Gubernur Aceh Zaini Abdullah ke KPK, maka pemberantasan korupsi di Aceh selangkah lebih maju dibandingkan daerah lain. Artinya, pejabat daerah sudah menunjukkan komitmennya untuk bersama-sama memberantas korupsi di Aceh.”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s