Zona Berita

Demokrasi itu Dinamis, UUPA Perlu Direvisi

uupa-sosialisasi

ilustrasi-Sayangi.com

ZONADAMAI.COM –  Banyak pihak mengapresiasi keberhasilan Pemilu di Aceh. Apresiasi positif itu lantaran pesta demokrasi di Aceh pasca konflik berlangsung secara damai dan tingkat partisipasi pemilih tergolong tinggi.

Hal itu diakui Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini dalam sebuah diskusi akhir pekan lalu di Jakarta.

“Kalau kita berbicara election in transition, Aceh itu selalu menjadi rujukan. Teman-teman di Filipina, atau ketika saya hadir di konferensi dunia, Aceh selalu disebut sebagai model election in transition. Meskipun, ada juga kasus kekerasan pada waktu itu,” kata Titi.

Pemilu di Aceh dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) yang dibuat pada 2006.yaitu UU No.11 Tahun 2006.  Meski ia menjadi rujukan pemilu di masa transisi,  namun karena demokrasi itu senantiasa berjalan dinamis, maka revisi terhadap UUPA dianggap perlu segera dilakukan. Revisi dilakukan agar terus sesuai dengan kebutuhan saat ini. Karena UUPA memuat aturan tentang kebutuhan politik atas kondisi Aceh pada masa itu (2006). Sementara, kondisi sosial-politik masyarakat dan bangsa terus berkembang.

“Pemerintah harus mencari celah regulasi, sebab demokrasi itu dinamis. Banyak hal baik baru yang perlu dimasukkan dalam UUPA. Mereka harus mengejar ketertinggalan konteks tahun 2006 itu,” kata Titi.

Menurut Titi, tidak semua yang dikatakan sebagai khas demokrasi lokal Aceh itu baik. Salah satunya, syarat calon yang tertuang di UUPA.

“Masak mantan pidana makar atau politik yang telah mendapat amnesti boleh mendaftar jadi bakal calon?” kata Titi.

Sanksi Pelaku kekerasan dalam Pilkada

Hal lain yang perlu diperbaiki, kata Titi, yaitu terkait penegakan hukum terhadap pelaku tindak kekerasan dalam pilkada. Regulasi perlu memberikan kewenangan kepada pengawas pemilihan untuk membuka data pelanggaran kepada publik sebagai optimalisasi peran dan fungsi pengawas.

Perbaikan regulasi Pilkada di Aceh juga diungkap Direktur Pacta Finland, Juha Christensen. Menurutnya, Pilkada Aceh merupakan momentum penting bagi proses transisi pemerintahan di Aceh. Karena itu, Pilkada Aceh hendaknya berlangsung damai dan kondusif.

“Pilkada ini sangat penting artinya bagi Aceh. Saya harap masyarakat di sana dapat memilih kepala daerah sesuai keinginan mereka, dan mereka dapat menikmati Pilkada dengan aman,” ujarnya.

Kesiapan Aparat Keamanan

Harapan kedua pemerhati tersebut sesungguhnya sejalan dengan keinginan Pemerintah yang saat ini menaruh perhatian sungguh-sungguh terhadap persoalan keamanan dalam Pilkada Aceh. Karena itu, Polda Aceh selaku representasi Pemerintah Indonesia di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) telah melakukan sejumlah langkah untuk menjamin hak-hak demokrasi warga Aceh dapat berlangsung  dalam suasana aman dan tertib.

Sejalan dengan itu, mantan Kepala Kapolda Aceh periode 2010-2012, Iskandar Hasan, menyarankan agar Polda Aceh dan Pengawas Pemilu Aceh dapat melibatkan sebanyak mungkin tokoh masyarakat setempat. Sebab, tokoh masyarakat merupakan figur utama yang dipatuhi masyarakat Aceh.

“Tipikal masyarakat Aceh ini nurut sama tokoh-tokoh tradisional. Jadi, Bawaslu dan Kepolisian harus ajak tokoh-tokoh kepercayaan itu untuk kerja sama mengamankan Pilkada 2017. Saya rasa akan lebih efektif kalau mereka yang mengimbau masyarakat,” pungkas Iskandar.[*]

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s