Zona Berita

Aryos Nivada : Politik Uang Bukan Lagi Pelanggaran, Tapi ‘Kejahatan Pemilu’

aryosZONADAMAI.COM – Juru Bicara Koalisi Pemantau Pilkada, Aryos Nivada, menyebutkan politik uang merupakan praktek pembodohan sekaligus jebakan “Bat-Man” untuk rakyat. Hal ini disampaikannya menyikapi maraknya fenomena politik uang dalam setiap pesta demokrasi.

Seseorang yang menggunakan politik uang untuk mencapai tujuannya, sebenarnya sedang menyiapkan perangkap untuk menjebak rakyat. Rakyat dalam hal ini tidak diajak untuk sama-sama memperjuangkan agenda perubahan, tetapi diarahkan untuk hanya memenangkan sang calon semata,” kata Aryos dalam siaran persnya, Selasa, (07/02).

Menurut Aryos, setelah calon terpilih maka tidak ada sesuatu yang akan diperjuangkan. Hal ini disebabkan karena kandidat tersebut akan sibuk untuk mengembalikan modal yang dipergunakan untuk menyuap para pemilih.

Selain itu, lanjut Aryos, politik uang juga merendahkan martabat rakyat. Menurutnya suara dan martabat rakyat dinilai dengan bahan makanan atau uang yang sebenarnya. Padahal nilainya tidak sebanding dengan apa yang akan didapat selama lima tahun menjabat, sebagai kepala daerah dengan cara kotor seperti ini.

Dia turut merujuk aturan perundang-undangan yang tegas mengatur larangan praktik politik uang. Penegasan itu ada dalam UU No 10 tahun 2016, Pasal 187A ayat 1. Di dalam pasal itu disebutkan, “setiap orang yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada Warga Negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu terancam hukuman pidana.”

Ancaman kasus ini yaitu berupa pidana penjara paling singkat 24 bulan, paling lama 72 bulan dan denda paling sedikit Rp500 juta dan paling banyak Rp1 miliar rupiah,” ujar Aryos.

Meski undang-undang telah mengatur sanksi yang cukup berat atas praktik politik uang, menurut Aryos, penegakan aturan tersebut tidak akan terwujud bila tidak ada kesadaran dari semua pihak. Semua pemangku kepentingan harus memiliki komitmen untuk menjaga integritas dan menjadikan pilkada bebas dari unsur transaksional.

Politik uang bukan lagi pelanggaran,  tapi kejahatan pemilu,” kata Aryos.

Selain itu, lanjutnya, masyarakat juga harus secara aktif bekerjasama dengan Bawaslu dalam mengawasi Pilkada 2017 mendatang. Menurutnya, tanggung jawab bersama merupakan kunci suksesnya pilkada yang demokratis.

“Oleh karena itu, Koalisi Pemantau Pilkada juga memantau sekaligus menerima laporan praktek politik uang yang dilakukan para kandidat pasangan calon gubernur dan wakil gubernur maupun bupati/walikota maupun wakil bupati/wakil walikota. Kami memantau di 16 kabupaten/kota yang meliputi Banda Aceh, Aceh Besar, Pidie, Bireuen, Lhokseumawe, Aceh Utara, dan Aceh Timur, Singkil, Aceh Barat, Nagan Raya, Abdya, Aceh Selatan, Bener Meriah, Aceh Tengah, Langsa, dan Aceh Tamiang,” ujarnya.

Dia meminta masyarakat untuk tidak ragu melaporkan kecurangan dan pelanggaran Pilkada 2017 ke Koalisi Pemantau Pilkada. “Karena kami membantu pengoptimalan kerja-kerja Panwaslih Aceh melalui Gakumdunya,” kata Aryos.

Aryos turut menawarkan dua solusi terkait antisipasi maraknya praktik politik uang, terutama di masa tenang. Salah satunya dengan membentuk Tim Operasi Pengawasan Praktik Politik Uang. Tentunya ini memerlukan keterlibatan aktif masyarakat untuk melaporkan.

“Tim operasi saber Operasi Tangkap Tangan (OTT) perlu dibentuk oleh Panwaslih/Bawaslu Aceh untuk mengawasi praktik politik uang menjelang pencoblosan 15 Februari. Tim tersebut harus ada di setiap kabupaten kota di Aceh yang melaksanakan Pilkada,” kata Aryos.

Dia juga meminta masyarakat berperan aktif mengantisipasi politik uang ini dengan melaporkan via SMS atau WhatsApp ke Koalisi Pemantau Pilkada di nomor +6282273847384. Caranya adalah dengan mengetik Nama Pelapor [spasi] No. KTP [spasi] Alamat Pelapor [spasi] lokasi pelanggaran [spasi] uraian singkat kejadian.

“Contoh Fulan_123456789_Jl. Panglima Tibang No.99_Pelanggaran pada saat pemungutan suara. Saksi salah satu Paslon dicurigai melakukan intimidasi kepada pemilih dan KPPS. Lalu laporan tersebut dikirimkan ke +6282273847384 via SMS/WA dengan tarif SMS sesuai dengan biaya operator masing-masing. Kerahasiaan pengirim laporan terjamin. Mari kawal pilkada sejak awal,” kata Aryos.[portalsatu.com]

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s