Zona Politik

Empat Tantangan Gubernur Irwandi ke Depan

ZONADAMAI.COM – Pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK), pada tanggal 3 dan 4 April 2017 lalu, terhadap gugatan perselisihan hasil pemilihan gubernur/wakil gubernur Aceh dan delapan bupati/wakil bupati, serta walikota/wakil walikota, maka perhelatan pilkada di Aceh sudah selesai. Di mana semua gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard/NO) – bukan ditolak – kecuali untuk gugatan dari kabupaten Gayo Lues, yang direncanakan disidangkan pada 11/4/2017 mendatang.

Sebagaimana, Putusan MK No.31/PHP.GUB-XV/2017 mengenai pemilihan gubernur/wakil gubernur Aceh dalam Amaran Putusannya, mengabulkan eksepsi Termohon (KIP Aceh) dan eksepsi Pihak Terkait (paslon Irwandi Yusuf-Nova Iriansyah) mengenai kedudukan hukum Pemohon. Kemudian, menyatakan permohonan Pemohon (paslon Muzakir Manaf-TA Khalid) tidak dapat diterima. MK menganggap gugatan dari Pemohon mengandung cacat formil, yaitu tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing), di mana tidak terpenuhi syarat ambang batas gugatan sebagaimana Pasal 158 ayat (1) huruf b UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (1) huruf b Peraturan MK No.1/2016.

Berdasarkan Putusan MK tersebut maka penetapan gubernur/wakil gubernur terpilih sebagaimana disampaikan Ketua KIP Aceh, Ridwan Hadi, akan dilakukan pada 7/4/2017 mendatang. (Serambi, 5/4/2017). Di mana sebelumnya berdasarkan rapat pleno rekapitulasi hasil perhitungan suara, pada 25/2/2017, dari 2.414.801 suara sah, dimenangkan paslon Irwandi Yusuf-Nova Iriansyah dengan jumlah 898.710 atau 37,22% suara. Diikuti paslon Muzakir Manaf-T.A. Khalid, sebanyak 766.427 atau 31,74% suara. Selanjutnya, paslon Tarmizi Karim-Machsalmina, sebanyak 406.865 atau 16,85% suara. Kemudian, paslon Zaini Abdullah-Nasaruddin, sejumlah 1167.910 atau 6,45% suara. Selanjutnya, paslon Zakaria Saman-T.Alaidinsyah, sebesar 132.981 atau 5,51% suara. Terakhir, paslon Abdullah Puteh-Sayed Mustafa Usab, memperoleh 41.908 atau 1,73% suara. (Serambi, 26/2/2017).

Terlepas pro-kontra terhadap putusan MK tersebut, kita sangat berharap kepada paslon terpilih Irwandi-Nova yang akan ditetapkan sebagai paslon terpilih, agar dapat merangkul para paslon lainnya untuk kepentingan Aceh. Begitu juga bagi para paslon yang tidak terpilih, khususnya paslon Muzakir-Khalid agar dapat bersatu kembali membangun Aceh, mendukung program-program yang pro rakyat. Bagaimanapun, pemerintahan Aceh tidak akan berjalan maksimal kalau tidak ada kebersamaan. Khususnya, dalam sistem politik dan pemerintahan, gubernur/wakil gubernur tidak akan bisa menjalankan pemerintahan secara baik tanpa dukungan elemen-elemen rakyat lainnya, terutama DPRA sebagai mitra gubernur/wakil gubernur.

Program unggulan
Oleh karenanya, kalau tidak ada aral melintang pada 25 Juni 2017 setelah habis masa jabatan gubernur/wakil gubernur, Zaini Abdullah-Muzakir Manaf, maka akan dilantik paslon terpilih Irwandi Yusuf-Nova Iriansyah menjadi gubernur/wakil gubernur Aceh untuk periode 2017-2022. Sebagaimana, Pasal 69 UUPA disebutkan: tahap pengesahan dan pelantikan gubernur/wakil gubernur terpilih meliputi: penyerahan hasil pemilihan oleh KIP Aceh kepada DPRA dan diteruskan kepada Presiden. Kemudian, pengesahan dilakukan oleh Presiden, serta pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden di hadapan Ketua Mahkamah Syar’iyah Aceh dalam rapat paripurna DPRA.

Pasca pelantikan nanti tentu saja rakyat Aceh menanti implementasi janji Irwandi-Nova. Sebagaimana, visi-misinya dengan 15 program unggulannya, yaitu: 1) Aceh Seujahtra (JKA Plus), yaitu mengembalikan semangat JKA sebelumnya dan menambahkan, seperti, Pembangunan Rumah Sakit Regional. 2) Aceh SIAT (Sistem Informasi Aceh Terpadu), yaitu: pengembangan sistem informasi dan database Aceh, sebagai sistem perencanaan pembangunan efektif, efisien, dan tepat sasaran. 3) Aceh Caròng (Aceh Cerdas), yaitu: penguatan pendidikan vokasional, fasilitas pendidikan dayah, peningkatan kompetensi guru, beasiswa anak yatim dan miskin, dan pengiriman mahasiswa/i ke luar negeri. 4) Aceh Energi, pemenuhan energi listrik yang berasal dari energi bersih-terbarukan; 5) Aceh Meugoë dan Meulaôt yaitu, pembangunan pertanian dan ekonomi maritim melalui program intensifikasi dan ekstensifikasi, penyediaan irigasi, modernisasi pertanian, perikanan, peternakan; dan, penyediaan sarana pendukung.

6) Acèh Troë, yaitu, pemenuhan bahan pangan dan gizi bagi seluruh rakyat Aceh melalui, peningkatan produktifitas pertanian; penertiban distribusi bibit, pupuk, dan membangun kemandirian pangan. 7) Acèh Kreatif, yaitu mendorong tumbuhnya industri. 8) Acèh Kaya, yaitu menumbuhkan entrepreneur. 9) Acèh Peumulia, yaitu pemenuhan layanan pemerintahan yang mudah, cepat, berkualitas dan bebas pungutan liar (pungli). 10) Acèh Damê, yaitu: penguatan pelaksanaan UUPA sesuai MoU Helsinki secara konsisten dan komprehensif, penuntasan peraturan pelaksana UUPA, penguatan kapasitas KKR Aceh; dan, memasukkan pendidikan damai (peace education) dalam sekolah.

11) Acèh Meuadab, yaitu mengembalikan khittah Aceh sebagai Serambi Mekkah melalui implementasi nilai-nilai budaya, adat, keislaman, dan penguatan institusi keislaman; 12) Acèh Teuga (Aceh Kuat), yaitu mengembalikan dan meningkatkan prestasi olahraga Aceh di tingkat nasional dan regional. 13) Acèh Green, yaitu pembangunan Aceh berwawasan lingkungan. 14) Acèh Seuninya, yaitu penyediaan perumahan bagi masyarakat miskin dan pasangan muda, dan, 15) Acèh Seumeugot, yaitu memastikan tersedianya sarana dan prasarana (infrastruktur) secara cerdas dan berkelanjutan. Walaupun tidak mungkin dapat seluruhnya diimplementasikan, setidaknya program monumental yang berdampak langsung kepada masyarakat agar dapat diprioritaskan dan direalisasikan.

Tantangan Pusat-Aceh
Selain implementasi program unggulan tersebut, kepada gubernur/wakil gubernur ke depan juga perlu memperhatikan tantangan hubungan Aceh dan pusat. Dalam pandangan saya antara lain ada empat tantangan yang akan dihadapi yaitu: Pertama, penyelesaian substansi dan persamaan pemahaman antara Pusat dan Aceh terhadap eksistensi UUPA, pasca-judicial review dan gugatan PHP Kada Aceh. Kedua, penuntasan regulasi turunan UUPA, yaitu: PP kedudukan keuangan gubernur dan tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang gubernur (Pasal 43 UUPA); PP standar, norma, dan prosedur pembinaan dan pengawasan PNS Aceh dan kabupaten/kota (Pasal 124 UUPA) dan, PP nama dan gelar Aceh, (Pasal 251 UUPA).

Ketiga, penetapan peraturan kebijakan (beleidsregel), sebagaimana Pasal 12 PP No.3/2015 tentang Kewenangan Pemerintah yang Bersifat Nasional di Aceh, antara lain: 1) penetapan kebijakan, norma, standar, prosedur, dan kriteria pelayanan penyediaan tanah bagi program pembangunan prioritas pemerintah atau pemerintahan Aceh. 2) penetapkan Peraturan Menteri mengenai kebijakan pelaksanaan kerjasama minyak dan gas di Aceh, sebagaimanana Pasal 77 PP No. 23/2015 tentang Pengelolaan bersama Minyak dan Gas di Aceh. Dan, 3) penetapan standar dan prosedur khusus untuk pemerintah Aceh dalam bekerjasama dengan badan atau lembaga luar negeri, sebagaimana Pasal 3 Perpres No.11/2010 tentang Kerjasama Pemerintah Aceh dengan Lembaga atau Badan di Luar Negeri. Di mana berdasarkan Pasal 8 ayat (3) UUPA dan Pasal 9 huruf a PP No.3/2015, sebelum penetapan peraturan kebijakan-peraturan kebijakan tersebut perlu dikonsultasikan dan mendapat pertimbangan gubernur Aceh.

Keempat, habisnya Dana Otonomi Khusus (Dana Otsus) Aceh setelah tahun 2027. Pasal 183 ayat (2) UUPA, disebutkan, Dana Otsus Aceh berlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, dengan rincian untuk tahun pertama sampai dengan tahun kelima belas yang besarnya setara dengan 2% (dua persen) plafon DAU Nasional dan untuk tahun keenam belas sampai tahun kedua puluh yang setara dengan 1% plafon DAU Nasional. Artinya. jika diawali dari 2008, maka 2022 masuk periode setara 1% DAU Nasional dan 2027 Dana Otsus Aceh selesai.

Oleh karena itu, keempat tantangan ini niscaya diselesaikan, kalau tidak permasalahan hukum dan konflik regulasi akan terus berulang terjadi di Aceh. Khusus, mengenai Dana Otsus diharapkan kepada pemerintahan Aceh, mengajukan perpanjangan Dana Otsus kepada pemerintah pusat. Bukan tidak mungkin mengingat pelaksanaan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dalam Pasal 42 ayat (1) UU No.13/2012 tentang DIY, disebutkan, pemerintah menyediakan pendanaan penyelenggaraan Keistimewaan DIY dalam APBN sesuai kebutuhan DIY dan kemampuan keuangan negara. Artinya, untuk keistimewaan Yogyakarta tidak ada pembatasan tahun penerimaannya, berbeda dengan dana Otsus Aceh, dibatasi 20 tahun. Agar dapat terealisasi, maka keniscyaan melibatkan semua komponen di Aceh, seperti, akademisi, ulama, civil society, dan mahasiswa mem-back up pemerintahan Aceh. Untuk itu, welcome back Bang Wandi, selamat memimpin kembali dan semoga seluruh elemen bersatu untuk pembagunan Aceh yang lebih baik.

* Dr. Amrizal J. Prang, SH., LL.M., Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh (Unimal) Lhokseumawe. Email: j.prang73@gmail.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s