Zona Hukum

Dalam UUPA Kewenangan Yustisi (Kehakiman) Jadi Kewenangan Pusat

Dr. Amrizal J. Prang, SH., LL.M., Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

ZONADAMAI.COM – Pernyataan kontroversi politisi Aceh akan mengundurkan diri dari jabatan baik di legislatif dan eksekutif, serta akan memotong jarinya jika penyelesaian sengketa perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (PHP Kada) Aceh di Mahkamah Konstitusi (MK), tidak mengacu UUPA telah menuai kritikan. Bahkan, ada pernyataan masyarakat jika benar politisi tersebut mengundurkan diri dari jabatannya maka ia akan loncat dari menara masjid. Sebagian publik menanggapi positif pernyataan tersebut dan tidak sedikit menganggap negatif (Serambi, 20/3/2016).

Terlepas pernyataan politisi dan masyarakat yang menggeletik tersebut serius atau tidak, sejatinya tidak perlu disampaikan kepada publik jika mereka memahami substansi dogmatik hukum, khususnya berkaitan hukum Pilkada Aceh. Di sinilah diperlukan kedewasaan dan pemahaman para politisi dan masyarakat Aceh terhadap dogmatik hukum. Sehingga, dapat memisahkan pemahaman keistimewaan dan kekhususan Aceh dalam UUPA dengan kewenangan lembaga kehakiman (yustisi).

Objek dogmatik hukum

Oleh karena itu, menyikapi peristiwa hukum yang terjadi pasca-Pilkada Aceh 2017, maka menarik untuk dikaji dan ditelaah dogmatik hukum, sebagaimana disampaikan Sudikno Mertokusumo, dalam bukunya, Teori Hukum (2012:40-63). Ulasannya sangat relevan dengan peristiwa hukum pascapilkada Aceh, Sudikno, mengatakan dogmatik hukum mempelajari hukum positif (seperti, UUPA dan UU Pilkada, pen.) serta penyelesaian masalah-masalah hukum (yurisprudensi).

Objeknya ada empat: Pertama, asas hukum, yaitu pikiran dasar bersifat umum yang terdapat dalam peraturan hukum kongkret. Asas hukum tidak mengenal hierarki, sehingga tidak mengenal konflik satu sama lain. Walaupun berbeda satu dengan lainnya, namun dapat saling eksis secara berdampingan tanpa mengalahkan yang disebut antinomi.

Kedua, peraturan hukum konkret, yaitu ketentuan-ketentuan yang mengatur perilaku manusia, bersifat preskriptif dan berlaku umum, karena ditujukan secara umum untuk kelompok peristiwa atau situasi tertentu saja. Bersifat khusus, terbatas karena berbentuk tertulis yang ruang lingkupnya lebih terbatas daripada asas hukum, dan hanya berlaku dan ditujukan untuk kelompok dan peristiwa tertentu saja. Contohnya, UUPA, khusus mengatur pemerintahan Aceh dan UU Pilkada, mengatur mekanisme pemilihan kepala daerah.

Ketiga, sistem hukum, yaitu kesatuan yang terorganisasi, terstruktur (a structured whole) terdiri dari unsur-unsur yang mengadakan interaksi satu sama lain dan mengadakan kerja sama untuk kepentingan dan tujuan kesatuan. Antara, unsur-unsur dalam sistem terjadi interaksi antara satu sama lain yang memungkinkan memunculkan konflik, sedangkan konflik tidak dikehendaki oleh sistem. Sehingga, sistem hukum menyediakan sarana mengatasi konflik menggunakan asas hukum.

Misalnya, jika terjadinya konflik antara peraturan yang tinggi dengan rendah, Misalnya, UUD 1945 dengan UUPA, maka menggunakan asas lex superiori derogate legi inferiori (peraturan yang tinggi mengalahkan yang rendah). Begitu juga, jika konflik antara peraturan khusus dengan umum, seperti, UUPA dengan UU Pemda, maka menggunakan asas lex specialist derogate legi generalist (peraturan yang khusus mengalahkan umum).

Selanjutnya, jika kontradiksi antara peraturan yang baru dengan yang lama, seperti, UU Pilkada dengan UUPA, maka digunakan asas lex posterior derogate legi priori (peraturan yang baru mengalahkan yang lama). Walaupun berbeda dapat saling eksis tanpa mengalahkan yang disebut antinomi.

Selanjutnya, keempat, penemuan hukum yaitu kegiatan sarjana hukum terutama hakim melaksanakan UU bila terjadi peristiwa kongkret. Penemuan hukum merupakan bagian penting menegakkan hukum. Untuk menemukan hukum suatu UU hakim dapat melakukan metode interpretasi, yaitu: 1) gramatikal; 2) teleologis/sosiologis; 3) sistematis/logis; 4) historis; 5) komparatif hukum; dan, 6) futuristis. (J.A. Pontier, 2008:35-51 dan Sudikno, 1993:11-19).

Untuk peristiwa konkret tersebut pernah dilakukan MK, berkaitan Pilkada Aceh 2012 silam. Terdapat pada butir [3.3.5] Putusan MK No.108/PHPU.D-IX/2011, ada beberapa variabel pengakuan MK, yaitu: 1) permohonan secara formil belum memenuhi syarat sengketa; 2) timbul ketidakpastian hukum; 3) pilkada Aceh bersifat khusus menggunakan qanun; dan, 4) menyangkut konstitusionalitas hubungan antara pemerintahan Aceh, DPRA, dan KIP Aceh. Dalam kasus ini MK menggunakan interpretasi teleologis/sosiologis, dengan melihat tujuan kemasyarakatan Aceh.

Padahal, berdasarkan Pasal 1 angka 3 huruf d UU MK dan Pasal 236C UU Pemda, serta Pasal 74 ayat (3) UUPA, bahwa kewenangan MK pasca-pemilihan bukan saat pendaftaran calon, tetapi MK mengatakan berwenang. Selanjutnya, secara asas hukum meskipun putusan MK kontradiksi dengan ketiga UU tersebut, maka yang digunakan adalah putusan MK. Sebagaimana, asas hukum res judicata pro veretate accipiture (putusan hakim harus dianggap benar).

Kewenangan hakim

Merujuk unsur-unsur dogmatik hukum di atas, maka peran dan wewenang hakim baik dalam konteks asas hukum maupun penemuan hukum sangat signifikan. Hakim termasuk hakim MK merupakan bagian dari sistem trias politica dalam eleman suprastruktur politik yang terpisah dengan lembaga legislatif dan eksekutif.

Di mana mempunyai kewenangan sebagaimana Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman), disebutkan: Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan. Sementara, ayat (2), disebutkan: Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

Dalam Penjelasan ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, disebutkan, yang dimaksud dengan “kemandirian peradilan” adalah bebas dari campur tangan pihak luar dan bebas dari segala bentuk tekanan, baik fisik maupun psikis. Dalam konteks Aceh, juga diatur dalam butir 1.4.1. MoU Helsinki, dinyatakan, pemisahan kekuasaan antara badan-badan legislatif, eksekutif dan yudikatif akan diakui. Begitu juga Pasal 7 ayat (2) UUPA, dinyatakan kewenangan yustisi (kehakiman) menjadi kewenangan pusat.

Bagi hakim dalam menjalankan kewenangan selain mengacu UU, baik UU MK, UU Pilkada dan UUPA, juga dapat menilai hukum yang hidup dalam masyarakat (living law). Sebagaimana, Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, disebutkan, hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Mengapa hakim diberi wewenang yang begitu signifikan? Karena, secara asas hukum bahwa hakim dianggap tahu hukum (ius curia novit).

Oleh karena itu, dalam konteks PHP Kada Aceh hakim MK juga bebas dalam menggunakan dasar hukum. Sebagaimana pernah dilakukan pada penyelesaian Pilkada Aceh tahun 2012 silam. Sehingga, Meskipun nanti Putusan MK terhadap PHP Kada Aceh 2017 kontradiksi dengan UUPA atau UU Pilkada, maka putusan MK tetap benar, sebagaimana asas hukum res judicata pro veretate accipitur.

Sehingga, keniscayaan putusan tersebut diterima oleh para pihak, apalagi sifat putusan MK pertama dan terkahir (final). Di sini diharapkan kepada semua elemen di Aceh agar lebih memahami dogmatik hukum penyelesaian sengketa Pilkada Aceh, sehingga tidak menimbulkan konflik politik baru di masa mendatang. Wallahu’alam.

* Dr. Amrizal J. Prang, SH., LL.M., Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh (Unimal) Lhokseumawe. Email: j.prang73@gmail.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s