Zona Politik

Aryos Nivada: Gubernur Aceh Harus Tindaklanjuti Surat Mendagri

ZONADAMAI.COM – Menyikapi surat Mendagri Nomor 820/2138/OTDA yang meminta Gubernur Aceh, Zaini Abdullah, untuk tidak mengaktifkan 33 pejabat eselon II yang dilantik pada 10 Maret 2017 lalu, Peneliti Jaringan Survei Inisiatif, Aryos Nivada mengatakan, gubernur secepatnya agar menindaklanjuti surat tersebut.

“Gubernur harus secepatnya menindaklanjuti hal itu, karena gubernur merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat,” kata Aryos, Minggu (26/3/2017).

Lanjutnya, jika Zaini bersikeras mempertahankan kebijakan tersebut, maka diyakini akan mendapatkan tekanan dari seluruh pihak baik rakyat maupun DPRA yang berpotensi dapat membuka pintu pemakzulan bagi dirinya.

Selain itu, bila Gubernur Aceh tetap bersikeras, dirinya terancam akan terkena sanksi administratif dari pusat. Sanksi administratif dapat berupa tulisan, pencabutan SK yang cacat prosedur hukum, hingga sanksi terberat berupa pemakzulan oleh DPRA.

“Juga dikhawatirkan ke depan akan ada luapan berupa mosi tak percaya rakyat Aceh,” ucap pria berkacamata ini.

Lebih lanjut Aryos mengatakan, peluang DPRA terbuka lebar untuk memakzulkan Zaini. Pertama, sudah ada kejelasan dari Mendagri bahwa tindakan Zaini Abdulah melanggar undang undang.

Dengan demikian, Zaini terancam terkena Pasal 47 huruf f UUPA, yaitu gubenur dilarang menyalahgunakan wewenang dan melanggar sumpah atau janji jabatan.

Kedua, unsur melanggar sumpah janji jabatan, yaitu  memegang teguh UUD Negara RI 1945 dan menjalankan segala UU dan peraturannya dengan selurus-lurusnya. Jadi, dalam sumpah jabatan yang harus dijaga, bukan cuma UUPA. Tapi segala UU dan peraturan yang berlaku.

“Dalam hal ini, Doto Zaini lebih cenderung menggunakan UUPA dengan mengabaikan UU ASN dan UU Pilkada,” tegas Aryos, selaku alumni Magister Politik dan Pemerintahan UGM ini.

Kemudian, lanjutnya, menyangkut kewenangan Mendagri dalam membatalkan keputusan pelantikan pejabat, Ia mencontohkan kasus di Kabupaten Seram Bagian Barat pada Pilkada 2016.

“Mendagri pernah membatalkan SK mantan Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat di Provinsi Maluku, Yakobis Puttileihalat, terkait merombak struktur pejabat SKPD di akhir masa jabatannya pada Rabu (7/9/2016) atau lima hari jelang masa jabatannya berakhir,” sebutnya.

Menurut Aryos, kewenangan Gubernur dalam mutasi jabatan tidak mutlak namun tetap dibatasi oleh undang-undang.

Saat ini, kepala daerah seluruh Indonesia yang daerahnya menyelenggarakan pilkada sudah kehilangan kewenangan untuk melakukan mutasi dalam jabatan begitu memasuki masa pilkada terhitung 6 bulan sebelum penetapan pasangan calon hingga akhir masa jabatan,” tandas Aryos. [goaceh.com]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s