Zona Politik

Pemuda Partai Aceh Minta UUPA Bendera dan Lambang Aceh Direvisi

ZONADAMAI.COM – Pemuda Partai Aceh (PPA) Kabupaten Aceh Selatan, organisasi sayap Partai Aceh meminta kepada Pemerintah Aceh di bawah kepemimpinan gubernur terpilih, Irwandi Yusuf, segera mendesak DPR RI dan Presiden Jokowi untuk merevisi Undang-undang Pemerintah Aceh Nomor 11 Tahun 2006.

Alasannya, keberadaan UUPA selama ini justru menjadi polemik berkepanjangan di tengah-tengah masyarakat Aceh karena dalam implementasinya di lapangan sering bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi seperti UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

“Kami menilai langkah evaluasi terhadap UUPA tersebut telah menjadi kebutuhan mendesak untuk ditindaklanjuti oleh Gubernur Aceh terpilih. Soalnya, keberadaan UUPA turunan butir-butir MoU Helsenki sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman sehingga sering terjadi polemik dalam implementasinya di lapangan,” kata Pengurus Pemuda Partai Aceh Sagoe Kuta Tuan Wilayah Lhok Tapaktuan, Palti Raja Siregar, di Tapaktuan, Sabtu (15/4/2017).

Dia mencontohkan, seperti terkait polemik penentuan bendera dan lambang Aceh sebagaimana di atur dalam Bab XXXVI Pasal 246 UU PA Nomor 11 Tahun 2006. “Secara eksplisit dalam UUPA ditegaskan bahwa bendera bintang bulan dan lambang buraq singa sebagai bendera dan lambang Pemerintahan Aceh. Namun sayangnya dalam implementasinya di lapangan aturan tersebut telah terjadi polemik berkepanjangan antara Pemerintah Aceh dan DPRA dengan Pemerintah Pusat,” katanya.

Atas dasar itu, maka Ia berharap kepada Gubernur Aceh terpilih agar berinisiatif segera mengusulkan revisi UUPA tersebut ke Presiden Jokowi dan DPR RI sehingga ketentuan hukum yang tertuang di dalamnya tidak lagi dipahami secara multitafsir oleh para pihak. Selain kepada Gubernur Aceh terpilih, Palti Raja Siregar juga meminta kepada para anggota DPR RI dan DPD RI asal Provinsi Aceh di Senayan Jakarta untuk secara bersama-sama dengan Pemerintah Aceh memperjuangkan revisi UUPA nomor 11 tahun 2006.

“Sehingga keberadaan ketentuan hukum khusus tersebut benar-benar menguntungkan rakyat Aceh ke depannya bukan justru berpotensi menimbulkan masalah baru di Aceh,” ujarnya. [goaceh]

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s