Zona Berita

Panwaslih: Pencalonan Kepala Daerah Dibatalkan, Jika Terlibat Politik Uang Secara Terstruktur, Sistematif dan Massif

goaceh_ugtfrZonaDamai.com, Lhokseumwe – Panitia Pengawas Pemilih (Panwaslih) bertugas untuk mengawasi pemilihan dan memproses setiap pelanggaran, serta mengklarifikasi pihak terlibat sebelum menyerahkan ke pihak berwewenang.

Hal itu disampaikan Ketua Panwaslih Lhokseumawe, Muhammad AH, ketika menyampaikan materi dalam acara sosialisasi tatap muka intansi vertikal dan stakeholder di Hotel Harun Square, Lhokseumawe, Minggu (27/11/2016).

Muhammad menegaskan “terkait kewenangan Panwaslih Aceh sama seperti Bawaslu lainnya, bisa membatalkan pencalonan jika terbukti melakukan politik uang secara terstruktur, sistematif dan massif”.

Bahkan bisa melarang partai politik pengusung untuk mengajukan dukungan pasangan calon pada pemilihan berikutnya.

Para aktor penting dalam pemilihan juga harus bekerjasama dan berkoordinasi dalam upaya memetakan dan mencegah potensi konflik yang mungkin terjadi. Koordinasi itu dilakukan melalui pertemuan antara KIP, Panwaslih, Pemerintah, kepolisian dan tokoh masyarakat,” ungkap Muhammad AH.

“Para kandidat yang tidak siap kalah terlihat dari mereka cendrung menuduh pemenang pemilihan menggunakan cara-cara yang tidak terpuji, seperti intimidasi, suap, dan penggelembungan suara untuk dapat berkuasa,” pungkas Cek Mad, panggilan akrab Muhammad AH.

Sambung Muhammad AH Pilkada merupakan pergantian kekuasaan secara damai, yang dilaksanakan secara berkala sesuai prinsip yang digariskan konstitusi.

Pelaksanaan pemilihan merupakan parameter suatu daerah atau negara. Selain itu, guna untuk menegakkan integritas serta kreatibilitas penyelenggara dalam hasil pilkada mendatang,” ungkap Cekmad, sapaan akrab Muhammad AH.

Lanjutnya, dalam pilkada juga ada syarat-syarat yang demokratis, yaitu regulasi yang jelas dan tegas, peserta pilkada yang kompeten, pemilih yang cerdas, birokrasi netral, dan penyelenggara berintegritas.

Selain itu, dalam Pilkada juga banyak terdapat tantangan, salah satunya yaitu politik uang, netralitas birokrasi, penyelenggara oleh penyelenggara pemilu, persoalan DPT, dan sengketa pemilu,” pungkasnya.[goaceh.co]

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s