Zona Politik

Pekan Depan Qanun Pilkada Segera Diberlakukan

habadaily_paslon-wajib-laporkan-sumbangan-dana-kampanye-02-12-2016-pkstpfmebo

ZONADAMAI.COM – Qanun Pilkada sampai sekarang belum masuk dalam lembaran daerah, yang berarti belum bisa dijadikan sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan Pilkada Aceh. Pemerintah Aceh dalam hal ini pihak eksekutif, berjanji akan melembar-daerahkan qanun tersebut pada pekan depan.

Ini berarti, pemberlakuan Qanun Pilkada tersebut dilakukan nyaris setelah dua bulan qanun tersebut disahkan DPRA 7 Oktober lalu. Atau sekitar dua bulan lagi menjelang hari pencoblosan pada 15 Februari 2017 nanti.

Asisten I Sekretariat Daerah (Setda) Aceh, Dr Muzakkar A Gani, menjelaskan, Qanun Pilkada dilembar-daerahkan pada pekan depan karena DPRA baru melakukan harmonisasi (penyesuaian) terhadap hasil koreksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) pada Kamis (15/12) malam.

“Surat tanda persetujuan DPRA terhadap isi koreksi Mendagri kita terima hari ini (Jumat, 16/12). Setelah kita terima, maka Qanun Pilkada ini akan kita masukkan ke dalam lembaran daerah pada pekan depan,” ujar Muzakkar saat ditanyai Serambi, Jumat (16/12).

Koreksi Mendagri itu sendiri didasarkan atas keberatan Gubernur Aceh, Zaini Abdullah terhadap isi qanun yang telah disahkan bersama oleh DPRA dan eksekutif. Zaini keberatan jika calon yang maju melalui jalur independen harus mundur dari kepengurusan partai politik (parpol). Zaini juga keberatan jika mantan narapidana (napi) tidak dibolehkan mencalonkan diri.

“Kewajiban harus mundur dari pengurus partai bagi calon independen, itu tidak diatur di dalam UU Pilkada yang baru maupun UUPA,” kata Muzakkar.

Demikian juga dengan klausul mantan napi yang tidak dibolehkan mencalonkan diri. Menurut Asisten I Setda Aceh ini, ketentuan itu memang diatur dalam UUPA, tetapi sambungnya, ketentuan itu telah dibatalkan Mahkamah Konstitusi menyusul dikabulkannya gugatan judicial review yang diajukan salah seorang calon gubernur Aceh.

“MK dalam putusannya membolehkan mantan napi mencalonkan diri, asal dia membuat pengumuman di media massa tentang status dirinya. Ketentuan ini juga diatur dalam UU Pilkada yang baru, yang berlaku secara umum,” jelas Muzakkar.

Terpisah, Ketua DPRA, Tgk Muharuddin, juga membenarkan pernyataan Muzakkar. Dia mengatakan bahwa harmonisasi atas dua hal yang menjadi keberatan gubernur sudah disesuaikan dengan hasil koreksi Mendagri pada Kamis malam kemarin.

“Kita harapkan qanun tersebut segera dilembar-daerahkan. Tujuannya supaya qanun itu bisa dijadikan pedoman oleh KIP Aceh dan Kabupaten/Kota selaku penyelanggara Pilkada 2017,” kata Muhar.

Selain itu juga untuk mencegah munculnya gugatan hukum dari pihak tertentu yang kalah dalam Pilkada, karena merasa diberlakukan tidak adil. “Sebelum masalah itu muncul, DPRA perlu mengingatkan Pemerintah Aceh,” demikian Muharuddin. [aceh.tribunnews.com]

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s