Zona Politik

Menghadang Propaganda Politik OPM

negara-pasifik

Oleh : Brigjen Pol. Dr. Bambang Usadi, Mm. *)

ZONADAMAI.COM – Kelompok negara-negara kepulauan Pasifik yang tergabung dalam Pacific Island Forum (PIF) yang terdiri dari Vanuatu, Kepulauan Solomon, Tonga, Nauru, dan Kepulauan Marshall menyatakan keprihatinannya terhadap berbagai tekanan yang dinilai dilakukan Pemerintah Indonesia terhadap masyarakat Papua pada tanggal 5 Oktober 2016 dalam Sidang Umum PBB Ke-71 yang diselenggarakandiNewYork, AmerikaSerikat.

Negara-negara tersebut menyuarakan isu hakasasi manusia dan hak untuk menentukan nasib sendiri bagi Papua. Masih teringat peristiwa 3 tahun lalu, ketika terdengar rencana pendirian kantor perwakilan OPM di Oxford, Inggris, yangmengejutkan publik Indonesia tentang eksistensi dan militansi gerakan OPM dalam menggalang dukungan Internasional.

Namun, Pemerintah Indonesia melalui pernyataan Menteri Luar Negeri segera menegaskan bahwa tidak satu pun negara anggota PBB yang mempersoalkan isu kedaulatan Indonesia atas Papua. Namun, pokok persoalannya adalah militansi OPM telah menunjukkan eksistensinya dengan terus berupaya meningkatkan dukungan Internasional, melalui berbagai pendekatan diplomatis dengan membuka kantor perwakilan baru di Oxford, Inggris, dan berencana mendirikan kantor perwakilan di beberapa negara lainnya.

Beberapa fakta tersebut seharusnya mendorong Pemerintah Indonesia untuk semakin mengintensifkan berbagai strategi pendekatan yang lebih simpatik dalam menangani masalah Papua. Menghadapi eksistensi OPM tidak dapat lagi mengandalkan pendekatan represif yang berlebihan, karena tidak jarang memiliki ekses yang justru kontraproduktif terhadap tujuan mulia menyelesaikan Papua secara beradab dan bertanggung jawab, yang justru menguntungkan kepentingan propaganda OPM di dunia Internasional dan bisa jadi mengikis kepercayaan sebagian masyarakat Papua terhadap komitmen Pemerintah Pusat untuk sungguh-sungguh dan tulus membangun Papua.

Militansi gerakan Papua Merdeka, termasuk gerakan internasionalisasi konflik Papua, sejak awal sesungguhnya dilatarbelakangi aspirasi Papua Merdeka secara ideologis dan politis, yang dalam perkembangannya mengalami dinamika dengan diwarnai berbagai permasalahan, yang justru berperan menjadi katalisator terjadinya insiden kekerasan melibatkan Gerakan Papua Merdeka dan mengganggu stabilitas keamanan di Papua.

Gerakan Papua Merdeka merupakan gerakan yang dimotori para elite baru tahun 1960- an di kalangan penduduk asli Papua, yang terbentuk jauh setelah terjadinya penyatuan eksistensi elite gerakan pembebasan Papua oleh pahlawan nasional Indonesia dari Papua asli dengan gerakan Kemerdekaan Indonesia.

Jadi, terasa agak impulsif apabila eksistensi OPM lebih disandarkan pada persoalan kesenjangan pembangunan Papua dibanding daerah lainnya di Indonesia, termasuk dugaan berbagai bentuk pelanggaran HAM, meski kedua faktor tersebut menjadi bagian tak terpisahkan dari masalah Papua.

Internasionalisasi Isu Papua

Upaya diplomasi dari isu internasionalisasi Papua dilakukan dengan memanfaatkan berbagai cara dan beberapa jalur. Baru-baru ini kelompok gerakan OPM mengklaim pertemuan PIF Ke- 47 di Negara Federasi Mikronesia (FSM) yang berakhir 11 September 2016 akan membawa isu pelanggaran HAM Papua menjadi agenda dan perhatian para pemimpin negeri Pasifik, yang akhirnya membawa masalah West Papua ke Sidang Umum PBB di New York beberapa waktu lalu.

Sebelumnya isu pendirian kantor perwakilan OPM di Oxford pada tahun 2013 sedikit banyak dinilai mengusik hubungan diplomatis Indonesia-Inggris, meski Dubes Inggris untuk Indonesia membantah dukungan resmi kebijakan Pemerintah Inggris terhadap eksistensi OPM di Oxford tersebut. Internasionalisasi isu Papua sepenuhnya didukung oleh eksistensi On West Papua Forum dengan berbagai kegiatan yang didukung NGO dari beberapa Negara Eropa dan Asia.

Penegasan Inggris yang masih tetap pada posisi sikap diplomatisnya untuk mendukung penuh kedaulatan Indonesia atas Papua, sesungguhnya sejalan dengan sikap Uni Eropa secara umum. Posisi sikap diplomatis negara-negara yang masuk dalam zona Uni Eropa secara umum lebih memilih mendukung penerapan otonomi khusus pasca meninjau langsung situasi di Papua dan menekankan perlunya penegakan HAM di tanah Papua, termasuk posisi sikap lembaga kerja sama regional dan internasional seperti ASEAN, PBB dan Lembaga Keuangan Internasional yang lebih mendukung langkah kebijakan Indonesia dalam menerapkan Otonomi Khusus di Papua (Elisabeth, 2006).

Namun, beberapa negara yang memiliki kepentingan bisnis dan ekonomi secara langsung maupun tidak langsung, termasuk korporasi dan pihak-pihak yang turut menikmati bisnis eksploitasi sumber daya alam di Papua tentu akan memainkan perannya dalam pergolakan Papua.

Isu internasionalisasi permasalahan Papua yang dikampanyekan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) dalam strategi lobi dan negosiasi dengan pemerintah negara asing, masyarakat internasional, or-ganisasi nonpemerintah di tingkat internasional dan lembaga dunia.

Kadang kala agenda setting OPM dilakukan dengan menciptakan insiden di Papua, isu gelombang suaka politik ke negara lain, atau melakukan berbagai agenda demonstrasi di Papua, atau demo di Jakarta setiap tanggal 1 Desember bertepatan dengan hari lahirnya OPM, dan bahkan demo di kedutaan Indonesia di negara sahabat untuk menarik perhatian dan simpati masyarakat, pemerintah negara lain, dan dunia internasional pada umumnya.

Konstruksi isu versi OPM ini diharapkan mampu melahirkan simpati beberapa negara asing yang mendukung gerakan Papua Merdeka. Nantinya, simpati itu akan ditindaklanjuti dalam bentuk rencana aksi dengan kegiatan yang merugikan kepentingan diplomasi Indonesia terkait masalah integrasi Papua ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Resolusi Isu Papua

Apabila dilihat dari sejarah terbentuknya OPM, akar permasalahan mendasar gerakan OPM sesungguhnya adalah kepentingan kekuasaan dan politik. Gerakan Papua Merdeka memandang bahwa wilayah Papua terpisah dari kekuasaan Indonesia, bukan terintegrasi menyatu dengan Indonesia. Kelompok ini merasa menjadi bangsa yang berbeda dan bukan bagian dari bangsa Indonesia.

Gerakan ini mengembangkan paham bahwa berdasarkan akar kesejarahan terbentuknya geologi dan ekosistem bahkan secara politik sesungguhnya Papua bukan bagian dari Indonesia. Berbagai pendekatan yang dapat dilakukan Pemerintah Indonesia meliputi:

Pertama, upaya diplomasi Indonesia di tingkat Internasional, baik secara bilateral maupun multilateral dengan memanfaatkan posisi tawar kekuatan diplomatis hubungan antar negara dengan Indonesia dan menyosialisasikan posisi kebenaran sejarah Papua harus dioptimalkan memberikan manfaat bagi pengendalian dan pencegahan usaha-usaha diplomatis gerakan OPM secara Internasional, termasuk upaya pendirian kantor perwakilan OPM dan menyampaikan nota protes diplomatik terhadap penyelenggaraan kegiatan-kegiatan OPM di negara sahabat.

Kedua, kenyataan motivasi ideologis dan politik tokoh OPM seharusnya menegaskan bahwa pendekatan yang paling efektif dalam menyelesaikan berkembangnya isu Papua merdeka berdasarkan akar permasalahan gerakan OPM adalah langsung membangun interaksi dengan tokoh-tokoh OPM, dengan berupaya meluruskan sejarah bengkok tentang Papua dan OPM agar kembali menjadi sejarah utuh yang menyatu dengan sejarah Indonesia dan mampu memberikan garansi peran penting keterlibatan orang Papua asli dalam penyelenggaraan pemerintahan di pusat dan di seluruh daerah di Indonesia.

Ketiga, pada tingkat akar rumput, aparatur keamanan dan pemerintahan harus membangun kedekatan kultural dan sosial dengan masyarakat setempat dan dengan berbagai komponen masyarakat secara intensif, meningkatkan kohesi antara masyarakat lokal dengan masyarakat pendatang, termasuk meningkatkan interaksi dan saling pengertian antar-budaya yang beragam dan antar-etnis yang saling berkontribusi membangun peradaban dan kemajuan Papua yang jauh lebih menjanjikan di masa-masa depan.

Keempat, sementara permasalahan mengatasi keadilan pembangunan dan penegakan HAM harus terus diupayakan secara konsisten dan berkesinambungan untuk tetap menunjukkan niat tulus Pemerintah Indonesia kepada rakyatnya di Papua, dan dalam upaya mempertahankan pandangan Internasional atas niat baik dalam memberikan perlakuan yang sama dengan daerah lain dan selayaknya bagi Papua sebagai bagian integral dari Indonesia.

Kelima, membentuk badan khusus/desk Papua bukan adhoc atau setingkat dirjen di kementerian terkait, yang bekerja khusus menangani masalah Papua secara terus-menerus, termasuk dalam mengupayakan pergerakan OPM dapat dikendalikan dan diminimalisasi.

Keenam, mengembangkan operasi intelijen dalam dan luar negeri, dan mengoptimalkan peran NGO pro-Pemerintah Indonesia yang harus dioptimalkan untuk menyuarakan kepentingan aspirasi masyarakat Papua yang sesungguhnya untuk tetap menyatu dengan Indonesia.

Ketujuh, melakukan pengawasanLSM/ NGO, peneliti, wartawanasing, seminaridanaktivis sosial multinasional untuk mengantisipasi adanya hidden agenda yang berhubungan dengan kepentingan propaganda OPM di dalam dan di luar negeri.

Kedelapan, melakukan pengetatan pengawasan penyaluran anggaran daerah yang berpeluang dimanfaatkan oleh organisasi nonpemerintah, yang pada akhirnya justru disalurkan dan digunakan untuk membiayai kegiatan dalam mendukung berbagai agenda Organisasi Papua Merdeka.

Bagaimanapun, OPM harus menyadari bahwa tren global saat ini adalah dunia semakin menyatu dalam entitas-entitas kewilayahan, sebagaimana tren terbentuknya kawasan Uni Eropa dengan mata uang tunggal, tren penyatuan Korea, tren menyatunya kawasan ASEAN, dan lain-lain. Tren global juga menegaskan kegiatan separatis tidak mendapatkan tempat di mata negara-negara di dunia. Oleh karena itu, pilihan terbaik adalah dengan tetap menjaga integrasi Papua menyatu dengan Indonesia untuk selamanya, dan tetap memastikan pembangunan yang merata, berkesinambungan, menyejahterakan dan berkeadilan terjadi dan tetap berlangsung di Papua.[koran-sindo.com]

*) Karobankum dan Divkum Polri

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s