Zona Berita

‘PR’ Besar Pemimpin Aceh Yang Baru

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2017, yang meliputi pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Wali Kota/Wakil Wali Kota, baru saja terlaksana di berbagai daerah di Indonesia, tak terkecuali di Aceh. Pilkada ini telah melahirkan para pemimpin harapan masyarakat melalui proses yang Jurdil dan Demokratis. Khususnya di Aceh, Komisi Independen Pemilihan (KIP) baru saja memplenokan hasil pemilihan dan menetapkan pasangan Irwandi Yusuf-Nova Iriansyah sebagai pemenang, dengan perolehan suara terbanyak dibandingkan pasangan yang lain.

Kehadiran seorang pemimpin merupakan suatu rahmat dan karunia Allah SWT bagi masyarakat yang harus disyukuri, karena eksistensi pemimpin sangat urgen dalam tatanan kehidupan masyarakat guna mengatur segala aspek kehidupan baik pemerintahan, agama, sosial, budaya, ekonomi dan lain sebagainya supaya dapat berjalan dengan stabil. Pemimpin adalah pengendali sekaligus penanggung jawab atas segala urusan masyarakat supaya dapat berjalan dengan baik, dan terwujudnya kehidupan yang aman, damai dan sejahtera. Tanpa seorang pemimpin, harapan tersebut sulit tercapai, justeru sebaliknya akan muncul kekacauan dan ketidakstabilan dalam masyarakat.

Agama Islam memandang kepemimpinan masyarakat sebagai masalah penting yang tidak bisa diabaikan. Rasulullah SAW mengisyaratkan melalui sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud tentang keharusan mengangkat seorang pemimpin pada suatu komunitas masyarakat, walaupun jumlah mereka sedikit. Di antara mereka harus ada satu orang yang dipercayakan sebagai pemimpin untuk mengurusi segala kepentingan mereka, dan tentunya yang dipercayakan itu adalah sosok yang layak menjadi pemimpin berdasarkan kriteria kepemimpinan, yaitu memiliki sifat siddiq, amanah, tabligh, dan fathanah. Kedudukan pemimpin layaknya payung ketika turun hujan untuk melindungi tubuh supaya tidak basah kuyup, atau umpama perahu untuk menyeberangi sungai supaya tidak tenggelam. Dengan adanya pemimpin, kehidupan masyarakat akan berjalan dengan tenang di bawah pengayoman pimpinannya.

Berakhirnya pilkada dan terpilihnya pemimpin merupakan babak baru bagi Aceh paling tidak selama lima tahun ke depan (2017-2022), guna menyukseskan agenda pembangunan dan menyejahterakan rakyat. Tugas pemimpin tidaklah sederhana, dengan beban kerja yang berat ditambah lagi bermacam tantangan yang dihadapi di lapangan menyita banyak energi.

Siapapun yang menjadi pemimpin harus siap bekerja keras, mengorbankan waktu, tenaga dan fikiran untuk menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat secara tuntas dan memuaskan. Apalagi Aceh yang merupakan wilayah bekas konflik dan musibah tsunami masih menyisakansejumlah komplikasi yang harus disembuhkan, seperti kebodohan, kemiskinan, pengangguran dan lain sebagainya.

PR pemimpin baru.

Semua itu merupakan “pekerjaan rumah” (PR) bagi pemimpin baru Aceh untuk segera dibenahi. Kemiskinan dan kebodohan merupakan problem dasar masyarakat Aceh yang masih belum tuntas. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan di Aceh per September 2016 adalah 16,43%, berada di atas rata-rata Nasional yaitu 10,86%. Realitas ini disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan masyarakat dan sempitnya lapangan kerja yang tersedia. Untuk itu, arah pembangunan Aceh ke depan harus fokus kepada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan perluasan lapangan kerja.

Peningkatan kualitas SDM dapat dilakukan dengan menyediakan beasiswa kepada masyarakat Aceh untuk melanjutkan pendidikan ke berbagai perguruan tinggi yang berkualitas baik di dalam maupun luar negeri, guna meningkatkan daya saing generasi Aceh dalam dunia kerja. Persaingan SDM dewasa ini cukup ketat, masyarakat berlomba menempuh pendidikan yang lebih tinggi, dan membekali diri dengan berbagai keahlian hidup untuk dapat merebut peluang pekerjaan. Masyarakat Aceh juga harus melakukan hal yang sama supaya tidak tersingkirkan.

Tantangan pekerjaan menjadi tambah sulit dengan berlangsungnya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sekarang ini, SDM dari berbagai negara ASEAN bebas masuk untuk bekerja dan membuka usaha di Indonesia. Jika SDM dalam negeri tidak siap dengan sendirinya akan terpinggirkan. Pemerintah Aceh harus turun tangan mempersiapkan SDM yang handal dengan menempuh langkah-langkah yang strategis, seperti pembenahan mutu pendidikan yang berstandar internasional, mempersiapkan tenaga pengajar yang kompeten dan menyediakan sarana-prasarana pendidikan yang lengkap dan modern.

Selain memperkuat SDM, pemerintah juga harus membuka lapangan kerja seluas-luasnya di Aceh untuk menampung para pekerja lokal yang selama ini sulit mengakses pekerjaan, disebabkan kekurangan modal usaha dan minim keahlian bekerja (life skill). Untuk itu mereka harus diberdayakan melalui penyertaan modal usaha dan pelatihan life skill yang memadai. Bantuan modal usaha dan pelatihan harus pula diawasi secara ketat supaya tidak terjadi penyelewengan dari tujuan yang ditargetkan.

Tidak dipungkiri bahwa pemerintah selama ini telah sering membantu modal usaha dan mengadakan berbagai pelatihan keahlian hidup bagi masyarakat. Namun dalam realisasinya banyak ditemukan ketimpangan, seperti penyaluran modal yang tidak tepat sasaran dan juga sering ditemukan masyarakat yang menggunakan modal untuk hal-hal yang konsumtif, bukan membuka usaha. Ke depan kasus-kasus seperti ini harus diantisipasi supaya tidak lagi terulang.

Pelayanan public.

Permasalahan lainnya yang harus pula diperhatikan oleh pemerintah ke depan adalah tentang reformasi birokrasi dan pelayanan publik. Pemimpin Aceh yang baru harus mampu mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif dan efesien. Dalam istilah lain, pemerintahan seperti ini disebut sebagai pemerintahan yang baik (good governance).

Prinsip good governance adalah sistem pelayanan publik yang efektif dan efesien dan senantiasa mengedepankan nilai demokrasi dan hak asasi manusia dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Implementasi good governance dalam sistem pemerintahan tidak lain adalah untuk mewujudkan pengakuan terhadap eksistensi manusia melalui pemberdayaan dan pemberian pelayanan yang efisien terhadap berbagai kebutuhannya.

Menurut Waluyo, good governance merupakan sistem pemerintahan yang berorientasi kepada pelayanan publik yang mampu memberikan kepuasaan bagi masyarakat sebagai penerima manfaat yang sebesar-besarnya dari pelayanan dan program-program pemerintah. Untuk merealisasikan tujuan dari good governance tersebut, maka telah ditetapkan standar pelayanan publik yang berlaku secara universal, yaitu ketepatan waktu, akurasi, ramah-tamah, tanggung jawab, kemudahan, variasi model pelayanan, pelayanan pribadi, kenyamanan, dan atribut pendukung pelayanan. Standar tersebut harus dipenuhi oleh pemerintah guna mewujudkan pelayanan publik yang prima.

Konsep good governance belum benar-benar berjalan pada pemerintahan Aceh, beberapa fakta di lapangan seperti terjadinya penyalahgunaan anggaran (korupsi), kekecewaan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah, terjadi malpraktik, kesenjangan sosial, degradasi moral, konflik etnis dan agama, serta berbagai permasalahan lainnya menunjukkan bahwa konsep good governance belum berjalan baik.

Jika dicermati, hal itu disebabkan oleh beberapa faktor seperti: Lemahnya integritas aparatur pemerintahan dalam melayani masyarakat, sering melakukan penyimpangan dan korupsi; kondisi politik yang tidak berjalan secara demokratis; tidak stabilnya perekonomian masyarakat akibat krisis dan kurangnya lapangan kerja; kondisi sosial masyarakat yang tidak solid; dan tidak berpartisipasi aktif dalam menentukan dan mengawasi program pemerintahan dan lemahnya supremasi hukum. Untuk mewujudkan pemerintahan dengan prinsip good governance, berbagai persoalan tersebut harus segera dibenahi.

Bagi umat Islam, implementasi good governance dalam sistem pemerintahan merupakan suatu keharusan. Lima belas abad silam, Rasulullah saw telah menerapkan hal itu pada pemerintahan Negara Madinah, sehingga negara dan masyarakatnya menjadi maju. Nurcholis Madjid, menggambarkan umat Islam era Madinah ini sebagai masyarakat egaliter partisipatif, adil, terbuka, dan demokratis sesuai dengan konsep sosial dan kemanusiaan yang dikehendaki oleh konsep good governance. Kondisi tersebut tidak mungkin terwujud jika tidak disokong oleh pemimpin dan sistem pemerintahan yang baik.

Berikutnya tentang pelayanan publik yang prima, Rasulullah juga memberikan sebuah sugesti kepada umat dalam satu hadis, “Sebaik-baik manusia adalah mereka yang palingbermanfaat bagi manusia yang lain.” (HR. Thabrani dan Daruquthni). Dari hadis ini dapat diambil intisari bahwa seseorang dipandang sebagai orang baik jika senantiasa memberikan manfaat kepada orang lain. Satu manfaat itu misalnya adalah memberikan layanan prima kepada orang lain yang membutuhkan pertolongan. Inilah antara lain PR bagi pemimpin Aceh yang baru. Wallahu’alam.

* Munadi Usman, Sekretaris Lembaga Penjaminan Mutu IAIN Lhokseumawe, alumnus Dayah MUDI Samalanga. Email: munadiusman83@gmail.com

Advertisements

Categories: Zona Berita

Tagged as:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s