Zona Berita

Putusan Sengketa Pilkada Aceh Ditolak MK, Kedudukan UUPA Semakin Terjepit

ZonaDamai.Com – Pengamat Politik dan Hukum Aceh, Erlanda Juliansyah Putra menilai putusan Mahakamah Konstitusi (MK) yang menolak 9 (sembilan) permohonan diajukan para pemohon dari 10 permohonan asal Aceh, semakin menegaskan kedudukan UUPA sebagai norma hukum khusus semakin terjepit.

Erlanda yang sejak awal memprediksikan putusan MK itu akan bermuara pada penolakan 9 (sembilan) permohonan ini mengatakan, “MK saat ini tidak  mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, karena hal itu merupakan syarat formilnya”.

MK itu pasti mempergunakan ketentuan ini terlebih dahulu, sebab MK itu sudah pernah memutuskan  persoalan syarat formil ini melalui putusan MK No. 58/PUU-XIII/2015  tentang syarat formil pengajuan sengketa yang dicantumkan didalam Pasal 158 UU Pilkada, tidak mungkin MK itu mengesampingkan putusannya sendiri,” kata Erlanda , Selasa, (04/04).

Erlanda menjelaskan, walaupun satu sisi persoalan ini menjadi perdebatan di kalangan ahli hukum yang berpendapat bahwa hal itu tidak berlaku bagi Aceh karena ada ketentuan khususnya melalui UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, tetapi bukan berarti ketentuan terkait dengan syarat formal diatur didalam UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada itu tidak berlaku.

Lihat saja putusan sengketa Muzakir Manaf dan TA Khalid, MK itu menilai permohonan pemohon terkait dengan ketentuan khusus UUPA itu tidak ada hubungannya denganlex specialis” dan “lex generalis”. Andaikatapun ada terkait dengan perihal lex specialis itu bukan berarti ketentuan lex generalis disitu tidak berlaku. Sepanjang hal itu tidak diatur dalam lex specialis ketentuan lex generalis itu tetap berlaku. Dan itu jelas pendapat MK, bukan pendapat saya, bisa dilihat dalam putusan MK di halaman 85,” ujar Erlanda.

Erlanda melanjutkan, walaupun di sisi lain, MK terkesan mengabaikan permohonan pemohon dan tidak mempertimbangkan keadilan substansial yang diajukan pemohon, dan condong mempergunakan  keadilan yang sifatnya prosedural saja melalui syarat formil, tetapi putusan itu tetap harus dianggap benar.

“Karena  memang ada istilah hukum yang menyebutkan bahwa “res judicata pro veritate habetur”, apa yang diputus hakim itu harus dianggap benar, karena memang hakim itu yang menggali kebenaran dan menetapkan keadilan di atas kebenaran,” kata Erlanda.

Meskipun di sisi lain, menurut Erlanda, “Keputusan itu sebenarnya lebih memberikan pelajaran kepada kita bahwa UUPA itu ternyata tidak selamanya sakral di mata hukum, ada pengaturan-pengaturan baru yang lebih relevan yang terkadang tidak terakomodir lagi di dalam UUPA yang juga sama sakralnya dengan UUPA. Sehingga butuh perevisian atau perbaikan yang lebih relevan untuk penguatan UUPA itu sendiri”.

Lihat saja, kata Erlanda, dasar pertimbangan UUPA itu sendiri, hampir keseluruhan dasar hukum menimbangnya sudah direvisi baik terkait undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, undang-undang tentang pemerintah daerah, dan undang-undang tentang partai politik, semuanya telah mengalami perubahan.

“Begitu juga terkait dengan pelaksanaan pilkada itu sendiri juga telah mengalami beberapa kali perubahan, banyak hal yang tidak diakomodir UUPA saat ini termasuk perihal  cuti petahana kemarin itu juga hanya diatur di UU Pilkada, bukan di UUPA,” ujar Erlanda.

Persoalan inilah, menurut Erlanda, harus segera disadari para elite politik Aceh saat ini. “UUPA kita ada kelemahannya dan ini yang harus segera diperbaiki oleh para elite politik Aceh ke depannya. Jangan selalu terpaku pada penafsiran lex specialis semata. Ada dua adigium hukum perundang-undangan lainnya yang berkaitan satu sama lain, yakni lex superior dan lex posterior, ketentuan hukum yang sifatnya lebih tinggi dan ketentuan hukum yang sifatnya lebih baru, ini juga harus diperhatikan,” katanya.

Bahkan, Erlanda menambahkan, dalam konteks hukum modern saat ini ada dua adegium baru yang dikenal di kalangan ahli hukum. Walaupun adegium ini tidak semua ahli hukum dapat memahami konteks ini, seperti adigium “lex superior generalis derogat legi infriori” (undang-undang atau norma umum yang superior dapat menghapus norma khusus), dan “lex prior specialis derogat legi posteriori generali” (undang-undang atau norma khusus terdahulu dapat menghapus norma umum yang dibuat kemudian).

Sebagaimana halnya, putusan MK terhadap sengketa Pilkada Aceh yang cendrung mempergunakan adegium hukum baru yakni “lex superior generalis derogat legi infriori” (undang-undang atau norma umum yang superior dapat menghapus norma khusus). “Untuk itu elite politik di Aceh setidaknya harus segera berbenah melepaskan ego kepentingan sendiri-sendiri, dan harus segera duduk bersama membahas persoalan ini, karena ini penting bagi Aceh,” ujar Erlanda.[*]

Advertisements

Categories: Zona Berita, Zona Politik

Tagged as:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s