Zona Berita

Irwandi-Nova Komit Bantu KKR Jika Terpilih

iy-niZONADAMAI.COM – Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Irwandi Yusuf – Nova Iriansyah berkomitmen membantu Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh dalam mempercepat penyelesaian persoalan HAM di Aceh. Hal ini disampaikan anggota tim pemenangan Irwandi Yusuf – Nova Iriansyah dalam diskusi publik yang digelar Koalisi Pengungkapan Kebenaran (KPK) Aceh, Jumat, (27/01).

Jadi pasangan Irwandi Yusuf dan Nova mempunyai komitmen untuk melakukan penguatan terhadap KKR, karena ini merupakan amanah Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 jelas disampaikan, bahwa hak korban adalah mendapatkan kompensasi, rektintusi, dan rehabilitasi. Penyelesaian pelanggaran HAM harus dilihat dari faktor pribadi (seseorang), keluarga bukan dari kelompok untuk bisa memaafkan para pelaku. Dia mengatakan bahwa ada empat hak yang harus dilakukan rekonsilisasi apabila terjadi pelanggaran HAM,” kata Munawar Liza.

Keempat hak tersebut yaitu, setiap pribadi mempunyai hak untuk melihat keadilan dilaksanakan. Hak untuk melihat kebenaran suatu peristiwa. Hak untuk reparasi para korban untuk dipulihkan. Dan hak adanya perubahan institusi yang melakukan penculikan.

Rekonsilisasi dari keempat hak tersebut, Munawar Liza mengatakan bahwa itu akan menjadi program sesuai dengan fungsi KKR.

“Konsepnya adalah bahwa orang-orangnya, makanya KKR itu sangat penting fungsinya mereka itu melakukan penelitian, melakukan bermacam hal dan tugasnya merumuskan serta menentukan upaya rekonsiliasi,” kata Munawar Liza.

Munawar Liza juga menyampaikan bahwa Pemerintah Aceh harus bekerja sama dalam melakukan penyelesaian terhadap pelanggaran HAM dari korban konflik di Aceh dengan program-progam KKR.

KKR itu menjadi kuat, KKR itu mempunyai program-program kerja kemudian program kerja itu diberikan kepada pemerintah,” kata Munawar Liza.

“Dananya, kapasibilitinya, kelembagaaannya, dan segala macam, karena memang ada kekurangan-kekurangannya ditutup oleh dorongan daripada pemerintahan. Karena saat ini qanun itu kadang-kadang tidak meliputi beberapa hal, pemerintah bisa mem-backup dengan memperkuat kapasitas dari KKR tersebut,” ujarnya lagi.

Munawar Liza juga membantah tentang pertanyaan mengenai korban konflik yang tidak mendapatkan bantuan sama sekali pasca MoU Helsinki.

“Maaf ada sebagian korban konfik yang sudah mendapatkan bantuan dari BRA walaupun belum sempurna. Jadi tidak bisa kita katakan tidak mendapatkan sama sekali,” kata Munawar Liza.

Munawar Liza juga menjelaskan selain BRA seharusnya pasca MoU Helsinki ada empat instrumen di Aceh.

Pasca MoU, mestinya ada empat instrumen yang harus ada di Aceh. Pertama, BRA, itu sudah ada untuk rehabilitasi. Kedua, KKR yang baru saja terbentuk. Ketiga, Pengadilan HAM, dan Keempat Komisi Klaim. KKR dan Peradilan HAM itu mestinya harus seimbang dan tentunya harus ada empat instrumen tadi, tapi yang baru ada cuma dua, yaitu BRA dan KKR. Kita tunggu dua lagi, kita akan bekerja untuk mendapatkan dua lagi,” ujarnya lagi.

Munawar Liza menyampaikan, siapa pun gubernur, siapa pun pemerintah harus mengimplementasikan kesepakatan karena itu akad damai antara Pemerintah Indonesia dengan rakyat Aceh dan ini tinggal disesuaikan saja.[portalsatu.com]

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s