Zona Berita

Pilkada Aceh ‘Game is Over’

m-adli-abdullah-sh-mcl_20150711_152919ZONADAMAI.COM – Pascapilkada serentak 15 Februari 2017 lalu, kondisi stabilitas Aceh ditetapkan pada level Siaga-1 (Kemendagri, 2017). Beranjak dari kondisi tersebut, beberapa “orang bijak” memfasilitasi pertemuan Mualem-Irwandi yang membicarakan tentang masa depan Aceh untuk membangun secara bersama-sama (Serambi, 23/2). Sesungguhnya, perpolitikan pasca-MoU Helsinki selalu berputar pada kebijaksanaan. Hal ini terlihat pada pertemuan antara Mualem dan Irwandi, jiwa besar yang ditunjukkan oleh kedua pihak demi masa depan Aceh yang lebih baik.

Pertemuan dua tokoh Aceh itu menandakan bahwa orang Aceh bisa berdamai dengan dirinya dan orang lain. Keduanya telah berjiwa besar meneruskan tradisi perpolitikan orang-orang Aceh terdahulu, yang berusaha berdamai dengan dirinya dan berdamai dengan musuh sekalipun atas nilai-nilai keadilan dan martabat rakyat Aceh. Pertemuan itu menandakan bahwa tidak ada permusuhan dalam politik, yang ada adalah perlawanan jangka pendek.

Hal lain makna dari pertemuan tersebut adalah telah dimulainya rekonsialisi pascapilkada Aceh 2017. Rekonsialisi elite ini sangat penting sesuai dengan hadih madja, Barangkadum raya ie di krueng, nyang geubileung ie di kuala. Barangkadum di peubuet le rakyat, nyang geubileung buet poeteuraja (Berapa pun besar air di sungai, yang berpengaruh air di muara. Apa pun yang dilakukan oleh rakyat, yang menentukan kebijakan sang Pemimpin). Diharapkan rekonsiliasi ini membumi hingga ke tingkatan paling bawah di tingkat masyarakat. Sehingga tidak ada lagi jurang pemisah antarkubu pendukung Pilkda, Semua elemen masyarakat Aceh, dapat bersatu-padu mendukung pemerintah Aceh yang sah (legitimate) hasil Pilkada 2017 ini.

Sikap negarawan

Sikap Mualem ini merupakan sikap seorang negarawan dan kedewasaan dalam berpolitik. Kekalahan dalam Pilkada 2017 bisa menjadi ajang untuk introspeksi memperbaiki dan konsolidasi internal Partai Aceh (PA), sehingga terus eksis ke depan. Walau bagaimanapun PA adalah aset Aceh untuk memperjuangkan marwah dan martabat rakyat Aceh.

PA perlu memosisikan diri sebagai penyeimbang dan kontrol terhadap pemerintahan Irwandi-Nova, dengan kekuatan yang dimilikinya di mana PA menguasai 29 legislator dari 81 legislator di DPRA, sehingga rakyat akan tetap percaya kepada PA pada pemilu legislatif 2019 nanti. Dengan adanya kekuatan penyeimbang di DPRA, maka fungsi legislasi, budgeting, dan cotrolling dapat dioptimalkan, sehingga pemerintah Irwandi-Nova dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan untuk kesejahteraan rakyat.

Bagi Irwandi-Nova yang akan menjadi Pemimpin Aceh pasca berakhirnya pemerintahan dr Zaini Abdullah-Muzakir Manaf pada 25 Juni 2017 mendatang, satu agenda yang sangat penting adalah mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran di Aceh. Soalnya, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh 2016, angka kemiskinan di Aceh mencapai 841.000 jiwa atau sekitar 16,43% dari total penduduk Aceh 5.118.685 jiwa. Dengan posisi ini, Aceh tercatat sebagai provinsi termiskin di Sumatera setelah provinsi Bengkulu.

Walau saya bukan ahli ekonomi, salah satu mungkin bisa menjadi obat mujarab mereduksi angka kemiskinan dan pengangguran di Aceh tersebut, pemerintah Irwandi-Nova hendaknya nanti lebih memfokuskan anggaran pemerintah pada belanja modal, dan mendorong investasi masuk ke Aceh, sehingga Aceh tidak hanya tergantung pada anggaran pemerintah semata. Pemerintah Irwandi Nova juga perlu membangun sentra-sentra perekonomian masyarakat untuk memaksimalkan tumbuhnya usaha ekonomi produktif di Aceh, baik di bidang pertanian, kelautan dan lainnya.

Beberapa regulasi yang mendukung pengembangan investasi untuk memajukan perekonomian Aceh. Pertama, adanya Peraturan Pemerintah (PP) No.23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi di Aceh. Di mana Aceh mempunyai kewenangan mengelola sendiri sumber alam melalui lembaga BPMA (Badan Pengelolaan Migas Aceh). Irwandi-Nova harus mendorong BPMA untuk meningkatkan pendapatan Aceh melalui pengelolaan blok minyak baru di Aceh pasca-berkurangnya dana otonomi khusus pada 2022 nanti.

Kedua, adanya PP No.5 Tahun 2017 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe yang ditetapkan oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pada 17 Februari 2017. KEK Arun Lhokseumawe ini menurut Darmin Nasution (Menkoperekonomian RI) akan menampung investasi sejumlah 3,8 miliar dolar AS dalam kurun 10 tahun ke depan. Artinya, begitu KEK ini di operasionalkan maka akan menyerapak tenaga kerja mencapai 40 ribu orang (Tempo, 21/1/2017).

Dalam hal ini, Irwandi-Nova harus berperan serius supaya tenaga kerja KEK Arun Lhokseumawe benar-bernar terserap dari putra-putra Aceh sendiri. Kalau ini tidak disupervisi, maka akan menjadi blunder yang berakibat akan terusnya bertambah pengangguran di Aceh yang menurut BPS Aceh pada 2016 mencapai 182 ribu orang. Pemerintah Irwandi-Nova harus mempersiapkan kualitas sumber daya manusia untuk dapat dipekerjakan di KEK Arun Lhokseumawe, sehingga anak-anak Aceh tetap menjadi prioritas dan mampu bersaing dengan tenaga kerja dari daerah lain maupun luar negeri.

Ketiga, mempercepat akselarasi Pelabuhan bebas (Freeport) Sabang. Pelabuhan bebas Sabang harus menjadi alternatif bagi perekonomian Aceh. Infrastruktur yang dimiliki Pelabuhan bebas Sabang harus menjadi modal untuk dilakukan diplomasi dengan pemerintah pusat yang lebih menguntungkan jangka pendek dan jangka panjang. Supaya Irwandi-Nova mendapat kesempatan untuk memajukan perekonomian makro Aceh.

Menjadi inspirasi

Itulah beberapa titik awal sentral dalam pemetaan dalam mereduksi kemiskinan di Aceh. Spirit pertemuan Irwandi dan Mualem harus menjadi inspirasi untuk saling menghargai dan mengisi dalam membangun Aceh yang lebih hebat. Menuju kehebatan Aceh, harus melalui lompatan daya juang tinggi untuk selalu berpikir out of the box. Berpikir memajukan Aceh dengan permodalan APBA adalah sebuah ketertinggalan, yang diperlukan adalah bagaimana sektor perdagangan dan perekonomian makro dapat tumbuh dengan iklim yang sehat di Aceh.

Memimpin Aceh memang butuhkan perpaduan antara lisek (cerdik dan teliti) dan teuga (kuat). Kekuatan tanpa dibarengi dengan kecerdikan adalah malapetaka masa depan sesuai dengan hadih maja, bak kayee tho tob tob beuragoe culek, nyang mita ureung teuga nyang uroh ureung lisek (Di pohon kering burung pelatuk mematuk, yang cari orang kuat yang urus orang cerdik). Makanya keterpaduan kecerdikan dan kekuatan Pemimpin dan elite Aceh seperti yang dimainkan oleh Irwandi dan Mualem akan menjadi kekuatan baru dalam membangun bumi Iskandar Muda ini.

Akhirnya, spirit esensial dari pertemuan Irwandi dan Mualem melahirkan kondisi yang dingin dan sejuk di Aceh. Sehingga dunia usaha akan merasa aman dan nyaman untuk berinvestasi di Aceh. Sekarang Pilkada sudah usai, game is over. Maka demi rakyat Aceh mari kita saling melengkapi untuk membangun Aceh, hana reumbang ta peureumbang, gigoe rumpang taboh bajoe (tidak sesuai kita sesuaikan, gigi ompong kita pasang pasak/penyangga). Oleh karenanya Irwandi-Nova harus menjadi Pemimpin rakyat dan harus menjadi milik seluruh rakyat Aceh. Semoga Aceh Damai Selalu!. [aceh-tribunnews.com]

 Oleh * M. Adli Abdullah, SH., MCL., Dosen Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Darussalam, Banda Aceh. Email: bawarith@gmail.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s