Zona Berita

Apakah Mahkamah Konstitusi Akan Mengacu UUPA Atau UU Pilkada..?

ZONADAMAI.COM – Penyelesaian sengketa hasil pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Wali Kota/Wakil Wali Kota di Aceh telah memunculkan polemik tentang aturan atau dasar hukum yang harus digunakan.

Apakah Pasal 158 UU No 1 Tahun 2015 joncto UU No 8 Tahun 2015 joncto UU No 10 tahun 2016 tentang Pilkada atau Pasal 74 UU No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA)?

Terhadap persoalan tersebut, Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Lhokseumawe, Dr Amrizal J Prang SH menjelaskan, dalam menyelesaikan sengketa Pilkada di Aceh bisa digunakan UUPA dan UU Pilkada, selama tidak diatur tersendiri dalam UUPA.

Penjelasan itu disampaikannya setelah kuasa hukum pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur Aceh, Muzakir Manaf-TA Khalid, Yusril Ihza Mahendra, meminta agar sengketa Pilkada di Aceh diselesaikan dengan UUPA.

Polemik ini berawal ketika Prof Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa “penyelesaian sengketa hasil Pilkada Aceh harus merujuk UUPA karena berlaku khusus untuk Aceh, bukan berdasarkan UU Pilkada,” kata Amrizal.

Terkait permintaan tersebut, dia mengatakan, “ada tiga perspektif yang harus dilihat. Pertama, apakah penyelesaian sengketa hasil Pilkada diatur atau tidak dalam UUPA? Kedua, apakah yang diatur dalam UUPA dapat dilaksanakan atau tidak? dan ketiga, apakah materi UU Pilkada berkaitan dengan penyelesaian sengketa hasil Pilkada Aceh bertentangan (kontradiksi) atau tidak dengan UUPA?”.

Menurut dia, pemberlakuan UUPA dan UU Pilkada dalam penyelesaian sengketa Pilkada di Aceh sama-sama memiliki kekuatan hukum. Pemberlakuan UUPA merujuk pada Pasal 269 ayat (1) UUPA, yaitu: Peraturan perundang-undangan yang ada pada saat Undang-Undang ini diundangkan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

Pemberlakuan UU Pilkada di Aceh berdasarkan, Pasal 199 UU Pilkada, yaitu: Ketentuan dalam Undang-Undang ini berlaku juga bagi penyelenggaraan Pemilihan di Provinsi Aceh, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat, sepanjang tidak diatur lain dalam Undang-Undang tersendiri.

Sementara berdasarkan Pasal 99 ayat (8) Qanun Aceh No 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Qanun Pilkada), menyebutkan: Penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

“Berdasarkan kedua pasal dalam UUPA dan UU Pilkada, serta Qanun Pilkada tersebut, selama tidak bertentangan dan tidak diatur tersendiri dalam UUPA, maka berlaku juga UU Pilkada. Apalagi MK pernah memutuskan perkara Pasal 158 UU Pilkada, bahwa dalam Putusan MK No.51/PUU-XIII/2015, menganggap pasal pembatasan penyelesaian perselisihan suara tersebut tidak kontradiktif dengan UUD 1945,” terangnya.

Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Lhokseumawe ini menambahkan, secara asas hukum, pengaturan kedua aturan tersebut mengacu pada dua asas hukum, yaitu, pertama, asas hukum lex specialist derogate legi generalist (peraturan yang khusus mengalahkan yang umum).

Artinya, dalam konteks Pilkada Aceh berlaku undang-undang khusus, yaitu UUPA dan Qanun Pilkada, mulai dari proses pelaksanaan sampai penyelesaiannya. Sehingga perihal Pilkada yang diatur dengan peraturan perundang-undangan lain jika bertentangan dengan UUPA, maka yang berlaku adalah UUPA.

Kedua, asas hukum lex posteriore derogate legi priori (peraturan yang baru mengalahkan peraturan yang lama). Artinya, jika mengacu asas hukum ini, dalam konteks Pilkada termasuk Pilkada Aceh juga berlaku UU Pilkada, karena dibentuk setelah UUPA.

“Sehingga, terkesan kedua asas hukum ini saling bertentangan (kontradiksi). Namun demikian, perlu juga dipahami bahwa asas hukum tidak mengenal kontradiksi atau bertentangan, tetapi saling melengkapi dan mengisi walaupun terkesan bertentangan. Inilah yang disebut dengan Antinomi. Artinya, jika dalam UUPA sudah mengaturnya maka yang berlaku adalah UUPA, tetapi jika dalam UUPA tidak mengatur maka berlaku juga UU Pilkada,” ulasnya.

Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Lhokseumawe, Dr Amrizal J Prang SH LLM uga menyatakan, apabila penyelesaian sengketa Pilkada merujuk pada Pasal 74 ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) UUPA, maka kewenangan penyelesaian sengketa ditangani Mahkamah Agung (MA).

Tetapi sambungnya, setelah UU Pilkada lahir, MA tidak lagi berwenang menangani sengketa perselisihan Pilkada, sebagaimana bunyi Pasal 157 ayat (3) UU Pilkada: Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.

“MA tidak lagi berwenang menyelesaikan sengketa Pilkada termasuk Pilkada Aceh sebagaimana diatur UUPA, melainkan yang berwenang adalah MK sebagaimana UU Pilkada,” demikian Amrizal.[aceh-tribunnews.com]

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s