Zona Editorial

Ini Bentuk Nyata Ancaman Pilkada Aceh

aceh-damai

ZONADAMAI.COM – Sebagai bekas daerah konflik, penanganan keamanan di Aceh khususnya keamanan dalam rangka pelaksanaan Pilkada 2017 secara serentak memerlukan pendekatan khusus.

Pendekatan dimaksud harus berangkat dari kharakter khusus yang ada di Aceh yang kemudian membedakan model penanganannya dari daerah lain.

Dari hasil pemetaan potensi konflik yang dilakukan Polda Aceh, hal yang perlu mendapat perhatian khusus adalah soal perpecahan yang terjadi di tubuh parpol.

“Perpecahan dalam partai politik menjadi beberapa faksi-faksi, pasti akan menjadi embrio-embrio sumber ancaman bagi penyelanggaraan Pilkada di Aceh,” terang Kabid Humas Polda Aceh Kombes  Goenawan di Banda Aceh, Kamis (13/10/2016).

Hal lain lagi yakni adanya revisi qanun Pilkada yang akan menjadi pedoman dan rujukan pelaksanaan Pilkada di Aceh. Revisi tersebut kendati sudah disahkan dalam rapat paripurnua DPRA pekan lalu, namun belum disetujui oleh Gubernur Aceh, Zaini Abdullah.

Menurut Gunawan, situasi ini akan memberikan pengaruh pada konstelasi politik di provinsi Aceh. Ini menjadi suatu subsistem yang akan menganggu seluruh sistem Pilkada serentak di Aceh.

Ancaman yang cukup menjadi perhatian yakni munculnya aksi-aksi propaganda, seperti perusakan dan penurunan baliho-baliho, pengibaran bendera bintang bulan, adanya ujaran kebencian (hate speech) antara calon kepala daerah.

Potensi-potensi konflik itu jika tidak diantisipasi secara baik, maka kelancaran Pilkada akan terganggu. Dalam rangka antisipasi itulah, Pemerintah mengambil langkah antara lain akan menambah personel Polri untuk di-BKO-kan ke Aceh. Wacana penambahan personel ini memang menimbulkan kontroversi di kalangan elit politik di Aceh.

Namun bagaimanapun juga, masyarakat Aceh membutuhkan jaminan keamanan agar hak demokrasi mereka untuk memberikan suara dalam Pilkada dapat terlaksana secara tertib dan aman tanpa ada tekanan atau intimidasi dari kelompok kepentingan lainnya. Dan soal keamanan adalah wilayahnya (baca: kewenangan) Polri selaku representasi kewenangan negara untuk menjamin hak-hak warga negara dapat terlaksana secara baik. [*]

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s