Zona Berita

Gubernur Zaini Abdullah bahas Calon Plh Bupati dan Walikota dengan Mendagri

zaini-abdullah

ZONADAMAI.COM –  Kendati didera isu seputar kondisi kesehatannya, Gubernur Aceh dr. Zaini Abdullah membuktikan bahwa dirinya tetap beraktivitas seperti sedia kala. Kamis (13/10/2016) Abu Doto kembali berada di Jakarta untuk bertemu Menteri Dalam Negeri.

Pertemuannya dengan Mendagri Tjahyo Kumolo itu membahas banyak hal soal kondisi kekinian Aceh, termasuk kesiapan Provinsi Aceh menggelar Pilkada tahun 2017.

“Yang pasti kita memberi laporan bahwa Provinsi Aceh siap melaksanakan Pemilu nanti,” ujar gubernur.

Turut hadir dalam pertemuan itu, Asisten I Setda Aceh, Muzakkar A. Gani, Kepala Dinas Keuangan Aceh Jamaluddin, Kepala Biro Umum Setda Aceh serta Kepala Perwakilan Aceh di Jakarta.

Gubernur, menyebutkan, banyak hal yang dibicarakannya dengan Mendagri. Di antara yang dibahas adalah kesiapan Aceh menyukseskan pemilu nanti, termasuk soal selesainya pelantikan Komisioner Komisi Independepen Pemillihan (KIP) Aceh Timur tanpa ada gejolak apa pun.

Hal lain yang tak kalah penting terkait persiapan Pilkada adalah soal pejabat pelaksana tugas harian (Plh) bupati dan wali kota yang bupatinya ikut kembali sebagai calon dalam Pilkada. Sebagai Gubernur, Zaini Abdullah harus berkonsultasi mengenai pengusulan nama calon Plh dimaksud.

Gubernur ikut melaporkan terkait penolakannya atas dua qanun yang disahkan DPR Aceh dalam sidang paripurna 7 September lalu. Kedua qanun tersebut, adalah Perubahan Qanun Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pilkada Aceh yang setelah direvisi menjadi Qanun tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Wali Kota/Wakil Walikota. Qanun kedua yang ditolak gubernur adalah Qanun Zakat Infak dan Sedekah (ZIS).

Alasan gubenur menolak Qanun Pilkada, karena anggota DPR Aceh dinilai tidak akomodatif dan komit dengan apa yang telah diusulkan tim eksekutif dan disepakati dalam pembahasan tingkat pertama. Namun yang yang di dalam pembahasan bersama dan telah disetujui pula secara bersama tersebut (antara eksekutif dan banleg DPR Aceh) oleh DPR ACeh tidak dimasukkan dalam sidang paripurna.

“Kita konsultasi juga dengan Kemendagri terkait belum adanya kesepakatan terkait hal itu,” ujar gubernur.[*]

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s