Zona Berita

Panwaslih: Lapor jika Temukan Politik Uang

aktivis-antikorupsi-membentangkan-papan-bertuliskan-tolak-politik-uang_20160927_201336ZONADAMAI.COM, BLANGPIDIE – Ketua Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Aceh, Samsul Bahri, meminta masyarakat agar melapor bila menemukan adanya praktik politik uang (money politic) yang dilakukan kandidat kepala daerah dalam pilkada pilkada 2017 ini.

Dalam acara sosialisasi peraturan pelaksanaan kampanye dan pelaporan dana kampanye yang dilaksanakan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Barat Daya (Abdya) di Arena Motel, Blangpidie Samsul Bahri mengatakan “Jika ditemukan, tolong laporkan dan kita akan menindaklanjuti, karena ini adalah pelanggaran”, Kamis (15/12).

Laporan tentang politik uang tersebut lanjutnya, diajukan minimal tujuh hari setelah terjadi atau diketahui, dan pihaknya berjanji dalam lima hari akan disampaikan hasilnya. “Laporan minimal tujuh hari setelah terjadi (diketahui), dan dalam lima hari akan disampaikan hasilnya,” demikian Samsul.

Dalam kesempatan itu, Samsul Bahri juga menyampaikan tentang kesiapan pihaknya dalam melakukan pengawasan pelaksanaan Pilkada 2017, mulai dari mengamati, mengkaji, memeriksa, dan menilai proses penyelenggaraan pilkada sesuai peraturan perundang-undangan.

Samsu mengatakan “Visi lembaga kita, terciptanya pengawasan pemilu yang efektif dan efisien melalui pengawas pemilu yang berintegritas dan professional, guna mewujudkan pemilu yang demokratis”.

Sementara Komisioner KIP Aceh, Muhammad, menjelaskan bahwa “Politik uang merupakan sebuah pelanggaran. Hal ini diatur dalam PKPU No 12 Tahun 2016”. Salah satu contohnya, sebut dia, parpol atau gabungan parpol atau tim kampanye dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi pemilih.

Dalam masa kampanye, tim kampanye dapat memberikan makan, minum, transportasi kepada peserta kampanye. Namun, biaya makan, minum, transportasi dilarang diberikan dalam bentuk uang,” sebut Muhammad.

Sementara itu, Kepala Seksi Pidana Umum (Kasi Pidum) Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya (Abdya), Firmansyah Siregar SH, menegaskan, “dalam praktik politik uang, pemberi dan penerima, baik langsung ataupun tidak langsung, bisa dikenai hukuman penjara. Politik uang bisa mempengaruhi pemilih agar menggunakan hak pilihnya untuk calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu”.

Terhadap pihak yang memberi dan menerima, dia sebutkan bisa dipenjara minimal 36 bulan dan denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar. Hal ini sebut dia, secara jelas diatur dalam UU No 10 Tahun 2016, pasal Pasal 187 A.[aceh.tribunnews.com]

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s